Dalam aksi damai yang berlangsung di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Rabu (18/2/15), massa aksi meminta pelaku harus diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia.
"Jokowi segera tepati janjinya yang di sampaikan pada tanggal 27 Desember 2014 di hadapan seluruh rakyat dan alam Papua," kata Septi Meidodga dalam orasinya di halaman kantor DPRP, Jayapura.
Lanjut Septi, "Saat menghadiri acara perayaan Natal bersama Rakyat Papua, kasus penembakan di kabupaten Paniai pada 8 Desember 2014 lalu adalah pelanggaran HAM. Untuk itu, kami akan ungkap pelaku penembakan dan akan diproses secara hukum. Jokowi jangan diam, tepati janji sudah," desaknya sembari mengulangi janji Jokowi di hadapan masyarakat Papua akhir tahun lalu.
Di tempat yang sama, Leo Himan, ketua MPM Uncen meminta pemerintah dan DPRP untuk terus mendorong agar kasus pelanggaran HAM di Paniai diungkap dan pelakunya diproses hukum.
"Sejauh mana hasil investigasi dari pemerintah Republik Indonesia, pemerintah provinsi Papua, DPRP terhadap penembakan di Paniai? Ataukah suara rakyat Paniai dibungkam?" ungkapnya menantang.
"Orang bilang Indonesia gagal membangun Papua, tapi kami mahasiswa bilang pemerintah dan DPR Papua gagal memanusiakan manusia Papua," bebernya.
Anggota DPRP komisi A, Tan Wie Long mengatakan pihaknya sedang menunggu hasil investigasi dari Polda Papua dan Pangdam. (Baca: DPRP: TNI dan Polri Stop Lempar Batu Sembunyi Tangan)
"Kami sedang menunggu hasil investigasi dari Polda dan Pangdam untuk mengungkap pelaku penembakan di Paniai pada 8 Desember 2014 lalu," ungkapnya menjawab tuntutan mahasiswa.
Berikut tuntutan Kabesma Uncen:
Pertama: Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua, DPR Papua segera menyelesaikan kasus penembakan yang menewaskan 5 orang warga sipil di kabupaten Paniai.
Kedua: Semua tim Investigasi yang telah dibentuk oleh legislatif dan eksekutif segera mempertanggungjawabkan hasil investigasi di hadapan keluarga korban penembakan dan seluruh Rakyat Papua
Ketiga: Pelaku-pelaku penembakan tersebut harus diproses secara hukum yang berlaku di NKRI.
Keempat: Presiden Republik Indonesia, Jokowi segera tepati janjinya. (Theresia Fransiska Tekege/MS)
