Pemda Kabupaten Intan Jaya Melayani bukan Dilayani

Krismas Bagau, Mahasiswa Jurusan Pemerintahan di STPMD "APMD" Yogyakarta

kabar amugikibah-Pemerintah Intan Jaya: Kembali disadarkan melalui isu di media masa, ditengah kalangan masyarakat, intelektual, tokoh agama, tokoh adat, dan kepala daerah tidak di tempat. Sudah barang tentu kekecewaan juga terhadap kepala daerah yang tidak ditempat, kekecewaan mereka dapat dilihat oleh masyarakat terhadap pelayanan. Masyarakat menilai kepala daerah dan SKPD-nya ditempat kerja. Padahal, Masyarakat sudah lama merindukan transformasi baru terhadap pelayanan keberpihakan kepada masyarakat. Katanya: “Jangan libur terlalu lama di luar Kabupaten karena kami rindu dan membutuhkan terobosan baru, wajah pembangun harus berubah”. Sudah memasuki pemerintahan definitif  sejak dilantik sampai kini tidak ditempat. Pemerintahan masih kacau balau. Semua SKPD berjalan semau mereka, entah kenapa? yang jelas kepala daerah sendirilah yang tahu alasan mereka tidak ditempat kerjanya.

Satu hal yang menjadi kwatir adalah tidak mendisplingkan SKPD di lingkungan pemerintahaa. Kepala Daerah juga harus menjadi contoh untuk menetap di daerah. Contoh bagi SKPD di lingkungan pemerintahannya, tidak selamanya kepala daerah harus keluar banyak. Sudah jenu mendengar diberbagai media sosial bahwa kepala daerah  tidak  di tempat membuat juga para SKPD tidak di tempat. Buktinya kita lihat semua kantor pemerintahan rumput naik setinggi lutut manusia. Andai Bupati, Wakil Bupati, SKPD dan Jajarannya di tempat, maka tentu saja rumput di sekitar kantor di lingkungan pemerintahan tidak setinggi lutut manusia.

Untuk membersihkan rumput yang tinggi itu, tentu tidak ada lain, selain Pemda  harus ditempat. Andaikan  saja, orang berbudaya dan beradat, setiap kali mengadakan pesta barapen atau setidaknya ada orang di lingkungan pemerintahan, maka rumput di halaman rumah tidak setinggi lutut. Itu tanda bahwa pemerintahan tidak jalan dengan baik dan libur berbulan-bulan di kabupaten lain. Ungkapan masyarakat bahwa kami senang kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat. Melayani masyarakat dengan hati karena kami memilih kepala daerah untuk melayani kami dengan hati. Kami membutuhkan kehadiranmu untuk merubah wajah seluruh Intan Jaya. Kami butuh pelayanan dan butuh uluran tanganmu supaya kami menjadi tuan di tanah kami sendiri. Kami tidak mau menjadi korban pembangunan yang tidak jelas dan tidak memihak masyarakat setempat.

Kami masyarakat minta kepala daerah dan wakil kepala daerah mesti berada di tempat tugas, mendisplingkan SKPD yang terlalu banyak keluar daerah dengan perjalanan dinas sampai berbulan-bulan, kami tidak tahu mereka ke mana? Yang jelas kami pilih dan kami angkat kepala daerah dan wakil kepala daerah  bukan keliling Jawa atau pulau lain yang kami tidak tahu, Jayapura, Timika dan Nabire.

Kami tunjukkan ini sebagai aksi peduli kami supaya kepala daerah dan SKPDnya bisa beta tinggal di kabupaten bukan berkeliaran dengan perjalanan dinas tidak jelas. Semoga mengindahkan permintaan kami. Kami sudah bosan dan sudah lama tidak ditempat. Ditempat tugas kepala daerah di kabupaten ini bukan di luar dari kabupaten Intan Jaya.

Pemda di tempat, Masyarakat Menginginkan.

Selama Pemda tidak ditempat kerja, maka akan mengakibatkan semua lini dalam pelayanan masyarakat di kabupaten macet total. Padahal masyarakat mendambakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya. Masyarakat melihat dan mengikat kepala daerah untuk tinggal di tengah masyarakat dan bekerja untuk melayani masyarakat setempat. Masyarakat membutuhkan pelayanan Pemda bukannya keluar dari Intan Jaya sampai berbulan-bulan melupakan  harapan masyarakat setempat.

Dampak dari Pemda keluar banyak dari kabupaten Intan Jaya, membuat semua aktifitas tidak berjalan sebagaimana kita lihat selama ini. Kepala daerah di luar kota maka wakil kepala daerah dan sekda harus menempati ruang yang kosong untuk menggantikan posisi pelayanan kepada masyarakat. Namun hal yang terjadi saat ini adalah kepala daerah yang keluar maka wakil kepala daerah dan semua SKPD pun ikut terlibat keluar daerah dengan alasan yang tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut disebabkan karena tidak ada ketegasan dari kepala daerah dalam memberi intruksi kesiplinan kerja dan tidak memberi kebebasan kepada SKPD pemerintahan untuk menjalankan sesuai fungsi masing-masing.

Bupati Cari Kontraktor dan Pimpinan SKPD Tidak Mau Kerja.

Baru saja, penulis dengar dari orang melalui telepon, dan baca di media tabloidjubi Jayapura. Jubi – Mantan Kepala Dinas Kesehatan Intan Jaya, meminta pemerintah setempat menunda pembangunan salah satu bangunan Puskesmas di Kabupaten Intan Jaya. Katanya, program fisik itu tak masuk dalam rencana pihaknya alias program ‘siluman’.

Entah alasan apa sehingga mantan kepala dinas kesehatan bahwa rencana pembangunan puskesmas sebagai program siluman Kabupaten Intan Jaya. Mantan Kepala dinas kesehatan bukan pembangunan puskesmas tetapi dibutuhkannya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Itu merupakan Prioritas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, kata mantan  Jacob Sani, SKM., M.Si, ketika menjadi Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Intan Jaya. Tentu saja, Pembangunan RSUD menjadi prioritas bagi pemerintah dan kebutuhan/keinginan masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang sangat mendasar sebagai sarana pelayanan kesehatan.

Jika dilihat, pernyataan seperti itu, kurang adanya koordinasi dengan SKPD sebelumnya dan SKPD baru yang bersangkutan. Sisi lain,  para SKPD  tidak senang dengan tindakan kepala daerah sebagai pemimpinnya. Untuk itu kepala daerah harus memberi kebebasan kepada SKPD untuk mengatur dan mengurus rumah tangga mereka sendiri sesuai job mereka. Kepala daerah tidak perlu/terlalu banyak monopoli tugas dan tanggungjawab para SKPD dalam rangka menjalankan program kerja para pemimpin SKPD di lingkungan Pemerintahan supaya dapat menyukseskan visi dan misi Kepala Daerah.

Dampak lain, kepala daerah yang mencari investor membuat SKPDnya kerja apa? Itulah pertanyaan penulis kepada kepala daerah di sana, ya sebagai manusia tentu, tidak akan beta bekerja di daerah Kabupatennya. Untuk itu, jangan heran, bila pimpinan SKPD yang tidak beta dan berbulan-bulan di luar Kabupaten. Lalu perpanjangan tangan kepala daerah: siapa lagi yang bapak mau percayakan? Hal lain yang nampak di sana adalah semua SKPDnya menjadikan bahan sereb bagi kepala daerah sendiri. Jangan dong, Bupati berikan kebebasan kepada SKPD untuk menjalankan program bapak bupati sendiri untuk sukseskan Visi dan Misi yaitu “Intan Jaya sehat, Intan Jaya Pintar, dan  Intan Jaya Sejahtera”. Kalau Bupati menjadikan SKPD menjadi bahan sereb, lalu yang diharapkan bapak Bupati untuk membangun di Intan Jaya dan bagaimana reaksinya nanti?

Jujur saja, semua SKPD hilang dan tidak ada di kabupaten karena tidak memberi kebebasan untuk menjalankan program kerja, untuk itulah, saya khawatir dengan program menjadi mimpi tinggal mimpi dalam visi dan misi Bupati, jika tidak berikan kebebasan kepada SKPD untuk menyukseskan transformasi pembangunan daerah yang akan berhasil. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, masih dalam sisa waktu, masa pemerintahan bapa segera adakan terobosan-terobosan baru dan beri kebebasan kepada SKPD supaya mengharumkan program Bupati di sana.

(Penulis oleh: Krismas Bagau)
  

kabar amugi kibah