"Saya melihat rakyat Papua tidak hanya butuh pelayanan kesehatan, tidak hanya butuh pelayanan pendidikan, tidak hanya pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan saja. Tapi, juga butuh didengar dan diajak bicara," kata Presiden saat itu.
"Kita akhiri konflik. Jangan ada kekerasan, marilah kita bersatu. Yang masih di dalam hutan, yang masih di atas gunung-gunung, marilah kita bersama-sama membangun Papua sebagai tanah yang damai," pinta Jokowi ketika itu. (Baca:Jokowi Janjikan Dialog di Papua)
Empat hari kemudian, Kamis (1/1/15), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Fuad Basya menyebutkan, TNI akan selalu mendukung dan mengikuti kebijakan politik yang akan dilakukan pemerintah, termasuk dengan rencana dialog antara pemerintah pusat dengan berbagai kelompok masyarakat di Papua.
"Dialog antara pemerintah pusat dengan kelompok masyarakat di Papua, termasuk dengan kelompok-kelompok separatis merupakan salah satu kebijakan dan langkah politik yang diambil pemerintah," ujar Mayjen TNI Fuad Basya dikutip republika.co.id, Kamis (1/1/15) menanggapi janji Jokowi pada orang Papua soal dialog Jakarta-Papua.
"Kami ikut dengan kebijakan politik pemerintah. Nanti kami tinggal menyesuaikan (dengan pemerintah)," kata Fuad (Baca: TNI Dukung Dialog Pemerintah dengan Kelompok Separatis di Papua)
Setelah 10 hari janji Jokowi dan 6 hari dukungan TNI Mayjen TNI Fuad Basya soal dialog Jakarta-Papua, The Wall Street Journal, edisi 7 January 2015 merilis sebuah laporan wawancara dengan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.
Dalam wawancara itu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pihaknya akan coba memulai "dialog lagi" di Papua, yang kerap diguncang pertikaian berskala kecil sejak menjadi bagian NKRI pada 1969. (Baca: Jusuf Kalla Ingin Akhiri Konflik Papua).
Tanggapan Hangat
Pada hari yang sama (Rabu, 7 Januari 2015) dengan pernyataan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di The Wall Street Journal, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Neles Tebay merilis sebuah artikel berjudul Jokowi Harapan Papua di Kompas.com.
Pada artikel tersebut, Neles Tebay menulis bahwa saat Jokowi datang merayakan Natal Nasional di Jayapura, ia (Jokowi) tampil sebagai harapan bagi rakyat Papua.
"Kunjungannya membangkitkan harapan, memberikan energi dan kekuatan baru dalam membangun perdamaian, serta menghidupkan daya imajinasi dan kreativitas rakyat Papua dalam mewujudkan perdamaian di Tanah Papua melalui dialog. Presiden Jokowi telah merebut kepercayaan dari rakyat Papua. Kepercayaan ini merupakan modal utama untuk tentu saja bersama rakyat menyelesaikan aneka permasalahan dan membangun perdamaian di Tanah Papua," tulis Neles dalam artikelnya itu.
Siang tadi, Selasa (13/1/15) di Nabire, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepogo, Ruben B. Edoway kepada majalahselangkah.com mengungkapkan apresiasinya dan mengingatkan agar niat baik Pemerintah Indonesia ini, Jokowi dan Jusuf Kalla, harus sejalan dengan keinginan rakyat Papua.
"Selama 52 tahun ini, Jakarta pahami konflik Papua sebagai akibat dari ketidakpuasan pembangunan, soal makan dan minum. Tapi, akar masalahnya adalah soal politik, ada masalah ideologi, ada masalah sejarah," kata Ruben.
"Kami mau niat baik Pak Presiden dan Wakil Presiden ini tidak boleh disalahartikan oleh bawahannya. Nanti membelok menjadi dialog pembangunan. Jokowi datang bicara-bicara dengan DPRP, Gubernur, datang ke pasar baru dia bicara-bicara dengan mama-mama Papua. Lalu, kembali ke Jakarta bikin jumpa pers dan dia kastau sudah dialog dengan rakyat Papua, serta dia buat program. Itu bukan yang diinginkan rakyat Papua," katanya.
Kata dia, yang diinginkan rakyat Papua adalah penyelesaian masalah Papua yang berumur 52 tahun lebih ini secara komprehensif.
"Kami tidak mau, Jokowi gagal seperti SBY yang gagal tepati janjinya. Kami ingat to, SBY juga janji kami tapi dia tipu. Jokowi jangan tipu orang Papua," pintanya.
"Semua pihak duduk bicara, Jakarta, Rakyat Papua yang diwakili oleh orang-orang yang telah ditunjuk pada konferensi, Tentara Pembebasan Nasional, Organisasi Papua Merdeka (TPN, OPM) pimpinan Goliat Tabuni, dan dilakukan di negara yang netral dan disaksikan oleh pihak ketiga yang netral," tegas Ruben.
Dialog: Jakarta dan Papua Setara
Tidak hanya Ruben Edoway, belum lama ini, tokoh Gereja Katolik di tanah Papua, Pastor Jhon Jonga, menegaskan, syarat utama dialog antar Jakarta dengan orang Papua adalah, masing-masing menempatkan posisi secara setara, dan dilakukan secara terbuka.
"Jokowi datang itu bukan berdialog seperti yang selama ini kami maksudkan, Presiden Jokowi harus bertemu dengan lima perwakilan orang Papua yang ditentukan dalam Konfrensi Perdamaiaan Papua dua tahun lalu," kata Pater Jhon, dikutip suarapapua.com, Senin (5/01/2015) lalu.
Keinginan dialog Jakarta-Papua yang disampaikan Jokowi tersebut disambut hangat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua.
Anggota Komisi A DPRP Bidang Hukum dan HAM, Ruben Magai, mengungkapkan, rakyat Papua sejak beberapa waktu lalu sudah mengusulkan dialog damai. Namun kala itu, kata dia, Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak juga merespon usulan tersebut.
Karena itu, kata Ruben, pihaknya mendukung upaya Jokowi untuk berdialog. "Jokowi harus melibatkan semua pihak di Papua, termasuk TPN, OPM," kata Ruben.
DPRP Segera Undang Koordinator JDP
Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik FISIP Universitas Cenderawasih Jayapura, Marinus Yaung menanggapi pernyataan DPRP Papua melalui Anggota Komisi A DPRD Bidang Hukum dan HAM, Ruben Magai.
Kata Marinus Yaung, melibatkan OPM, itu harus jelas OPM mana? Apakah OPM yang berjuang untuk mempertahankan ideologi Papua merdeka atau OPM peliaraan negara/kelompok milisi berkedok OPM atau OPM cari makan yang sering menjual isu Papua merdeka untuk kepentingan perutnya atau kepentingan politiknya.
Marinus meminta DPRP segera mengundang Koordinator Jaringan Damai Papua, Neles Tebay, dan Koordinator ALDP, Anum Siregar dan semua rekan kerjanya yang selama ini sudah memulai pra dialog damai Papua-Jakarta.
"DPRP harus segera menjadwalkan pertemuan dengan JDP dan ALDP. Saya sebenarnya masih meragukan komitmen DPRP mendukung dialog. Sudah saatnya sikap politik NATO-No Action Talk Only dijauhkan dari wajah anggota DPRP yang baru," pinta Marinus dikutip bintangpapua.com belum lama ini.
Rakyat Konsisten
Kamis, 24 Juli s.d. Sabtu, 27 Juli 2013 lalu, rakyat Papua dari tujuh wilayah adat melalui wakil-wakilnya berkumpul dengan difasilitasi lembaga kultural mereka, MRP. Mereka melakukan evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua versi orang asli Papua di Hotel Sahid Papua, Entrop, Jayapura.
Rakyat Papua merekomendasikan dua poin: (1) Otsus gagal dan menolak hasil evaluasi digunakan untuk legitimasi Otsus Plus; (2) Rakyat Papua meminta Dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga dan dilaksanakan di tempat netral. Selanjutnya, MRP telah menetapkan hasil dengar pendapat itu pada Pleno, Senin (12/08/13) dengan SK Nomor: 6/MRP/2013. (Baca: Menyimak Konsistensi Rakyat Papua Soal Dialog Jakarta-Papua)
Saol siapa yang mewakili rakyat Papua saat negosiasi, sebelumnya, pada Konferensi Papua Damai yang diadakan pada 2011 oleh Jaringan Damai Papua (Papua Peace Network) di Jayapura, secara demokratis lima orang dipilih sebagai Negosiator Papua Damai.
Mereka adalah Octovianus Mote (di USA), Rex Rumakiek (di Australia), DR. John Otto Ondawame (kini Almarhum), Benny Wenda (di Inggris), dan Leoni Tanggahma (di Belanda). Mereka ditetapkan berdasarkan 17 macam kriteria.
Kriteria dimaksud antara lain adalah harus mampu menggunakan bahasa Inggris standar (speaking, listening, reading and writing), memiliki kemampuan diplomasi dan bernegosiasi (bersertifikat), memahami proses sejarah perjuangan Papua, jururunding bukan pemimpin, tapi mendapat mandat dari pemimpin serta ada beberapa kriteria yang khusus dan penting. (Yermias Degei/MS)
