Sebuah organisasi yang mewakili kelompok kemerdekaan Papua Barat, Gerakan United Liberation untuk Papua Barat, tahun lalu diberikan status pengamat dalam MSG.
Tapi Indonesia, yang menganggap gerakan kelompok separatis tanpa legitimasi, juga diberikan status asosiasi.
Jakarta memiliki tahun ini memperingatkan para pemimpin Melanesia untuk "berpikir hati-hati" tentang keputusan tentang keanggotaan Papua Barat, dan telah melakukan upaya besar untuk melobi menjelang KTT hari ini.
Vanuatu, advokat kunci untuk Papua Barat, mendorong gerakan untuk memperoleh keanggotaan penuh, yang didukung oleh Kepulauan Solomon dan gerakan FLNKS Kaledonia Baru.
Tapi Papua Nugini dan Fiji telah menyatakan dukungan mereka bagi kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, dan tidak mungkin untuk mendukung penghapusan negara dari MSG, yang Vanuatu mendorong untuk.
Pengumuman tersebut telah dibawa ke depan untuk sore ini sebagai perdana menteri Fiji, Frank Bainimarama, harus meninggalkan Honiara hari ini.
panggilan gereja untuk dipertimbangkan
Gereja Katolik di Papua New Guinea mengatakan para pemimpin MSG harus mempertimbangkan aplikasi Papua Barat.
Uskup Agung Port Moresby, Sir John Ribat, mengatakan gerakan harus diizinkan keanggotaan penuh karena perwakilannya dari penduduk asli Papua, yang Melanesia.
Dia mengatakan masalah hak asasi manusia di Papua Barat perlu dibahas dalam kerangka MSG, dan Indonesia harus terlibat dengan mereka juga, tapi sebagai pengamat.
sumber-http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/308662/decision-looms-on-west-papua's-msg-bid
