54 tahun Papua Barat dianeksasikan ke dalam NKRI sejak 1 Mei 1963, awal mulainya Pembunuhan Penindasan pemusnahan Ras melanesia di Papua Barat secara sistematis, masif dan terustruktur dilakukan oleh negara di tanah ini. Rakyat Papua Barat tidak memiliki Ruang Demokrasi untuk menyampaikan pendapat secara bebas atau mengexpresikan keinginanya sesui dengan hati nurani. Hak politik terus dibungkam, hak ekonomi terus curi, hak sumber daya alam dimilikinya terus diexplorsi, hak tanah adat terus dirampas dan hak untuk hidup dibatasi dengan paksa menggunakan alat negara, dengan stikmanisai OPM, GPK Separatis dan KKB.
Tidak ada ruang bagi rakyat Papua Barat,untuk hidup secara bebas menikmati kekayaan yang melimpa di tanah ini. Segala bentuk dan siasat kolonial Indonesia untuk menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan bagian dari memperkokoh pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari praktek neo kolonialisme yang sedang berlangsung diatas tanah Papua. Rakyat West Papua harus menolak setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang penuh dengan rekayasa.Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan Indonesia di West Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana. Sebab, rakyat West Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam perspektif West Papua-Melanesia. Oleh sebab itu rakyat West Papua mendesak Pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan kapitalisme di teritori West Papua.
Disisi lain semakin kita ditindas dan dibunuh semaikn maju perjuangan kita. Dukungan dan solidaritas masyarakat internasional terhadap perjuagan rakyat papua untuk keluar dari penindasan dan penjajahan klonialisme Indonesia saat ini menjadi perhatian serius oleh masyarakat internasional. Kesadaran saudara saudari kita di Melanesia lebih khusus dan secara umum Negara-negara kawasan di pasifik sudah memahami atas pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini telah terbukti dengan ditetapkan Isu West Papua menjadi salah satu agenda dari 4 (Empat) agenda utama yang akan dibahas dalam forum pasifik Island Forum (PIF) pada tanggal 7-11 September 2015 di Port Moresby PNG. Ada 3 (Tiga) isus west papua yang menjadi agenda utama dalam pertemuan komite yang disampaikan oleh sekertaris jendral PIF adalah.
1.) Masalah pelanggaran HAM di Papua Barat
2.) Pembentukan Tim atau Misi pencari fakta ke Papua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya
3) Mendorong dan mengangkat ISU Self Determination ( hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat Ke Dekolonisasi.
1.) Masalah pelanggaran HAM di Papua Barat
2.) Pembentukan Tim atau Misi pencari fakta ke Papua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya
3) Mendorong dan mengangkat ISU Self Determination ( hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat Ke Dekolonisasi.
Maka menyikapi beberapa hal tersebut diatas kami Badan Pengurus komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat daerah (PRD) wilayah Mimika melakukan Aksi ditempat dalam rangka penandatanganan petisi dukungan menuju PIF maka mengundang semua Orang Papua untuk ikut hadir dalam kegiatan yang akan di selenggarakan pada :
Hari : Selasa 01 September 2015
Jam : 09:00 Wpb Sampai selesai
Tempat : Kantor KNPB dan PRD wilayah Bomberay.
Demikian seruan Aksi dan atas kehadirannya di sampaikan terimakasih
Timika, 29 Agustus 2015
Kordinator Lapangan
YANTO AWERKION SEM UKAGO
Ketua I KNPB Timika Sekjen Umum KNPB Timika
PERLEMEN RAKYAT DAERAH PRDM MIMIKA
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT KNPB WILAYAH MIMIKA
ABIHUT DEGEI STEVEN ITLAY
Ketua Umum PRD wilayah Mimika Ketua Umum KNPB Wilayah Mimika
Timika, 29 Agustus 2015
Kordinator Lapangan
YANTO AWERKION SEM UKAGO
Ketua I KNPB Timika Sekjen Umum KNPB Timika
PERLEMEN RAKYAT DAERAH PRDM MIMIKA
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT KNPB WILAYAH MIMIKA
ABIHUT DEGEI STEVEN ITLAY
Ketua Umum PRD wilayah Mimika Ketua Umum KNPB Wilayah Mimika