BBC Indonesia --Anggota TNI di Papua Anggota TNI sudah
diajukan ke mahkamah militer Sejumlah kalangan menyebutkan masalah Hak Asasi
Manusia tidak akan menjadi isu utama kunjungan Presiden Obama ke Indonesia.
Mereka berpendapat tuntutan politik luar negeri Obama dalam
memerangi terorisme membuat AS menahan diri untuk mencampuri persoalan HAM di
Indonesia yang dianggap berhasil memerangi terorisme.
Walau masih dijumpai insiden pembakaran gereja dan kekerasan
militer di Papua, proses penguatan HAM di Indonesia dalam sepuluh tahun
terakhir secara umum dianggap sudah berjalan ke arah yang benar.
Tidak lama setelah video tentang penyiksaan prajurit TNI
terhadap warga sipil di Papua ini ditayangkan di internet pertengahan Oktober
lalu, pemerintah Indonesia mengakui pelakunya adalah anggota TNI.
Dua pekan kemudian para prajurit itu diadili setelah
Presiden Yudhoyono menjelaskan sikapnya atas kasus ini,"Tidak boleh ada
tekanan dari manapun terhadap pengadilan ini," kata Presiden Yudhoyono.
Walau tidak menyebut negara atau pemerintah yang dimaksud,
suara tajam soal Papua biasanya muncul dari anggota Senat AS.
Aspek HAM itu hanya merupakan satu aspek dari hubungan
bilateral dan itu tidak selamanya dari unsur permasalahan Bahkan ada perwakilan
Papua yang diundang memberi keterangan di Kongres Amerika Serikat.
Pengamat politik luar negeri AS Bara Hasibuan menilai selain
kesigapan Jakarta dalam menangani masalah ini sikap diam pemerintah Obama
menunjukkan perubahan kebijakan Washington dalam melihat masalah HAM di
Indonesia.
"Reaksi yang diberikan Washington terhadap kejadian itu
tidak begitu keras dibandingkan di masa lalu,"kata Bara Hasibuan.Dalam
kunjungannya setahun lalu, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton secara jelas
menyebut Indonesia telah mengalami transformasi besar dalam penghormatan
terhadap HAM.
Kunjungan Menteri Pertahanan Robert Gates juga mengukuhkan
hal itu yang ditandai upaya normalisasi lebih lanjut hubungan militer dua negar
yang sempat dibekukan akibat pelanggaran HAM di masa lalu.Kerjasama HAM Amerika
masih tetap tidak memperbolehkan pemberian visa terhadappimpinan-pimpinan
tentara yang diduga terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.Dari
situasi inilah juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Michael Tene
menyatakan, kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tidak akan menjadi menu utama
kunjungan Obama ke Jakarta.
"Aspek HAM itu hanya merupakan satu aspek dari hubungan
bilateral dan itu tidak selamanya dari unsur permasalahan," kata Michael
Tene.
Dia mengatakan kedua negara akan bekerjasama untuk
meningkatkan hak asasi manusia, tidak hanya menyangkut pihak keamanan tetapi
juga aspek pendidikan.
Dalam agenda kunjungannya, Obama memang tidak disebutkan
akan menyinggung kerjasama penegakan HAM, namun dalam menurut rencana pidatonya
dia akan membicarakan persoalan toleransi dan pluralisme keagamaan.
Pada momentum inilah, para pegiat HAM di Indonesia meminta
agar kasus pengekangan kekebasan beribadah disinggung pula, selain persoalan
kasus Munir atau Papua.
Mereka yakin Obama masih mempunyai komitmen soal penegakan
HAM di Indonesia, walau pendekatannya disesuaikan dengan arah politik luar
negeri yang ditempuh sekarang, kata Direktur Program LSM Imparsial, Al Araf.
"Amerika masih tetap tidak memperbolehkan pemberian
visa terhadap pimpinan-pimpinan tentara yang diduga terlibat dalam kasus-kasus
pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Al Araf.
Tetapi Al Araf juga mengakui bahwa normalisasi hubungan
militer kedua negara menunjukkan sikap Amerika yang lebih memahami
persoalan-persoalan HAM di Indonesia karena kepentingan Amerika untuk
bekerjasama dengan Indonesia dalam menangani terorisme.
Sebagai negara adidaya, kehadiran AS dalam percaturan politik
dunia, masih diperhitungkan,Dan semua orang berharap, kunjungan Obama ke
Indonesia akan berdampak pada semakin membaiknya penegakan HAM di Indonesia,
walaupun ini tentu saja tergantung juga pada keseriusan Indonesia dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan HAM yang belum selesai.
