"Salah satu indikator keberhasilan itu seperti nilai zona integritas, nilai efisiensi pemerintahan, indeks persepsi korupsi dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Zaini dalam pidato tertulis dibacakan Kepala Biro Humas Setda Aceh, H M Ali Al Fata di Banda Aceh, Kamis.
Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh itu, Zaini mengatakan untuk mencapai tiga sasaran tersebut ada delapan area yang menjadi fokus program tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Kedelapan area focus itu adalah reformasi di bidang organisasi untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, kedua reformasi di bidang Tatalaksana agar terbangun prosedur kerja yang jelas dan terukur.
Ketiga reformasi di bidang sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, keempat reformasi bidang regulasi demi terciptanya regulasi yang tertib dan tidak tumpang tindih.
Kelima perlunya peningkatan pengawasan bagi semua penyelenggaraan pemerintahan, keenam adanya peningkatan akuntabilitas, kapasitas dan kinerja birokrasi, ketujuh hadirnya pelayanan publik yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta kedelapan adalah terbangunnya budaya kerja aparatur yang berintegritas dan berkinerja tinggi.
"Acuan dan visi yang jelas juga akan mendukung program reformasi birokrasi berjalan dengan baik," katanya.
Ia mengingatkan terhadap beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu di antaranya pendidikan, kesehatan, pelayanan kependudukan, penataan proses perizinan dan investasi, manajemen data dan informasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
"Saya berharap agar beberapa sektor tersebut dapat dikaji, dievaluasi dan ditingkatkan agar birokrasi di Aceh dapat tertata dengan rapi sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Zaini.
Rakornis tersebut menghadirkan pembicara nasional yakni Ronald Andrea Annas Asisten Departemen Bidang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) Republik Indonesia.
Sumber :antaranews.com
