Jayapura, Jubi/Antara – Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kementerian Koordinator Polhukam Mayjen TNI Yoedhi Swastono mengatakan peningkatan pemahaman tentang Hak Azasi Manusia (HAM) di Tanah Papua akan terus dilakukan.
“Kami menyosialisasikan apa itu HAM dan bagaimana pelaksanaannya di Papua agar berbagai pihak memahaminya secara baik,” kata Yoedhi, di sela-sela kunjungannya di Kantor Komisi Nasional (Komnas) HAM Perwakilan Papua, di Jayapura, Kamis (7/5/2015)
Untuk kepentingan sosialisasi HAM itu, tim Deputi I Poldagri Kemko Polhukam menjalin kerja sama dengan kesektariatan Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua.
Pada momentum kerja sama itu, tim Deputi I menyerahkan secara simbolis baju kaos bertuliskan ajakan menjunjung tinggi HAM.
Deputi I merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kemko Polhukam yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam).
Deputi I mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri.
Juga tugas pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri, seperti pelaksanaan hubungan kerja di bidang poldagri dengan Kementerian Koordinator lain, Kementerian Negara, dan lembaga terkait lainnya.
Yoedhi mengatakan, sosialisasi pemahaman HAM itu juga merupakan momentum untuk mengabari masyarakat di Papua bahwa HAM itu merupakan milik bersama.
“Kami berharap dengan sosialisasi ini, masyarakat di Papua sampai di level bawah seperti di kampung-kampung semakin punya gambaran yang jelas apa itu HAM,” ujarnya.
Sosialisasi ini, tambah Yoedhi, juga mempertegas bahwa pemerintah sangat peduli terhadap persoalan HAM dan upaya penyelesaiannya.
“Kami apresiasi terhadap Kesektariatan Komnas HAM Perwakilan Papua yang sudah sangat giat menyosialisasikan HAM dan kegiatan terkait lainnya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Kantor Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, kerja sama dengan Deputi I Poldagri Kemko Polhukam itu merupakan bagian kecil dari kerja sama besar yang tengah digalakkan.
“Kita tentu terus berupaya meyakinkan seluruh masyarat terkait pelanggaran HAM dan solusi penanganannya. Tentu diharapkan adanya dukungan dari Kemko Polhukam yang memiliki tim strategis yang berkewenangan dalam aspek teknis dan kebijakan politik,” ujar Frits.(*)
