Otonomi Khusus (Otsus) Papua masih menyisakan banyak masalah. Dari penyalahgunaan dana otsus hingga konflik bersenjata masih menjadi masalah serius di tengah semangat membangun Papua. Ditambah lagi persoalan kontrak karya Freeport dan British Petroleum yang beroperasi di Papua belum membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua.
Demikian mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Kamis (5/2). Bertempat di ruang kerja Priyo, Gubernur Papua berbincang banyak hal soal kondisi Papua terkini. Dana Otsus, kata Lukas, banyak menguap sebelum dirinya menjadi gubernur. Tidak jelas ke mana dana itu diselewengkan. Akhirnya, pembangunan pun tersendat.
Seperti diketahui, dana Otsus Papua sekitar Rp 35 triliun. Dana yang diselewengkan juga cukup besar. Untuk itulah, di hadapan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Gubernur Papua menyatakan akan segera melaporkan hal ini ke BPK untuk minta audit secara tuntas atas dana Otsus tersebut. Sementara it, Anggota Komisi I DPR Yorrys Raweyai yang ikut medampingi Priyo, menyatakan, DPR sebetulnya sudah melaporkan penyalahgunaan anggaran Otsus itu ke pemerintah. Hanya saja hingga kini belum jelas hasil penyelidikannya.
Selain penyalahgunaan dana Otsus, Gubernur Papua juga melaporkan banyaknya kontak senjata di daerah-daerah pedalaman Papua. Ini sangat mengganggu stabilitas Papua yang ingin membangun. Gubernur Papua mengungkapkan, tak habis pikir, bagaimana kelompok sipil bersenjata itu mendapatkan amunisi. Selama kontak senjata dengan aparat keamanan dan warga setempat, amunisi tersebut tak pernah habis. Kecurigaan pun muncul. Mungkin ada oknum pejabat daerah atau aparat keamanan yang menjual amunisi ke kelompok bersenjata tersebut.
Amunisi-amunisi yang ditemukan di lokasi konflik, ternyata buatan Pindad. Ini juga menjadi laporan penting yang disampaikan kepada Priyo. Di tengah medan yang sulit, bahkan tak ada akses jalan ke pedalaman, amunisi itu banyak sekali ditemukan. Ini perlu penyelidikan lebih lanjut. Bahkan, Yorrys sempat berkelakar, mungkin ada oknum aparat yang pergi ke Papua “membawa M 16 dan pulang membawa 16 M”. Pelesetan ini menyiratkan ada oknum di Papua yang menjual senjata dan amunisi ke kelompok bersenjata.
Sementara itu, soal kontrak karya Freeport dan British Petroleum, dua perusahaan tambang yang beroperasi di Papua, akan lebih serius ditinjau ulang. Karena selama ini keduanya tak cukup membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua. Konflik sosial juga kerap muncul dari ketidakpedulian dua perusahaan tambang tersebut pada masyarakat Papua. Sumber daya alam Papua yang melimpah akhirnya tak membuat rakyat Papua sejahtera. Sebaliknya, kekayaan tambang tersebut justru diangkut ke luar negeri. (mh)
