Pimpinan Gereja Pasifik menghimbau Indonesia untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat West Papua

Fasifik--Para pemimpin Gereja Pasifik telah menghimbau Indonesia untuk menghentikan kekerasan sewenang-wenang terhadap rakyat Papua Barat dan memungkinkan mereka untuk memutuskan masa depan politik mereka.

Dalam deklarasi yang dibuat di Nadi, Fiji pekan lalu, perwakilan dari gereja-gereja di Kepulauan Cook, Fiji, Maohi Nui (Polinesia Prancis) Niue, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu menyerukan pemerintah mereka untuk mendukung penentuan nasib sendiri di wilayah Indonesia.

"Menyadari bahwa semua orang diciptakan gratis oleh Allah, kita sebut di Indonesia untuk memungkinkan rakyat Papua mengambil bagian dalam referendum di mana mereka dapat mengekspresikan keinginan mereka untuk bebas," kata deklarasi tersebut.

"Dan kami menyerukan segera diakhirinya kekerasan oleh pasukan keamanan terhadap mereka yang mencari kebebasan. Pada saat yang sama kita berjanji untuk menelepon secara individual dan kolektif pada pemerintah kita untuk mendengar teriakan rakyat Papua Barat dan bergabung dengan kami dalam menyerukan Indonesia untuk mengatur rakyatnya bebas. "

Info berbagi dari Konferensi Pasifik Gereja Sekretariat

Terima kasih para pemimpin gereja begitu banyak di Pasifik untuk dukungan yang berkelanjutan sangat kuat untuk sesama pulau di Papua Barat yang diduduki.

HAM Memburuk, Dewan Gereja Dunia Bentuk Delegasi ke Papua

Ilustrasi: Aktivis Papua bentrok dengan polisi dalam unjuk rasa menandai ulang tahun ke-53 Gerakan Papua Merdeka di Jakarta pada Desember 2014 (Foto: AP)

TRONDHEIM, KABAR AMUGI KIBAH – Dewan Gereja Dunia dalam pertemuan komite sentral di Trondheim, Norwegia yang baru saja selesai beberapa hari lalu merekomendasikan membentuk kontingen delegasi ekumenis internasional sebagai bentuk solidaritas melakukan kunjungan ke Provinsi Papua.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Selasa (28/6), di salah satu sesi di pertemuan komite sentral Dewan Gereja Dunia permintaan kunjungan solidaritas tersebut digelar dalam rangka melaksanakan ziarah keadilan dan perdamaian yang setiap hari digumuli dalam pokok-pokok doa Dewan Gereja Dunia.

Dalam pertemuan yang digelar di Trondheim, Norwegia antara 22-28 Juni 2016, selain memberi usulan tentang pembentukan kontingen untuk melakukan kunjungan ke Papua, komite sentral juga mengajak banyak pihak mendukung gereja anggota – khususnya Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua melalui Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Pasifik Gereja (PCC), dan Konferensi Kristen Asia (CCA) – agar mendoakan dan bertindak dalam mendukung kesaksian gereja dalam rangka  terwujudnya keadilan dan perdamaian di kawasan itu.

Dalam catatan Dewan Gereja Dunia,  dikatakan bahwa lembaga itu telah mengikuti proses yang terjadi di Papua sejak 1960-an atau beberapa tahun setelah Provinsi Papua menjadi bagian Indonesia. Dalam catatan lembaga ini, dari sekian banyak protes terhadap kebijakan pemerintah pada bulan Mei dan awal Juni tahun ini, lebih dari 3.000 orang berada dalam tahanan pemerintah Indonesia.

Dikatakan pula bahwa konflik di Provinsi Papua yang saat awal berdiri masih bernama Irian Jaya menelan korban ribuan orang sejak akhir 1960-an.  

Di tengah laporan tentang situasi HAM yang memburuk di Papua Barat, pernyataan dukungan untuk Papua dikeluarkan pada tanggal 28 Juni selama hari penutupan untuk pertemuan di Trondheim, Norwegia, Komite Sentral Dewan Gereja Dunia (WCC)," demikian pernyataan Dewan Gereja Dunia pada laman resminya.

Pada Februari 2012, komite eksekutif Dewan Gereja Dunia  membahas situasi di Provinsi Papua dalam sebuah pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan tentang militerisasi dan eksploitasi dalam skala besar terhadap sumber daya alam di Papua.

Selain itu Dewan Gereja Dunia mengamati bahwa di provinsi tersebut tampak berbagai masalah sosial. Di antaranya transmigrasi yang belum merata, kurangnya lapangan kerja dan kesempatan ekonomi bagi penduduk asli Papua. Di sisi lain, Dewan Gereja Dunia mendapati laporan dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKITP), yaitu masih seringnya terjadi pelanggaran HAM secara sistematis seperti penangkapan secara sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan,  penindasan, kekerasan, pengekangan aspirasi penduduk asli Papua untuk menentukan nasib di tanah mereka sendiri.

Dewan Gereja Dunia juga mencatat bahwa Presiden Joko Widodo sering berjanji menghentikan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua oleh aparat keamanan Indonesia. Ia juga menjanjikan dialog, rekonsiliasi dan pembangunan di Provinsi Papua. Tetapi  langkah tersebut belum cukup. Pelanggaran kebebasan berekspresi di Provinsi Papua dan pelanggaran HAM untuk berkumpul secara damai  dilaporkan laporan setiap hari.

Keprihatinan terhadap Papua, tidak hanya ditunjukkan Dewan Gereja Dunia. Pada Maret 2016 sebuah komisi dari Gereja Katolik Brisbane, Australia melansir hasil temuan fakta-fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Temuan mereka mendesak campur tangan Perserikatan Bangsa-bangsa. Selain itu Gereja Katolik Keuskupan Brisbane mendesak upaya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.   

Dalam laporan setebal 24 halaman itu – yang dimuat di catholicleader.com.au – salah satu rekomendasi mereka adalah “mendesak negara-negara di kawasan Pasifik mengupayakan intervensi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Sidang Umum PBB untuk melakukan investigasi independen,” demikian bunyi kutipan laporan tersebut.    (oikoumene.org/catholicleader.com.au).

sumber-SATUHARAPAN.COM

Dewan Gereja Dunia Mendoakan Situasi Papua

Ilustrasi: Suasana pertemuan tahunan Komite Sentral Dewan Gereja Dunia. (Foto: oikoumene.org).

TRONDHEIM,kabar amugi kibah –  Di tengah laporan buruknya situasi Hak Asasi Manusia (HAM)  di Provinsi Papua, Dewan Gereja Dunia mengajak peserta penutupan Pertemuan Komite Sentral di Trondheim, Norwegia untuk mengheningkan cipta bagi situasi Papua.

Saat upacara penutupan, seperti diberitakan oikoumene.org, hari Selasa (28/6) di Trondheim, Norwegia, doa khusus bagi Papua merupakan salah satu bentuk dukungan bagi provinsi yang terletak di sebelah timur Indonesia tersebut.

Dewan Gereja Dunia telah mengikuti proses yang terjadi di Papua sejak 1969 atau setelah Provinsi Papua menjadi bagian Indonesia.

Dalam catatan Dewan Gereja Dunia, pada sekian banyak protes terhadap  pemerintah pada bulan Mei dan awal Juni tahun ini, lebih dari 3.000 orang Papua berada dalam tahanan pemerintah Indonesia. Pada 15 Juni, 1.400 orang lagi ditangkap,

Konflik di Provinsi Papua yang saat awal berdiri masih bernama Irian Jaya menelan korban ribuan orang sejak akhir 1960-an.  

Pada Februari 2012, komite eksekutif Dewan Gereja Dunia  membahas situasi di Provinsi Papua dalam sebuah pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan tentang militerisasi dan eksploitasi dalam skala besar terhadap sumber daya alam provinsi yang berbentuk kepala burung cenderawasih tersebut.

Selain itu Dewan Gereja Dunia mengamati bahwa di provinsi tersebut tampak berbagai masalah sosial seperti transmigrasi yang belum merata, kurangnya lapangan kerja, dan kesempatan ekonomi bagi penduduk asli Papua. Di sisi lain, Dewan Gereja Dunia mendapati laporan dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKITP) masih sering terjadi pelanggaran HAM secara sistematis seperti penangkapan secara sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan,  penindasan, kekerasan, pengekangan aspirasi penduduk asli Papua untuk menentukan nasib di tanah mereka sendiri.

Presiden Joko Widodo sering berjanji menghentikan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua oleh aparat keamanan Indonesia, sekaligus mengejar dialog, rekonsiliasi dan pembangunan di Provinsi Papua. Tetapi  langkah tersebut belum cukup.

Pelanggaran kebebasan berekspresi di Provinsi Papua dan pelanggaran HAM untuk berkumpul secara damai  dilaporkan laporan setiap hari.

Dalam pertemuan Komite Sentral Dewan Gereja Dunia di Trondheim, Norwegia 22-28 Juni 2016,  Dewan mengusulkan beberapa hal terhadap Papua yakni menyerukan kepada  semua gereja anggota  untuk berdoa dan bertindak dalam mendukung kesaksian dari gereja – khususnya Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dan melalui Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Pasifik Gereja (PCC), dan Konferensi Kristen Asia (CCA) – untuk  terwujudnya keadilan dan perdamaian di kawasan itu.

Usulan lainnya yakni komite sentral Dewan Gereja Dunia harus mewujudkan satu kontingen delegasi ekumenis internasional sebagai bentuk solidaritas untuk Papua.

Permintaan kunjungan solidaritas tersebut penting dalam rangka melaksanakan ziarah keadilan dan perdamaian yang setiap hari digumuli dalam pokok-pokok doa Dewan Gereja Dunia. (oikoumene.org). 

sumber--SATUHARAPAN.COM

DISKUSI GERAKAN PAPUA OPTIMIS PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH DAN BERMARTABAT MENJADI SOLUSI

Diskusi GERIMIS di Gd Nusantara IV DPR RI

Jakarta--Jimmy Demianus Ijie  sebagai Ketua Panitia Gerimis mengatakan dalam diskusi  peringatan 53 tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi hari Selasa 21/6  “Kami melihat suhu politik di Papua sebagai kemarau panjang, ada panas dan hujan kami memilih gerimis saja.” Kelakarnya. Pasti kaget ada organisasi gerimis dan bertanya tanya,

“Kami ingin meluncurkan Film yang bercerita hal positif yang dilakukan oleh pemerintah di Papua, ini benar ada, dan bukan rekayasa” Ungkapnya.  Biarkanlah yang mengkritik kami sendiri. Film ini bercerita tentang karakter papua.

Dikatannya “Bagi kami Bung Karno meninggalkan banyak hal di Papua.” Diskusi ini kita ingin melihat Papua di masa lalu seperti apa sampai ada otsus sampai sekarang ini. “Intinya Papua harus ada dalam pelukan ibu Pertiwi” Katanya penuh semangat.

Kantor Otsus untuk  mengawasi untuk mengawasi anggaran dana otsus dan dana lainnya

DISKUSI GERIMIS DI GD NUSANTARA IV  DPR RI

Fadli Zon mengatakan  mengucapkan “Selamat kepada panitia yang telah membuat film dokumenter, ini memberikan pandangan optimisme Papua ke depan”

“Saya sebagai Ketua Tim Otsus ini sebuah aksi karena ada ketertinggalan di bidang pendidikan, kesehatan infrastruktur dan perekonomian” ungkapnya

Berita simpang siur terus terjadi “Ada yang menyampaikan bahwa otsus gagal tapi ada juga yang mengatakan ada kemajuan. Kemiskinan juga berkurang dan kemajuan di inftrastruktur” ucapnya.

Dikatakannya lagi bahwa “Di bidang pendidikan semakin naik, artinya usia pendidikan semakin banyak. Permasalahannya distribusi guru, distribusi sekolah. Secara nasional persentasi persalinan ibu di posisi terakhir di 2014”

“ Kondisi perekonomian rakyat semakin baik dan akan berkurangnya kemiskinan. Pembanguan Inftrastruktur terus berlanjut dengan dana otsus yang besar dari 2002-sekarang Rp 52, 367 Trilyun” imbuhnya.

Diungkapkannya pada waktu di London dalam  pertemuan internasional kami mendengar “Ada pernyataan yang tidak sesuai dengan faktanya bahwa menurut salah satu anggota parlemen Afrika Selatan di Papua ada politik apartheit. Ini PR para dubes kita untuk meluruskannya” ujarnya dengan tegas.

“Kami juga telah berdikusi dengan Tokoh-tokoh di Papua, mereka menuntut adanya merombak total UU Otsus Papua”, tapi saya sampaikan revisi revisi saja.

“Masalah anggaran Papua  kami sarankan buat kantor Otsus, untuk mengawasi anggaran dana otsus dan dana lainnya” katanya

Kita Tim Otsus Papua “Ingin mendorong revisi Otsus Papua sebagai prioritas tetapi pemerintah ada inisiatif” mengahiri ucapannya diskusi di Nusantara IV Gedung DPR/MPR

sumber-- facta-news.com 

Imbangi Informasi ULMWP, Indonesia Gunakan Sosial Media

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi sebelum Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin (20/6) (Foto: Bob H Simbolon)

JAKARTA, - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, mengatakan pemerintah Indonesia akan menggunakan sosial media dalam memberikan informasi mengenai Papua berdasarkan fakta yang benar kepada masyarakat di luar negeri.

"Dalam mengantisipasi gerakan separatis, ini yang paling penting yang kita perhatikan, ialah bagaimana kita bisa memberikan informasi seintensif mungkin, sebenar mungkin dengan fakta yang benar kepada masyarakat di luar negeri," kata dia pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin (20/6).

Dia menjelaskan Kementerian Luar Negeri melalui Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri (BPPK Kemlu) telah merumuskan apa yang dinamakan satu narasi tunggal yang terkait dengan Papua.

"Nantinya melalui semua diplomat Indonesia, akan bicara mengenai Papua melalui rujukan data dari BPPK Kemlu," kata dia

Dia menjelaskan tindakan tersebut harus dilakukan untuk mengimbangi disinformasi yang selalu dicoba disebar-luaskan oleh kelompok-kelompok separatis tersebut karena mereka tidak bicara dengan data.

"Kita memiliki keuntungan karena mereka bicara dengan tidak memiliki data dan kita terus menguatkan diplomasi kita agar kedaulatan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terusik dari kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Delegasi Indonesia dalam pertemuan di Konferensi Tingkat Menteri Melanesian Spearhead Group (MSG) di Fiji beberapa hari yang lalu, menyampaikan bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tidak lebih dari gerakan separatis yang tidak memiliki legitimasi mewakili masyarakat Papua.

perjuangan tanpa perempuan sama saja bohong, perjuangan itu saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan

Suara perempuan West Papua.

Suara perempuan papua adalah senjata yang paling ampuh untuk mematikan lawan. Biarkan Perempuan Papua maju bersuara di pangung - pangung Perjuangan.
Perempuan Papua harus mengambil sikap di barisan depan karena suara perempua papua sangat dibutukan dalam perjuangan penentuan nasib sendiri bagi bangsa papua barat.

Perempuan Papua harus memberikan teladan Nasionalisme kemerdakaan Papua  yang lain, untuk menyikapi segalah tindakan kekerasan yang terus di lakukan oleh aparat kolonial indonesia terhadap kita orang asli Papua ( OAP ).
NKRI belum mampu mengiplementasikan Undang-undang perlinduangan terhadap intensif hak-hak dasar perempuan. 

Sementara perempuan Papua terus di intimidasi, diperkosa, dianiaya bakan dibunuh. sehinga, Udang-Undang Dasar (UUD)  NKRI, tidak mampu menyelesaikan HAM spesifikna terhadap perempuan Papua. 

Saatnya perempuan papua bersuara, demi kebenaran, keadilan' menyelamatkan tanah manusia Papua. Perempuan west papua harus menyelamatkan tanah dan orang papua di bumi cendrawasi.

Editor : Dendi stenli Payokwa.

 

WPNA Pertanyakan Status Indonesia Di Papua

Peta Papua (Foto: IST)

Jayapura, The Papua Journal – Marthen Manggaprow, Koordinator West Papua National Authority (WPNA) Papua mempertanyakan status legalitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Tanah Papua saat ini.

“Indonesia itu siapa di tanah Papua,” kata Marthen Manggaprow di Padangbulan, Abepura, Jayapura, Papua, Kamis (09/06/2016) siang.

Lanjut dia, negara Indonesia adalah negara demokrasi maka seyogyanya Indonesia harus membuka diri terhadap Pasific Islands Forum (PIF). Saat ini, Indonesia sudah kebakaran jenggot karena masalah papua sudah ada di Melansian Spearhead Groups (MSG) dan forum lainnya di dunia.

Ia menambahkan, pada pelaksanaan Pepera 1969 lalu telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Indonesia.

“Orang tua saya mengatakan pada 1969 mereka tidak pernah tentukan nasib sendiri, namun mereka dipaksa Indonesia untuk memilih Indonesia melalui pelaksanaan Pepera. Sejak itu, kami percaya bahwa saudara-saudara kami di Pasifik akan membantu menyelesaikan kasus yang terjadi di Papua maka berikanlah mereka ruang,” katanya lagi.

“Persoalan Papua bukan masalah Otsus, RUU Otsus Plus atau apapun tawarannya tetapi masalah Papua adalah masalah ideologi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua I Komite Nasonal Papua Barat (KNPB), Agus Kossay di Kantor Elsham Papua, Padangbulan dengan tegas mengatakan bahwa MSG telah diakui dunia sehingga jika indonesia adalah salah satu bagian dari PBB maka Indonesia harus tunduk terhadap keputusan PBB dan mengakomodir MSG dan PIF.

Ia mengatakan, Indonesia harus tau bahwa orang Papua bukan binatang buruan atau binatang tetapi manusia, maka pihaknya meminta Indonesia untuk segera menyelesaikan persoalan Papua melalui mekanisme organisasi yang ada.

“Siapapun yang berkompromi dengan Indonesia, kami tidak akan percaya mereka,” tutur Kossay

Ormas Bara Pembela NKRI Dibentuk di Jayapura

Warga Kota Jayapura dan sekitarnya berasal dari organisasi pemuda, paguyuban, dan kerukunan membentuk organisasi masyarakat dengan nama Barisan Rakyat (Bara) Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga marwah dan martabat bangsa dari isu-isu perpecahan.

Kundrat Tukayo, salah satu inisiator atau penggas terbentuk Bara Pembela NKRI di sela pertemuan paguyuban, tokoh adat, masyarakat dan pemuda di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (21/5) malam, mengatakan organisasi masyarakat (ormas) ini sengaja dibuat untuk memperjuangkan nilai-nilai luhur pendiri NKRI.

"Ormas Bara Pembela NKRI ini dibentuk untuk memperjuangkan dan mendorong kegiatan-kegiatan positif di tengah masyarakat yang intinya mendukung NKRI di atas tanah ini," kata Kundrat Tukayo, didampingi Kumar dari paguyuban KKSS dan Edoardus Berninbo dari paguyuban Flobamora.

Selain itu, kata Kundrat lagi, keprihatinan akan sejumlah gejolak sosial dan politik di tengah masyarakat di ibu kota Provinsi Papua belakangan ini cukup mendapat perhatian dari masyarakat luas, sehingga mendorong pembentukan ormas Bara Pembela NKRI.

"Sebelumnya kami lihat paham radikal dan komunis mulai ramai di Indonesia, terutama di Papua, ada gejolak-gejolak sosial, seperti pertikaian antarsuku, kelompok dan golongan serta juga ada kelompok yang coba hadir untuk melakukan perpecahan di kota ini, di negara ini. Bara Pembela NKRI hadir untuk itu," katanya pula.

Kundrat yang juga Ketua Pemuda Pancasial Kota Jayapura mengajak para tokoh adat, masyarakat, pemuda dan pemimpin paguyuban dan kerukuanan keluarga setempat, agar dapat berkomunikasi, berkoordinasi dan bersinergi dengan Bara Pembela NKRI dalam menjaga nama dan citra bangsa.

"Saya mengajak semua paguyuban dan ketua kerukunan untuk mari kita duduk bersama, bicara apa saja persoalan yang terjadi sehingga bisa dicarikan solusi bagaimana menjaga ketenteraman dan kedamaian di kota ini," kata Kundrat pula.

Kumar menambahkan, terkait dengan sejumlah persoalan yang terjadi di Papua belakangan ini, perlu menggaungkan rasa persatuan dan kesatuan, membina dan mengajak warga pribumi untuk membantu peningkatan taraf hidup dan mengisi pembangunan.

"Saya kira isu merdeka bukan zamannya lagi, itu berarti kita mundur beberapa langkah ke belakang. Bara Pembela NKRI ingin bersinergi untuk bangun Papua, hidup aman dan damai, sehingga bisa mendatangkan investor untuk membangun negeri," katanya lagi. 

Menurutnya, dengan masuk investor untuk menanamkan modalnya, maka pemberdayaan dan keberpihakan kepada warga pribumi bisa didorong, sehingga kesenjangan sosial atau sekat-sekat yang terjadi bisa terbuka dan isu merdeka bisa hilang.

"Ini zamannya kita berpikir realistis, zaman membangun dan mendorong keberpihakan kepada masyarakat Papua agar bisa meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga merdeka yang dimaksud adalah merdeka dari kekurangan, ketertinggalan, dan merdeka di segala bidang," kata dia.

Kumar menegaskan bahwa warga pribumi setempat dewasa ini terus berkembang dan maju, sehingga sudah sepantasnya mendapatkan apresiasi untuk duduk membangun negeri bersama seluruh lapisan masyarakat.

Pada momentum itu, Jefta Willem Sibi putra ondoafi (kepala suku) dari Kampung Kayo Pulo terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Bara Pembela NKRI, Kumar dari KKSS Kota Jayapura terpilih sebagai Wakil Ketua, dan Budi Santoso sebagai Sekretaris. 

"Langkah awal yang akan kami lakukan adalah konsolidasi internal organisasi dan penentuan AD/ART, konsoliasi dengan para paguyuban di kota ini, buat rencana kerja, serta mendaftarkan organisasi ini ke Kesbangbol," kata Ketua terpilih Bara Pembela NKRI Jefta Willem Sibi.

"Tentunya, kami akan lakukan sejumlah kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, kunjungan kerja serta program sosial lainnya," ujarnya lagi. (Antara)

ULMWP: SEBELUM SEPTEMBER 2016, TIM PENCARI FAKTA KE PAPUA

Semarang, Jubi – Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Octovianus Mote, mengatakan tim pencari fakta sudah dibentuk dan akan dikirim ke Papua sebelum bulan September 2016.

“Mereka akan ke Papua untuk cari fakta pelanggaran HAM. Bukan hanya lihat kuburan, kalau perlu gali. Indonesia tidak punya pilihan kecuali izinkan tim ini turun. Di Papua, mereka (aparat-Red) boleh bakar dan tutup jejak. Tapi mereka tidak bisa tutup ratusan ribu korban yang sudah masuk ke MSG, PIF, dan UN Human Rights Council,” kata Mote, kepada Jubi, Selasa (10/11/2015).

Mote mengatakan aparat dan negara Indonesia tidak bisa genocide di pedalaman sebagaimana dilaporkan Asian Human Rights Commission dalam laporan mereka tentang kasus 1977-1978 sebagai neglected genocide. Kalau pun nantinya Indonesia tidak mengizinkan tim pencari fakta masuk ke Indonesia, imbuh Mote, adalah hak Indonesia.

“Tidak ada yang bisa paksa. Tapi kalau tolak, Indonesia tidak akan bisa tipu dunia dan bilang tidak ada pelanggaran HAM, karena faktanya mereka tidak izinkan tim pencari fakta, pimpinan negara-negara akan putuskan langkah berikut, bila mereka ditolak,” katanya.

Sementara itu, seperti dilansir media ini beberapa waktu lalu, Emele Duituturaga, dari Asosiasi LSM Kepulauan Pasifik, atau PIANGO, mengatakan ada dua isu utama dari kelompok tersebut, yakni mereka menginginkan para pemimpin dalam Forum itu mengatasi masalah perubahan iklim dan Papua Barat.

Duituturaga mengatakan kelompok itu menginginkan perjanjian mengikat internasional tentang pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu, dia juga mengatakan ini waktunya untuk melihat masalah Papua Barat.

“Kami memiliki informasi langsung dari Papua Barat atas kekejaman pelanggaran HAM. Kami tahu ini sedang dipertanyakan. Ini juga mengapa kita desak misi pencari fakta pelanggaran hak asasi manusia. Ini cukup mendesak,” kata Emele Duituturaga, mengutip Radio New Zealand. (Arnold Belau)

Sumber : http://tabloidjubi.com/2015/11/10/ulmwp-sebelum-september-2016-tim-pencari-fakta-ke-papua/

Ganyong, Sumber Pati yang Terancam Punah

Ganyong (Canna discolor, Lindl.). (Foto: himatipan.ftip.unpad.ac.id)

STH–  Ganyong, yang memiliki nama ilmiah Canna discolor Lindl., atau dikenal juga dengan nama sinonim Canna edulis, Kerr., termasuk dalam umbi-umbian yang memiliki kandungan pati tinggi. Namun, ganyong kalah populer dibandingkan ubi kayu atau singkong, dan ubi jalar.

Umbi-umbian merupakan bahan berkarbohidrat tinggi, tetapi di Indonesia belum semua umbi-umbian dimanfaatkan dan dikembangkan. Ganyong, suweg, dan gembili, termasuk di antara umbi-umbian yang belum banyak dimanfaatkan dan dikembangkan. Bahkan kelestariannya terancam karena tidak banyak lagi orang yang menanamnya, apalagi mengkonsumsinya.

Ganyong, seperti ditulis Entjo Sukarsa, dikutip dari situs Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, bbpp-lembang.info, 24 Agustus 2010, adalah tanaman ubi-ubian yang  dapat dimakan dan kebanyakan digunakan sebagai makanan cadangan.

Ganyong adalah tumbuhan tahunan, tegak, tumbuhan herba yang kuat, dengan tinggi mencapai 3,5 meter. Umbinya bercabang horizontal, mencapai panjang 60 cm, diameter 10 cm, dengan segmen berdaging membentuk balon, ditutupi daun tipis, dan akar tebal yang berserat.

Daunnya teratur secara spiral, dengan kuncup besar yang terbuka. Tulang daunnya nyata, bagian bawah agak keunguan.

Bunganya berwarna merah kekuningan. Buahnya berbentuk kapsul yang solid seperti telur. Bijinya banyak, berbentuk bulat, diameter 0,5 cm, licin dan keras, warna kehitaman sampai sangat cokelat tua.

Ganyong tumbuh baik sampai ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, di daerah dengan distribusi curah hujan 1.000-1.200 mm per tahun. Ganyong dapat tumbuh subur di berbagai macam tanah, termasuk tanah marginal bagi kebanyakan tanaman umbi. Tanah yang disukai adalah lempung berpasir dan kaya humus.

Wikipedia menyebutkan tumbuhan yang masih berkerabat dengan kana hias ini berasal dari Amerika Selatan. Bangsa Spanyol memberikan perhatian pertama kali pada tumbuhan yang memiliki nama lokal achira ini pada 1549, ketika melihat warga di Lembah Chuquimayo, di Provinsi Jaén, Peru, menanamnya bersama ubi jalar (Ipomoea batatas), singkong (Manihot esculenta), dan racacha (Arracacia xanthorrhiza), untuk makanan pokok.

Tumbuhan ini kemudian dikenal dengan banyak nama, sesuai daerah penyebarannya. Selain achira, nama dari daerah asalnya, dalam bahasa Inggris tumbuhan ini dinamakan arrow root dan indian shot. Nama lainnya adalah ganyong (Jawa, Sunda), buah tasbeh (Jawa), ubi pikul (Sumatera), daun tasbeh, ganyong, pisang sebiak (Malaysia).

Manfaat Ganyong

Di era modern ini, ganyong tidak banyak dibudidayakan untuk makanan pokok. Namun, pada dekade 60, seperti dikutip dari Wikipedia, ganyong atau achira masih dibudidayakan sebagai tanaman makanan pokok di Provinsi Paruro di wilayah hulu Sungai Apurimac di dekat Cusco, Peru. Di daerah berketinggian 2.600 meter itu, ganyong dibudidayakan dan menjadi santapan penting selama berlangsungnya Festival Corpus Christi pada bulan Mei atau Juni. Umbi dibungkus dengan daun ganyong dan dipanggang di atas batu.

Selain dipanggang atau dibakar, ganyong dikonsumsi dengan cara direbus atau dikukus.

Ganyong merupakan salah satu bahan pangan nonberas yang bergizi tinggi terutama kandungan kalsium, fosfor, dan karbohidrat. Data Direktorat Gizi Depkes RI 1981, seperti dikutip dari penelitian Nessya Damayanti, di ftpunisri.blogspot.co.id, menyebutkan kandungan gizi ganyong tiap 100 gram secara lengkap terdiri atas kalori 95,00 kal; protein 1,00 g; lemak 0,11 g; karbohidrat 22,60 g; kalsium 21,00 g; fosfor  70,00 g; zat besi  1,90 mg; vitamin B1 0,10 mg; vitamin C 10,00 mg; air 75,00 g; bagian yang dapat dimakan 65,00 persen.

Selain dikonsumsi umbinya, seperti ditulis Entjo Sukarsa, tanaman muda dimakan sebagai sayuran hijau. Daunnya digunakan sebagai pembungkus atau alas makan. Daun dan umbinya bisa digunakan sebagai pakan sapi.

Di Vietnam, ganyong diolah menjadi tepung pati, yang kemudian dijadikan bahan baku pengganti kacang hijau dalam pembuatan mi bening (soun) berkualitas tinggi. Di Kamboja, bubur umbi yang dididihkan digunakan sebagai obat penyakit kulit tropis.

Di Hong Kong, umbi yang telah hancur dididihkan digunakan untuk mengobati hepatitis akut. Di Filipina, umbi yang telah dihancurkan, direndam dan dihancurkan, dilembutkan di dalam air, digunakan untuk menghilangkan mimisan.

Di Jawa, biji ganyong dihancurkan dan digunakan sebagai luluran untuk menghilangkan sakit kepala. Sari umbi hasil ekstraksi digunakan untuk mengobati diare.

Sampai saat ini, seperti ditulis Entjo Sukarsa, tanaman ganyong belum diusahakan secara serius dan intensif, padahal memberikan harapan untuk menunjang program diversifikasi pangan dan gizi, memanfaatkan lahan kosong dan meningkatkan ketahanan pangan.

Editor : Sotyati

Satelit BRI Sarana Komunikasi yang Aman bagi Indonesia

Menggunakan BRIsat, pemerintah bisa terhindar dari penyadapan karena kontrol saluran komunikasi dan encryption sepenuhnya berada di tangan Indonesia. Foto: Dok/BRI

JAKARTA, Kabar Amugi kibah - Peluncuran satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, BRISat selain digunakan untuk mendukung kepentingan perusahaan juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah Indonesia. Di mana satelit BRI menjadi sarana komunikasi yang aman bagi pemerintah.

"BRIsat dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh Bank BRI yang merupakan BUMN entitas Indonesia. Sehingga pemerintah akan memiliki sarana komunikasi yang lebih aman," ujar Direktur Utama BRI, Asmawi Syam.

Ia menjelaskan, dengan menggunakan BRIsat pemerintah bisa terhindar dari penyadapan karena kontrol saluran komunikasi dan encryption sepenuhnya berada di tangan Indonesia. Satelit ini juga akan memiliki 45 transporder, sebagian secara khusus dialokasikan untuk kepentingan negara.

Selain itu, kata Asmawi, program Satelit BRI memberikan solusi untuk mengurangi kelangkaan transponder di Indonesia. "Peningkatan kebutuhan jaringan komunikasi satelit ini diperkirakan akan sulit dipenuhi dari pasokan transponder oleh penyelenggara satelit Indonesia, mengingat ketersediaan transponder di Indonesia terbatas," katanya.

Dalam mendesain satelit, perusahaan berusaha memaksimumkan filing satelit Indonesia di International Telecommunication Union (ITU).

"Di mana salah satu filing satelit akan ditingkatkan statusnya dari Coordinated menjadiNotified, sehingga satelit BRI diharapkan menjadi solusi dalam menjaga kesinambungan filing orbit satelit 150.50 BT," terang Asmawi.

Adapun, sesuai dengan konfigurasi idealnya, BRISat akan menggunakan dua frekuensi, yaitu C band dan KU band. C band akan digunakan untuk transaksi keuangan dan KU Band untuk komunikasi nonkeuangan.

Adapun C band menggunakan frekuensi gelombang rendah sehingga tahan cuaca. Sementara untuk KU band menggunakan gelombang tinggi sehingga mempunyai power yang kuat
.

Sumber-http://www.sindonews.com/

Legislator Papua: Ada Diskriminasi Kepada KNPB dan Kelompok NKRI

Enam anggota DPRP saat bertemu massa KNPB, Selasa (31/5/2026) di Perumnas III – Jubi/Abeth You

Jayapura – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan ada diskriminasi terhadap kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam ruang demokrasi di Papua.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, ketika KNPB akan menyampaikan aspirasinya di muka umum, pihak kepolisian tak mengijinkan. Berbagi alasan selalu dipakai untuk menjegal aksi KNPB. Berbeda jika kelompok yang Pro NKRI akan melakukan demo, menyampaikan aspirasi di muka umum, mereka diberi keleluasaan.

“Ada kelompok-kelompok tertentu yang diberi keleluasaan untuk demo, meski belum ada surat ijin. Kenapa ketika KNPB demo, ditolak, tak diijinkan, dihadang dan lainnya. Kenapa pihak anti KNPB diberi ruang dan dikawal. Dibiarkan membakar atribut kelompok lain. Padahal itu bisa memicu konflik,” kata Kadepa kepada Jubi, Rabu (1/6/2016).
Menurutnya, DPR Papua sendiri tak diskriminasi. Lembaga itu selalu menerima siapapun atau kelompok manapun yang menyampaikan aspirasinya. Justru polisi yang menunjukkan sikap diskriminasi.

“Ini bukan bicara politik dan lainnya, tapi keadilan dalam ruang demokrasi. Masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Hindari gesekan. Jangan gampang terprovokasi,” ucapnya.
Katanya, potensi gesekan antar masyarakat di Papua kian besar setelah munculnya kelompok-kelompok anti KNPB.

“Secara pribadi, saya tak lagi mau menerima kelompok anti KNPB. Dimana perasaan kelompok KNPB. Saya tak mau disebut DPR diskriminasi. Apapun ideologi mereka, mereka masyarakat saya. Itu dari kacamata kemanusiaan. Bukan sisi politik,” katanya.

Dikatakan, tak menutup kemungkinan ada kelompok atau pihak tertentu yang sengaja menciptakan situasi permusuhan antar kelompok masyarakat. Ini pekerjaan rumah untuk negara.

“Mau dibawa Papua ke mana. Setiap kami bicara, selalu politisir. Kami disebut DPR Papua OPM. Makin banyak orang asli Papua ditangkap, dibunuh dan makin banyak konflik, justru isu Papua makin kencang di dunia internasional. Itu yang harusnya disadari,” imbuhnya.

Legislator Papua lainnya, Orwan Tolli Wone menduga, dinamika yang belakang terjadi di masyarakat Papua lantaran ada pihak-pihak yang berupaya menciptakan perselisihan atau benturan antar masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua itu mengatakan, munculnya berbagai kelompok-kelompok dengan pandang berbeda dengan kelompok lain, diduga sengaja diciptakan untuk mengadu domba masyarakat. Tak hanya antar non Papua dan orang asli Papua, namun sesama orang asli Papua sendiri.

“Saya menduga ada yang sengaja menciptakan situasi ini. Hanya saja saya tak tahu siapa dia dan apa tujuannya. Apakah politik, investasi, jabatan, atau hal lainnya,” kata Orwan via teleponnya kepada Jubi. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Pesan Kepada Rakyat Bangsa Papua Barat SORONG Sampai MERAUKE

tuan Viktor Yeimo

Kita, rakyat Papua, sedang bergerak maju memenangkan perjuangan. Kita baru saja menghantar perjuangan pada tingkat dimana kepentingan kolonialisme dan kapitalisme terancam. Kita tetap pegang kendali perjuangan erat sambil menyadari bahwa kita sedang berhasil. Berhasil mencapai tantangan yang lebih berat untuk mengakhiri penderitaan bangsa kita. Kita tidak perlu resah, apalagi terhasut emosi, terhadap kelompok reaksioner pro kolonialis dan kapitalis yang lahir karena aksi nyata perjuangan kita.

Kita, rakyat Papua, adalah pemilik bangsa. Tuan tanah, selaku korban. Mereka, kaum benalu, adalah tamu yang tidak layak memegang kendali hidup tuan tanah. Mereka adalah korban politik kolonialisme yang telah berhasil dikonvert oleh penguasa Indonesia dalam nasionalisme buta (chauvinis). Kita memiliki identitas kebangsaan yang jelas, dan kita sedang berjuang   mempertahankannya. 

Provokasi kekerasan dengan terminologi rasis, agamis, dll., adalah ciri khas imperialis-kolonialis. Itu cara lasim yang dilakukan saat rakyat tertindas bangkit mengancam eksistensi mereka. Pastikanlah diri kita, keluarga kita, suku dan bangsa kita tidak termakan dalam provokasi mereka. Pastikan kita tetap berada pada jalur perjuangan, dan terus melangkah maju sambil menolak semua siasat para penindas.

Perjuangan kita bukanlah suatu perlombaan antar pendatang dan pribumi. Perjuangan kita adalah perjuangan rakyat-bangsa tertindas melawan penindas, yakni penguasa kolonial, kapitalis, beserta semua yang sedang menyukseskan (memperkokoh) kepentingannya. Kita berjuang dengan bermartabat untuk mengakhirinya dengan bermartabat. 

Salam satu jiwa, untukmu rakyat pejuang!

sumbaer--http://www.wene-papua.com/