Ucapan Terima Kasih
kepada PM Vanuatu, Moana Karkas Kalosil
kepada PM Vanuatu, Moana Karkas Kalosil
Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil yang kami muliakan. Kami sangat membanggakan karena PM Vanuatu, Kalosil punya komitmen yang kuat dan berani membawa Isu Papua ke forum PBB di Genewa 28 September 2013.
Kami atas nama seluruh rakyat Melanesia di tanah Papua (Orang Asli Papua) dengan berbangga hati menyampaikan ucapan terima kasih yang se-dalan-dalamnya kehadapan Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, yang telah berhasil menginternasionalisasikan Isu Papua Masuk ke forum PBB.
Kami yang sedang bangun-tidur bersama tua-tua adat dari para Perwakilan Perserikatan Fam Asli Melanesia di tanah Papua juga sedang turut mendoakan untuk perjuangan “Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas yang kami muliakan“ agar pekerjaannya diberkati dan umurpun akan diperpanjang oleh Tuhan Allah (UGATAME) selaku pencipta langit dan bumi serta kita umat manusianya.
Melalui internasionalisasi Isu Papua di Forum PBB dalam tahun 2013 ini, hampir semua umat manusia di bumi ini sudah mulai mengetahui tentang perhatian pemerintah Vanuatu terhadap perkembangan situasi kemanusiaan yang dialami Orang Asli Papua. Akibatnya kondisi keamanan terutama di dalam wilayah Papua seperti di Paniai dinyatakan sangat terburuk atas kebijakan pemerintah Indonesia yang telah mulai diterapkan di tanah Papua sejak 1 Mei 1963 lalu.
AKSI MILITAN PRO-KEKERASAN DI PANIAI DIDUGA MENUTUPI KEKERASAN TNI TERHADAP ORANG ASLI PAPUA DI MASA LALU, KINI DAN MASA MENDATANG
Dalam tahun 2008, TNI diduga telah mulai munutupi budaya kekerasannya yang telah diterapkan terhadap Orang Asli Papua di Paniai dan sekitarnya. Baik di masa lalu, kini maupun di masa mendatang dengan cara melakukan pembiaran terhadap kelompok militan untuk bebas melakukan inditimidasi, terror, perampokan, pemalangan, dan pemerkosaan para gadis sesama Orang Asli Papua dari suku di Paniai.
INDONESIA, NEGARA PELANGGAR HAM DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI PAPUA
Pemerintah Indonesia tidak mau ijinkan para jurnalis dan aktivis HAM masuk ke Papua untuk melihat dari dekat tentang perkembangan situasi kemanusiaan yang sangat terburuk di akhir-akhir ini termasuk di berbagai bidang seperti ekonomi, social, budaya dan politik.
VANUATU, NEGARA PENYELAMAT BANGSA MALANESIA DI TANAH PAPUA DARI BAHAYA KORBAN KEKERASAN INDONESIA
Bukti kenyataan dukungan politiknya, 28 September 2013, PM Vanuatu Kalosil meminta PBB mengakui kesalahan sejarah yang telah dilakukannya terhadap bangsa Papua. Oleh karena itu, Kalosil juga minta PBB pilih seorang utusan khusus untuk dikirimkan ke Papua melihat penderitaan rakyat dan bukti-buktinya.
PM Vanuatu sudah tahu kelakuan seperti Indonesia buat di tanah Papua ini sejak 1 Mei 1963 lalu. Para aktivis dilarang masuk ke Papua oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memperbantyak milisi bentukan BIN Indonesia dari Jakarta di tanah Papua untuk mempercepat proses pemusnahan etnis Melanesia di tanah Papua. Sasaran perlawanan kelompok militant yang tidak sesuai keinginan rakyat Melanseia di tanah Papua terutama di wilayah Paniai dan sekitarnya. Para militant pro-kekerasan yang berbasis di Paniai selama ini diduga belum melakukan perlawanan dengan Pasukan Gabungan TNI sejak 19 Juni 2008 lalu.
Para pejuang Papua Merdeka seperti PM Vanuatu itu sudah mengetahui sebelum jauh tentang perlakuan pemerintah Indonesia yang selalu disetir oleh PBB atas permintaan pemerintah Amerika Serikat dengan tujuan Papua masih tetap dipertahankan terus ke dalam NKRI sesuai kesepakatan mereka secara sepihak yang telah disepakati bersama 1969 di tanah Papua tanpa Orang Asli Papua dilibatkan dalam forum pengambilan keputusannya.
Oleh karena itu, kami benarkan perjuangan dan langkah-langkah PM Vanuatu Kalosil untuk internasionalisasikan masalah Papua ke Sidang Tahunan Majelis Umum PBB 28 September 2013. Sudah waktunya, PBB segera mengakui kesalahan sejarah dan memilih seorang utusan khusus yang akan dikrimkan utusannya ke Papua untuk melihat dari dekat tentang pelanggaran HAM di tanah Papua dan Papua Barat pada kesempatan pertama. Hal ini telah dilakukan atas permintaan Orang Asli Papua yang telah dimulai sejak 1 Mei 1963 lalu. Orang Asli Papua telah melakukan perlawanan terhadap kekuatan TNI secara besar-besaran dalam tahun 1969, 1981 di Paniai dan sekitarnya.
Demikian laporan hasil monitoring dan investigasi ini dinaikan sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjutinya.(Kudiai Manfred/KM)
Sumber : FB Servius Kedepa
