Headlines News :
Home » » KONFRENSI ASIA AFRIKA, SUP MINTA INDONESIA BERKACA ATAS KETIDAKADILAN

KONFRENSI ASIA AFRIKA, SUP MINTA INDONESIA BERKACA ATAS KETIDAKADILAN

Written By Unknown on Rabu, 22 April 2015 | 01.55.00

Bandung,(KM) – Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika menjadi perhatian tersendiri bagi pemuda dan mahasiswa/i Papua yang tergabung dalam Solidartas Untuk Papua di Bandung.

Mimbar Bebas Forum Rakyat Kontra Imperialisme dan Penindasan, KAA ini semangat yang baik untuk Negara-negara.

Namun momentum ini juga harus dijadikan momentum bagi Indonesia untuk berkaca atas Ketidakadilan.

“Pada saat Presiden Sukarno aneksasi Papua ke NKRI, Lebih dari Ribuan Rakyat Papua Barat yang Dibantai,Disiksa, Diperkosa, Dianiaya, Dikuras Sumber Daya Alam, bahkan di bunuh untuk kepentingan ekonomi di Papua”.

Semua itu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia via TNI/PORI yang bertugas di Papua. Ini adalah pelanggaran HAM yang belum pernah diungkap.

Negara-negara Asia Afrika itu, terutama Indonesia sehingga kami berharap supaya Negara harus berkaca,” ungkap Markus Medlama, dari Solidaritas Untuk Papua dalam acara Mimbar Bebas Kapanye Rakyat Anti Imperialime di Bandung,kepada www.kabarmapega.com  Selasa, (21/04/2015).

Markus,mengatakan  dalam kesempatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ini kami solidaritas untuk Papua mendesak pemerintah Indonesia agar mengungkap dan membuka diri untuk peristiwa-peristiwa ketidakadilan yang terjadi di Papua.

Bagi kami bila kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua tidak terungkap, maka nasionalisme rakyat Papua akan ganda, bahkan akan muncul semangat baru yaitu Papua Merdeka.

lanjut markus,  kami juga mendesak kepada pemerintah Indonesia, agar mengakui dan mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi 1961 sampai saat ini yang belum terungkap sama sekali.

Namun, segera mengakui pelaku penembakan yang terjadi di kabupaten paniai pada 8 Desember 2014 lalu, yang menewaskan 5  pelajar  dan  17 belas warga sipil , Karena sampai saat ini belum juga mengungkap Pelakunya.tutur markus

Harapnya. “Pemerintah membuka ruang bagi jurnalis nasional maupun jurnalis internasional agar bisa meliput Pelanggaran-Pelanggaran HAM di Papua,” jelas Markus (Mateus. A Tekege KM)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. AMUGI KIBAH - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger