Peta Papua (Foto: IST)
Jayapura, The Papua Journal – Marthen Manggaprow, Koordinator West Papua National Authority (WPNA) Papua mempertanyakan status legalitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Tanah Papua saat ini.
“Indonesia itu siapa di tanah Papua,” kata Marthen Manggaprow di Padangbulan, Abepura, Jayapura, Papua, Kamis (09/06/2016) siang.
Lanjut dia, negara Indonesia adalah negara demokrasi maka seyogyanya Indonesia harus membuka diri terhadap Pasific Islands Forum (PIF). Saat ini, Indonesia sudah kebakaran jenggot karena masalah papua sudah ada di Melansian Spearhead Groups (MSG) dan forum lainnya di dunia.
Ia menambahkan, pada pelaksanaan Pepera 1969 lalu telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Indonesia.
“Orang tua saya mengatakan pada 1969 mereka tidak pernah tentukan nasib sendiri, namun mereka dipaksa Indonesia untuk memilih Indonesia melalui pelaksanaan Pepera. Sejak itu, kami percaya bahwa saudara-saudara kami di Pasifik akan membantu menyelesaikan kasus yang terjadi di Papua maka berikanlah mereka ruang,” katanya lagi.
“Persoalan Papua bukan masalah Otsus, RUU Otsus Plus atau apapun tawarannya tetapi masalah Papua adalah masalah ideologi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua I Komite Nasonal Papua Barat (KNPB), Agus Kossay di Kantor Elsham Papua, Padangbulan dengan tegas mengatakan bahwa MSG telah diakui dunia sehingga jika indonesia adalah salah satu bagian dari PBB maka Indonesia harus tunduk terhadap keputusan PBB dan mengakomodir MSG dan PIF.
Ia mengatakan, Indonesia harus tau bahwa orang Papua bukan binatang buruan atau binatang tetapi manusia, maka pihaknya meminta Indonesia untuk segera menyelesaikan persoalan Papua melalui mekanisme organisasi yang ada.
“Siapapun yang berkompromi dengan Indonesia, kami tidak akan percaya mereka,” tutur Kossay
