 |
| Enam anggota DPRP saat bertemu massa KNPB, Selasa (31/5/2026) di Perumnas III – Jubi/Abeth You |
Jayapura – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan ada diskriminasi terhadap kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam ruang demokrasi di Papua.
Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, ketika KNPB akan menyampaikan aspirasinya di muka umum, pihak kepolisian tak mengijinkan. Berbagi alasan selalu dipakai untuk menjegal aksi KNPB. Berbeda jika kelompok yang Pro NKRI akan melakukan demo, menyampaikan aspirasi di muka umum, mereka diberi keleluasaan.
“Ada kelompok-kelompok tertentu yang diberi keleluasaan untuk demo, meski belum ada surat ijin. Kenapa ketika KNPB demo, ditolak, tak diijinkan, dihadang dan lainnya. Kenapa pihak anti KNPB diberi ruang dan dikawal. Dibiarkan membakar atribut kelompok lain. Padahal itu bisa memicu konflik,” kata Kadepa kepada Jubi, Rabu (1/6/2016).
Menurutnya, DPR Papua sendiri tak diskriminasi. Lembaga itu selalu menerima siapapun atau kelompok manapun yang menyampaikan aspirasinya. Justru polisi yang menunjukkan sikap diskriminasi.
“Ini bukan bicara politik dan lainnya, tapi keadilan dalam ruang demokrasi. Masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Hindari gesekan. Jangan gampang terprovokasi,” ucapnya.
Katanya, potensi gesekan antar masyarakat di Papua kian besar setelah munculnya kelompok-kelompok anti KNPB.
“Secara pribadi, saya tak lagi mau menerima kelompok anti KNPB. Dimana perasaan kelompok KNPB. Saya tak mau disebut DPR diskriminasi. Apapun ideologi mereka, mereka masyarakat saya. Itu dari kacamata kemanusiaan. Bukan sisi politik,” katanya.
Dikatakan, tak menutup kemungkinan ada kelompok atau pihak tertentu yang sengaja menciptakan situasi permusuhan antar kelompok masyarakat. Ini pekerjaan rumah untuk negara.
“Mau dibawa Papua ke mana. Setiap kami bicara, selalu politisir. Kami disebut DPR Papua OPM. Makin banyak orang asli Papua ditangkap, dibunuh dan makin banyak konflik, justru isu Papua makin kencang di dunia internasional. Itu yang harusnya disadari,” imbuhnya.
Legislator Papua lainnya, Orwan Tolli Wone menduga, dinamika yang belakang terjadi di masyarakat Papua lantaran ada pihak-pihak yang berupaya menciptakan perselisihan atau benturan antar masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua itu mengatakan, munculnya berbagai kelompok-kelompok dengan pandang berbeda dengan kelompok lain, diduga sengaja diciptakan untuk mengadu domba masyarakat. Tak hanya antar non Papua dan orang asli Papua, namun sesama orang asli Papua sendiri.
“Saya menduga ada yang sengaja menciptakan situasi ini. Hanya saja saya tak tahu siapa dia dan apa tujuannya. Apakah politik, investasi, jabatan, atau hal lainnya,” kata Orwan via teleponnya kepada Jubi. (*)
Sumber : www.tabloidjubi.com
Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, ketika KNPB akan menyampaikan aspirasinya di muka umum, pihak kepolisian tak mengijinkan. Berbagi alasan selalu dipakai untuk menjegal aksi KNPB. Berbeda jika kelompok yang Pro NKRI akan melakukan demo, menyampaikan aspirasi di muka umum, mereka diberi keleluasaan.
“Ada kelompok-kelompok tertentu yang diberi keleluasaan untuk demo, meski belum ada surat ijin. Kenapa ketika KNPB demo, ditolak, tak diijinkan, dihadang dan lainnya. Kenapa pihak anti KNPB diberi ruang dan dikawal. Dibiarkan membakar atribut kelompok lain. Padahal itu bisa memicu konflik,” kata Kadepa kepada Jubi, Rabu (1/6/2016).
Menurutnya, DPR Papua sendiri tak diskriminasi. Lembaga itu selalu menerima siapapun atau kelompok manapun yang menyampaikan aspirasinya. Justru polisi yang menunjukkan sikap diskriminasi.
“Ini bukan bicara politik dan lainnya, tapi keadilan dalam ruang demokrasi. Masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Hindari gesekan. Jangan gampang terprovokasi,” ucapnya.
Katanya, potensi gesekan antar masyarakat di Papua kian besar setelah munculnya kelompok-kelompok anti KNPB.
“Secara pribadi, saya tak lagi mau menerima kelompok anti KNPB. Dimana perasaan kelompok KNPB. Saya tak mau disebut DPR diskriminasi. Apapun ideologi mereka, mereka masyarakat saya. Itu dari kacamata kemanusiaan. Bukan sisi politik,” katanya.
Dikatakan, tak menutup kemungkinan ada kelompok atau pihak tertentu yang sengaja menciptakan situasi permusuhan antar kelompok masyarakat. Ini pekerjaan rumah untuk negara.
“Mau dibawa Papua ke mana. Setiap kami bicara, selalu politisir. Kami disebut DPR Papua OPM. Makin banyak orang asli Papua ditangkap, dibunuh dan makin banyak konflik, justru isu Papua makin kencang di dunia internasional. Itu yang harusnya disadari,” imbuhnya.
Legislator Papua lainnya, Orwan Tolli Wone menduga, dinamika yang belakang terjadi di masyarakat Papua lantaran ada pihak-pihak yang berupaya menciptakan perselisihan atau benturan antar masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua itu mengatakan, munculnya berbagai kelompok-kelompok dengan pandang berbeda dengan kelompok lain, diduga sengaja diciptakan untuk mengadu domba masyarakat. Tak hanya antar non Papua dan orang asli Papua, namun sesama orang asli Papua sendiri.
“Saya menduga ada yang sengaja menciptakan situasi ini. Hanya saja saya tak tahu siapa dia dan apa tujuannya. Apakah politik, investasi, jabatan, atau hal lainnya,” kata Orwan via teleponnya kepada Jubi. (*)
Sumber : www.tabloidjubi.com
