Selain meminta Jokowi menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, BUK-Papua dan KontraS Papua dalam tuntutan resminya yang dibacakan Ketua BUK- Papua Peneas Lokbere, meminta Gubernur Papua dan DPR Papua untuk segera mendorong evaluasi atas pendekatan keamanan yang berdampak kekerasan.
"Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua agar bisa menghentikan pendekatan-pendekatan represif anggotanya yang saat ini terjadi di dalam masyarakat, dan juga membuka diri untuk mendorong penegakan hukum dan HAM dengan memproses hukum setiap anggotanya yang terlibat dalam tindakan kekerasan," ungkap Peneas Lokbere didampingi Ketua KontraS Papua, Olga Hamadi, di Kantor KontraS Papua, Selasa (24/3).
Dikutip dari Cenderawasih Pos (Grup JPNN), Peneas juga membeberkan beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Papua di antaranya pembantaian massal di Wamena, kasus penyanderaan Mapunduma, Biak Berdarah dan lainnya.
"Korban dan keluarganya masih menantikan proses penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan," tuturnya.
Sementara Ketua KontraS Papua, Olga Hamadi mengatakan pemerintah Indonesia belum punya terobosan yang berarti dan hal ini ditunjukkan dengan mandegnya proses penuntasan pelanggaran HAM berat.
"Bahkan ada kecenderungan menguatnya budaya impunitas dengan membebaskan pelaku, menyembunyikan kebenaran serta melambatnya proses reformasi institusi," pungkasnya. (jo/nat/adk/jpnn)
Kasus Pelanggaran HAM di Papua yang Belum Ada Kejelasan Hukum
1. Pembantaian Massal di Wamena (1977)
2. Penyanderaan Mapenduma (1996)
3. Peristiwa Biak Berdarah (6 Juli 1998)
4. Peristiwa 7 Desember 2000
5. Wamena Berdarah 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003
6. Peristiwa Wasior 13 Juni 2001
7. Pembunuhan Theys H Eluay dan hilangnya Aristoteles Masoka (10 November 2011)
8. Kasus Abepura (16 Maret 2006)
9. Penembakan Opinus Tabuni (9 Agustus 2008)
10. Penembakan Kelly Kwalik di Timika (16 Desember 2009)
11. Penembakan Yawan Yaweni di Serui (2009)
12. Kasus KRP III (2011)
13. Penembakan Mako Tabuni (14 Juni 2012)
14. Penembakan 4 Pelajar Paniai (8 Desember 2014).
(Sumber: BUK-Papua dan KontraS Papua & http://www.jpnn.com)
