Aktivis pro-kemerdekaan Papua tidak percaya dengan omongan Presiden Indonesia, Joko Widodo, alias Jokowi itu. Aktivis di Papua menyebut, kebijakan menghentikan transimigrasi itu hanya menimbulkan kontroversial di antara pejabat Indonesia maupun luar negeri, sebab tak selamanya semulus omongan.
Terkait dengan rencana penghentian transmigrasi tersebut, pekan lalu Jokowi mengisyaratkan akan mengakhiri program transmigrasi ke Papua, yang mana selama ini ratusan ribu penduduk dari Jawa dipindahkan ke Papua sejak pencaplokan Indonesia atas Pulau Papua pada tahun 1969 silam.
"Ini masalah besar untuk Papua Barat, karena dampaknya telah berpengaruh besar terhadap budaya, sementara Indonesia mengambil keuntungan lebih dari sumber daya alam di Papua. Ini masalah serius, serius," tegas Aktivis Yoab Satfle, pekan ini.
Hingga kini, menurutnya jumlah orang Papua hanya tersisa 45persen, selebihnya merupakan pendatang luar luar Pulau Papua.
Presiden Indoneia, Jokowi juga mendapat kecaman dari Pulau Jawa, terutama berkaitan dengan rencananya menghentikan program transmigrasi ke Papua.
Sebut saja Menteri Transmigrasi Indonesia, Marwan Jafar, kebijakan Jokowi itu telah berjalan lama, kecuali ke Merauke, salah satu provinsi di Selatan Papua. Menteri Transmigrasi sendiri tak sependapat dengan Presidennya, Jokowi yang selama ini diandalkan sebagian masyarakat kecil di Pulau Jawa.
Sumber lainnya, seperti disebutkan www.majalahselangkah.com, menyebutkan, rencana Jokowi itu telah berjalan sejak awal tahun 2000 silam.
Natalius Pigai, Komisioner Komisi Nasional Hukum dan Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) di Jakarta mengungkapkan, rencana presiden tersebut berlaku sejak tahun 2000, sebelum Jokowi menjadi presiden Indonesia.
Baca Berita Terkait Transmigrasi:
Baca Berita Terkait Transmigrasi:
