Laurenzius Kadepa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengambil alih kasus penembakan empat siswa di Paniai, yang merupakan pelanggaran HAM berat.
Jika Jokowi tak mampu ungkap, maka DPRP akan surati Dewan Keamanan PBB untuk tangani kasus penembakan yang terjadi tanggal 8 Desember 2014 lalu di Paniai,” ujar Kadepa, kepada suarapapua.com, Senin (2/2/2015) malam.
Kadepa mengatakan, saat ini DPRP menginginkan kasus Paniai yang telah menelan korban jiwa empat siswa, dan puluhan lainnya luka-luka berat segera diungkap oleh aparat pemerintah. (Baca: Waker Cs Dikejar Sampai ke Neraka, Bagaimana dengan Serdadu Penembak 4 Warga di Paniai?).
“Kasus ini sudah jelas, aparat TNI/POLRI adalah pelakunya, tetapi mereka tidak mengaku,” ujarnya. (Baca: Komnas HAM Harus Bentuk KPP-HAM, Bukan Tim Penyelidikan untuk Pemantauan).
Menurut Kadepa, pihaknya sedang menunggu informasi dari tim yang dibentuk oleh Mabes Polri yang telah turun ke Paniai untuk melakukan investigasi. (Baca: Jokowi Berkeinginan Dialog Dengan Masyarakat Papua).
"Yang jadi pertanyaan, kasus di Timika tepatnya di kampung Utikini yang menewakskan dua anggota Brimob dalam waktu yang singkat pihak aparat langsung mengetahui pelakunya, namun di Paniai yang ada saksinya sampai saat ini belum diungkap," tanya Kadepa.
Ketika terjadi operasi militer di Timika, lanjut Kadepa, ia langsung telah mempertanyakan kinerja aparat keamanan dalam penyelesaiaannya. (Baca: Neles Tebay: Pelaku Penembakan di Timika Cepat Diketahui, Sedangkan di Paniai?).
"Kepada semua masyarakat Paniai, saya himbau untuk sabar dan berdoa kepada Tuhan sang Pencipta agar kasus ini segera terungkap," kata anggota Komisi A DPRP ini.
Baca: #PANIAIBERDARAH
Editor: Oktovianus Pogau
MIKHA GOBAY
sumber- SUARAPAPUA.com
