Jakarta,(KM) --
Sikap Komnas HAM atas penyelidikan kasus Paniai berdarah yang sedang
merencanakan akan otopsi ke lima korban mayat, ditanggapi serius oleh
pihak keluarga korban mempertanyakan komitmen Komnas HAM menuntaskan
kasus penembakan itu. Salah–satu keluarga korban penembakan Ruben Yeimo
yang juga kakak saudara dari Yulian Yeimo mengatakan jika KOMNAS HAM
mendorong otopsi dan untuk menggali kuburan ke lima korban maka kami
sebagai keluarga korban dengan tegas menolakntya, mencari masalah baru
Sabtu (29/3/2015) dari Bandara Internasional Soeharto Cingkareng -
Jakarta.
Hal senada juga disampaikan dari empat keluarga korban lainnya melalui handphone sellar atas penolakan otopsi ini. Kasus ini sudah jelas pelaku adalah aparat keamanan yakni TNI dan Polri (ungkapnya).
Yeimo menjelaskan tiga alasan mendasar penolakan otopsi;
Pertama sebagai anak adat pembongkaran kuburan atau otopsi bertentangan adat istiadat suku Mee di Paniai.
Kedua,
kami keluarga korban merasa terhormat dengan tempat pemakaman yang
telah di semayamkan dibawah tiang bendera merah putih di Lapangan Karel
Gobay, karena pelaku adalah TNI dan POLRI.
Ketiga,
untuk memastikan jenis peluruh, harus investigasi ulang ke dokter RSUD
Madi –Paniai yang menangani adik saya. Sejak itu dia meninggal dari
rumah sakit, peluruh yang ia mengena telah mengeluarkan dari tubuhnya
melalui bantuan dokter setempat.
Kemungkinan peluruh–peluruh itu masih disimpang oleh dokter dan medis yang ditanganinya, (ungkapnya).
Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Laurenzius Kadepan juga menolak keras otopsi ke lima korban. Ia meminta Komnas HAM RI lebih bijak, dan tak berpolemik. Katanya, otopsi bukan solusi. Jika melakukan otopsi, Komnas HAM justru menambah persoalan. Kelima keluarga korban membanta pihak ketiga atau TPN-OPM terlibat dalam kasus ini. Kasus ini terjadi di area ring one “daerah siaga satu” dalam kota Enarotali”, mana mungkin TPN-OPM terlibatnya, padahal pelaku adalah TNI dan POLRI yang bertugas di Paniai. Sebelumnya, KOMNAS juga mendukung sikap Kapolda Papua dan Pangdam Papua, bahwa pihak ketiga terlibat dalam kasus ini (katanya).
Selain ini juga menolak bantuan berupa materil dari Jakarta berupa bantuan rupiah. Rupiah tidak menutup kerinduan hati kami atas kepergian saudaranya. Sebelumnya menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Prof. Yohana Susana Yombise dan Ibu negara Iriana Yokowidodo memberikan bantuan kepada keluarga korban.
Ini adalah rekomendasi dari keluarga korban atas Tragedi Paniai berdarah.
1. Presiden Indonesia Jokowidodo segera membentuk KPP- HAM untuk memberikan keadilan kepada kami keluarga korban atas tragedi pembantaian 8 Desember 2014.
2. Untuk memastikan jenis peluruh dan Komnas HAM serius untuk mengungkap kasus Paniai maka segera melakukan investigasi ulang khusus kepada Dokter di RSUD Madi – Paniai, karena terlebih dahulu telah menangani dan mengeluarkan butir peluru dalam tubuh Yulian Yeimo, guna percepatan proses pengungkapan kasus besar ini.
Harapan keluarga korban adalah pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku karena yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan maha Pencipta. (Marinus Gobai/KM)
sumber--kabarmapegaa.com
