Perdana Menteri (PM) Tonga, Akilisi Pohiva. Foto: RNZ.
Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Di hadapan perwakilan bangsa-bangsa dalam sidang umum PBB, Perdana Menteri (PM) Tonga, Akilisi Pohiva, mendesak dunia untuk memperhatikan dan mengambil tindakan nyata atas situasi hak asasi manusia di wilayah Papua Barat.
Diberitakan Radio New Zealand (RNZ), Akilisi Pohiva menegaskan, masyarakat etnis Melanesia di Papua Barat yang menjadi korban pelanggaran HAM itu sedang dalam proses berjuang untuk kemerdekaan. Sementara itu, reaksi Indonesia atas upaya pergerakan kemerdekaan, lanjut PM Tonga, telah memicu kekhawatiran internasional tentang pelanggaran hak asasi manusia, terutama oleh pasukan militer Indonesia.
PM Tonga kepada Majelis Umum PBB menegaskan bahwa masyarakat dunia memiliki kewajiban moral untuk terlibat.
"PBB memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti kasus Papua Barat ini dan tindakan yang diperlukan harus diambil untuk menghentikan tindakan (pelanggaran HAM oleh negara Indonesia) yang brutal dan tidak manusiawi," tegas Pohiva.
Sementara itu, PM Solomon Island, Manasseh Sogavare, dikabarkan akan mengangkat isu hak asasi manusia di Papua dan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua dalam sidang ini. (Topilus B. Tebai/RNZ/MS)
