Perwakilan Papua Barat melihat ke Fiji perdana menteri Frank Bainimarama untuk membantu mewujudkan aspirasi MSG mereka.
Pasifik pulau organisasi sub-regional sedang mempertimbangkan tawaran keanggotaan oleh orang Papua Barat dari Indonesia.
Pemerintah anggota MSG berjuang untuk menyeimbangkan hubungan mereka yang semakin ke Jakarta dengan dukungan akar rumput regional untuk penduduk asli Papua Barat di mana konflik separatis telah direbus selama beberapa dekade.
Gerakan Pembebasan Inggris untuk Papua Barat dibentuk tahun lalu ketika Vanuatu menjadi tuan rumah KTT reunifikasi untuk kelompok perwakilan Papua Barat. Ini termasuk kelompok yang bertujuan untuk kemerdekaan dari Indonesia. Kelompok-kelompok datang bersama-sama untuk meluncurkan tawaran baru untuk bergabung dengan MSG setelah aplikasi sebelumnya oleh kelompok Papua Barat dianggap oleh para pemimpin MSG, termasuk Papua Nugini Peter O'Neill, tidak cukup dari Papua Barat perwakilan.
"Kami merasa bahwa itu harus mewakili semua Melanesia yang tinggal di Indonesia," kata O'Neill, "dan bahwa aplikasi akan dibuat dalam konsultasi dengan pemerintah Indonesia."
Sekarang, para pemimpin MSG bergulat dengan apakah mengakui Papua Barat atau tunduk kepada pengaturan untuk keanggotaan semua lima propinsi di Indonesia dengan jejak etnis Melanesia. Indonesia, yang mengatakan ia memiliki sebelas juta Melanesia, sudah memiliki status pengamat di MSG dan menentang tawaran Papua.
Bulan lalu, Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama mengatakan hal terbaik untuk dilakukan adalah untuk membuat Indonesia menjadi anggota asosiasi MSG, menambahkan itu tidak masuk akal untuk membawa Papua secara terpisah. Ini telah menarik kritik dari Fiji pemimpin masyarakat sipil seperti Shamima Ali Perempuan Fiji Krisis Centre.
"Ini memalukan besar pada pemimpin Melanesia, khususnya Fiji dan orang lain yang pus-pijakan sekitar masalah ini, dan mereka tidak sangat jelas - terlepas dari Vanuatu tentu saja," katanya.
"Jadi saya pikir mereka telah benar-benar pergi kembali pada kata mereka dari mendukung Gerakan Pembebasan Papua Barat untuk apa yang sekarang mengatakan tentang Indonesia berada di posisi untuk memutuskan apa yang terjadi dan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya."
Sumber : Radio Selandia Baru Internasional - johnny.blades@radionz.co.nz
