Badan Pengurus Pusat
KKOMITE NASIONAL PAPUA BARAT ( BPP-KNPB)
( Central Board Of The National Committee For West Papua)
================================
PERNYATAAN POLITIK KNPB
West Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Komunitas Pasifik. West Papua (saat itu Netherland Nieuw Guinea) sebelum aneksasi Indonesia tahun 1962 pernah ikut menjadi anggota South Pacific Commission (SPC). Sejak saat itu kolonial Indonesia telah mengeluarkan West Papua dari pertemuan-pertemuan kawasan, dan menjadikan West Papua sebagai ladang pembantaian, eksploitasi sumber daya alam (SDA). Sementara, perjuangan politik West Papua untuk menentukan nasib sendiri terus berlanjut.
Kami menyatakan bahwa perjuangan West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri adalah bagian dari upaya melengkapi proses dekolonisasi di kepulauan-kepulauan Pasifik yang belum tuntas sepenuhnya dilaksanakan. Penindasan yang sedang dialami oleh bangsa Papua adalah suatu krisis Pasifik yang mengganggu stabilitas kawasan Pasifik. Kami berharap para Pemimpin negara-negara Pasifik untuk mendesak PBB memberikan “advisory opinion” (nasehat hukum) tentang status hukum dan Politik West Papua dan mendorong West Papua didaftarkan ke komite dekolonisasi PBB.
Kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global telah menyebabkan kehancuran hutan Papua yang merupakan sumber nafas bagi planet ini. Ini adalah ancaman yang mengerikan bagi masa depan-depan pulau-pulau Pasific dari pemanasan global. Tidak ada cara lain, selain membebaskan West Papua dari kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global demi menjaga hutan sebagai sumber kehidupan kita.
Kolonialisme Indonesia dan korporasi asing adalah akar dari kejahatan kemanusiaan yang terus terjadi di West Papua. Pemusnahan bangsa Papua baik secara terbuka maupun sistematis terus berlangsung. Sementara Indonesia menjadikan West Papua sebagai wilayah protektorat yang harus diisolasi dari pantauan internasional. Kami mendesak Pemimpin-pemimpin negara Pasifik agar mengirim Tim Pencari Fakta agar secara langsung menginvestigasi kejahatan kemanusiaan di West Papua
Atas semua itu, kami sangat mendukung agar Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) dapat menerima West Papua melalui United Lilberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai observer agar kami dapat ikut berperan aktif dalam membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah di kawasan ini secara bersama-sama.(Sumber: http://nestasuhunfree.blogspot.com)
Jayapura, 1 September 2015
KKOMITE NASIONAL PAPUA BARAT ( BPP-KNPB)
( Central Board Of The National Committee For West Papua)
================================
PERNYATAAN POLITIK KNPB
West Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Komunitas Pasifik. West Papua (saat itu Netherland Nieuw Guinea) sebelum aneksasi Indonesia tahun 1962 pernah ikut menjadi anggota South Pacific Commission (SPC). Sejak saat itu kolonial Indonesia telah mengeluarkan West Papua dari pertemuan-pertemuan kawasan, dan menjadikan West Papua sebagai ladang pembantaian, eksploitasi sumber daya alam (SDA). Sementara, perjuangan politik West Papua untuk menentukan nasib sendiri terus berlanjut.
Kami menyatakan bahwa perjuangan West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri adalah bagian dari upaya melengkapi proses dekolonisasi di kepulauan-kepulauan Pasifik yang belum tuntas sepenuhnya dilaksanakan. Penindasan yang sedang dialami oleh bangsa Papua adalah suatu krisis Pasifik yang mengganggu stabilitas kawasan Pasifik. Kami berharap para Pemimpin negara-negara Pasifik untuk mendesak PBB memberikan “advisory opinion” (nasehat hukum) tentang status hukum dan Politik West Papua dan mendorong West Papua didaftarkan ke komite dekolonisasi PBB.
Kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global telah menyebabkan kehancuran hutan Papua yang merupakan sumber nafas bagi planet ini. Ini adalah ancaman yang mengerikan bagi masa depan-depan pulau-pulau Pasific dari pemanasan global. Tidak ada cara lain, selain membebaskan West Papua dari kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global demi menjaga hutan sebagai sumber kehidupan kita.
Kolonialisme Indonesia dan korporasi asing adalah akar dari kejahatan kemanusiaan yang terus terjadi di West Papua. Pemusnahan bangsa Papua baik secara terbuka maupun sistematis terus berlangsung. Sementara Indonesia menjadikan West Papua sebagai wilayah protektorat yang harus diisolasi dari pantauan internasional. Kami mendesak Pemimpin-pemimpin negara Pasifik agar mengirim Tim Pencari Fakta agar secara langsung menginvestigasi kejahatan kemanusiaan di West Papua
Atas semua itu, kami sangat mendukung agar Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) dapat menerima West Papua melalui United Lilberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai observer agar kami dapat ikut berperan aktif dalam membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah di kawasan ini secara bersama-sama.(Sumber: http://nestasuhunfree.blogspot.com)
Jayapura, 1 September 2015
Badan Pengurus Pusat
Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB)
Victor Yeimo Ones Suhuniap
Ketua Umum Sekretaris Umum
