wirited by.Suara Kota Awal OPM & Agama:on 3 agustus 2015Siaran Pers : West Papua Action Auckland. Kami menulis kepada Anda pada saat yang kritis bagi rakyat Papua Barat dan pengakuan regional perjuangan mereka untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di tanah mereka.
Kami mengajak Anda untuk memperluas dukungan Anda dengan memprioritaskan isu-isu hak asasi manusia di Papua Barat pada 46 Pacific Island Forum (PIF) pertemuan yang akan diadakan pada bulan September 2015 di Papua New Guinea.We mendorong Anda untuk memajukan keuntungan yang dibuat di Melanesia baru-baru ini ujung tombak Group (MSG) Leaders Summit di Honiara, Juli 2015, di mana keputusan bersejarah dibuat untuk memberikan Gerakan Pembebasan Serikat untuk Papua Barat Status (ULMWP) Observer di MSG.
Berkelanjutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Internasional dan kelompok-kelompok hak asasi manusia Indonesia telah secara teratur didokumentasikan kekerasan di Papua Barat, termasuk penggunaan ekstensif intimidasi, penyiksaan, kekerasan seksual, pemukulan dan pembunuhan oleh pasukan keamanan. Amerika Serikat Departemen Luar Negeri 2014 Hak Asasi Manusia laporan Indonesia mengekspos dan mengutuk pelanggaran HAM berat dan persisten oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat.
Sepanjang tahun lalu, ada tindakan keras keras pada berbagai aksi unjuk rasa damai. Semua sektor masyarakat di Papua Barat termasuk pengacara, pembela hak asasi manusia, aktivis, pendeta dan wartawan menghadapi intimidasi biasa atau ancaman penangkapan. Tahun yang berakhir dengan pembantaian yang mengejutkan dari empat anak-anak sekolah ketika pada 8 Desember 2014 pasukan keamanan menembak ke kerumunan sekitar 800 demonstran damai (termasuk wanita dan anak-anak) di Enarotali di Kabupaten Panai. Meskipun liputan media internasional pelaku belum dibawa ke pengadilan.
Kenyataan ini semua lebih suram bila kita menganggap fakta bahwa kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan pasukan keamanan jarang dihukum. Indonesia gagal untuk mengatasi masalah yang serius mengenai impunitas bagi pasukan keamanan. Amnesty International menyatakan: "Impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia adalah hal yang lumrah. Mekanisme akuntabilitas untuk menangani kekerasan polisi tetap lemah, dan laporan penyiksaan oleh anggota pasukan keamanan sering pergi dicentang dan dihukum.
