kabar amugi kibah---Direktur Vivat Internasional Indonesia, Pastor Paul Rahmat, SVD,
memandang Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani Mee dan Moni
(LPMA Swamemo) hadir sebagai posisi tawar yang tinggi untuk menghadapi
gempuran dari investor kapitalisme dan neoliberalisme dalam menyuarakan
masyarakat kaum tak bersuara di tanah Papua, khususnya di Mee-Pagoo."Saya kenal Swamemo sejak tahun 2013 di Jakarta, ketika itu mereka datang dengan membawa persoalan yang terjadi di sepanjang kali Degeuwo yaitu persoalan penambangan emas, hutan konservasi secara liar, masalah tanah adat kemudian masyarakat asli yang termarginalkan. Waktu itu kami berdikusi panjang lebar," kenangnya.
Ia menilai lembaga yang dipimpin Thobias Bagubau ini sedang melakukan peran kenabian, karena bekerja untuk kepentingan masyarakat yang menjadi korban dari pembangunan. Selain itu, kata dia, LPMA Swamemo menggantikan peran strategis dalam memperkuat politik identitas bagi rakyat Papua.
"Terkadang sebagian masyarakat dikorbankan atas nama pembangunan oleh kapitalisme, neoliberalisme dan bentuk penjajahan lainnya. Padahal, kita menginginkan agar masyarakat mendapatkan keadilan pembangunan tanpa ada kecurangan. Di sini LPMA Swamemo sebagai nabi yang hadir untuk menyelamatkan kaum yang termarginalkan," jelas Pastor belum lama ini.
Pastor Paul mengharapkan lembaga yang belum lama ini meluncurkan sekretariatnya secara resmi itu, benar-benar memperjuangkan hak-hak masyarakat adat agar mendapatkan keadilan yang sejati.
"Sebagai alternatif perjuangan hak ekonomi budaya, kita harapkan agar dapat dinikmati oleh anak cucu karena masyarakat adat punya peran strategis dengan harapan orang Papua harus menjadi tuan di atas tanahnya sendiri," ujarnya.
Orang Papua, lanjut dia, diharapkan agar bangkit mengolah hutan, mengolah hasil bumi sendiri dengan memperkuat kapasitas masyarakat adat, indegenous people. Selain itu, kata pastor, membangkitkan identitas politik masyarakat adat dan melakukan kerjasama dengan DPRD, DPRP dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adat.
Membangun kerja sama dengan pemerintah, bukan sebagai "mitra" tetapi dapat bekerja sama demi pembangunan yang berkelanjutan untuk masyarakat adat. Membuka jaringan ke lembaga-lembaga internasional melalui mekanisme sesuai hukum yang berlaku.
Untuk diketahui, Vifat lebih khusus menangani bidang HAM, sosial ekonomi dan sosil budaya. Tugas mereka memfasilitasi masyarakat adat untuk bertemu dengan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan pengaduan atas persoalan yang dialami oleh masyarakat adat. (Hendrikus Yeimo/MS)
sumber-- Nabire majalahselangkah.com
