Tangkal Pembebasan Papua, RI Akan Dekati Pasifik Selatan

Indonesia akan memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan menyusul langkah Gerakan Pembebasan Papua menghimpun dukungan dari kawasan itu. (Dok. The Office of Benny Wenda)

Jakarta, Pacepapushare - Pemerintah Republik Indonesia berencana memperkuat hubungan dengan negara-negara di Pasifik Selatan menyusul langkah Gerakan Pembebasan Papua atauUnited Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menghimpun dukungan dari kawasan itu untuk mendirikan kantor mereka di Wamena yang diresmikan pekan lalu.

"Kami (pemerintah Indonesia) belum pernah membuat program terpadu mengenai penanganan negara-negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Solomon, dan Fiji," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2).

Kebijakan Indonesia atas negara-negara Pasifik Selatan, menurut Luhut, masih tercerai-berai. Oleh sebab itu pemerintah RI akan menyatukan penanganan atas Pasifik Selatan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

"Para duta besar sudah memberikan masukan kepada kami (pemerintah RI). Sekarang akan lebih terintegrasi siapa akan melakukan apa," kata Luhut yang sebelum ke Istana menghadiri rapat koordinasi perkembangan isu-isu kawasan Pasifik Selatan di kantor Kementerian Luar Negeri RI.

Luhut mengatakan hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan sejauh ini baik, contohnya dengan Fiji.

"Fiji sangat mendukung kita (Indonesia). Fiji semacam center of gravity di sana," ujar Luhut.

Namun, kata Luhut, ada satu negara yang memiliki hubungan tak terlalu baik dengan Indonesia dibanding semua negara di Pasifik Selatan. Negara itu adalah Solomon.

Selain di Wamena, ada dua kantor Gerakan Pembebasan Papua lainnya yang berdiri di Pasifik Selatan, yakni di Solomon dan Vanuatu. Kantor di Wamena ialah yang ketiga.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan, menurut Luhut, memang tak terlalu bagus di masa lalu.

"Ke depan kita bikin lebih bagus. Sekarang saja kita jarang berkunjung ke sana, bagaimana mau lebih baik," ujar Luhut.

Keinginan untuk menjalin hubungan lebih baik dengan negara-negara Pasifik Selatan diakui Luhut dilatarbelakangi munculnya kesadaran bahwa kawasan ini berpengaruh terhadap Papua.

"Mungkin kita kurang memberikan perhatian kepada daerah itu. Padahal daerah itu sangat berpengaruh terhadap Papua," kata Luhut.

Juru Bicara Gerakan Pembebasan Papua, Benny Wenda, menyatakan organisasinya mendirikan kantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, sebagai bagian dari perluasan sistematis yang telah direncanakan.

“ULMWP membuka kantor baru di Wamena karena kami sekarang mulai memperluas cabang di seluruh negeri. Kami membangun gerakan bersama dari dalam dan luar Papua,” kata Benny dalam wawancara dengan CNNIndonesia.com.

Kantor di Wamena akan berfungsi sebagai pusat koordinasi aksi-aksi perjuangan untuk masyarakat Papua. “Kami akan terus meningkatkan kesadaran tentang hak fundamental rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri,” ujar Benny yang kini tinggal di London pascakabur dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura, pada tahun 2002.

Peresmian kantor di Wamena, klaim Benny, mendapat dukungan dari negara-negara Melanesia di Pasifik Selatan, termasuk Ketua Melanesian Spearhead Group yakni Perdana Menteri Solomon Mannaseh Sogavare.

“Papua bagian tak terpisahkan dari Melanesia,” kata Benny.

Terkait reaksi keras Luhut yang meminta Gerakan Pembebasan Papua meninggalkan Indonesia dan pergi saja ke Melanesia, Benny menjawab “Kami akan dengan senang hati meninggalkan Indonesia asalkan pemerintah Indonesia lebih dulu pergi dari Papua.

Papua, kata anggota Komisi Pertahanan DPR RI Tantowi Yahya, merupakan rumah bagi 40 persen suku Melanesia –suku yang juga menghuni negara-negara Pasifik Selatan. Oleh sebab itu, menurutnya, penting untuk memperkuat peran Indonesia di Pasifik Selatan dan menempatkan atase pertahanan RI di negara-negara itu. (agk)

Utami Diah Kusumawati
 CNN Indoenesia