Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai
JAKARTA, Kabar Amugi Kibah - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mendesak Presiden Joko Widodo untuk lebih serius menyelesaikan masalah hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua.
Komnas HAM menganggap selama satu tahun lebih kepemimpinannya, Jokowi abai terhadap berbagai masalah HAM yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu.
"Kendati tokoh nomor satu Indonesia ini paling tidak dalam satu tahun belakangan telah beberapa kali mengunjungi tanah Papua, namun kehadirannya hanya sebatas mengurusi infrastruktur pembangunan," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dalam diskusi "Jokowi, kenapa (tak) urus HAM Papua?" di Kantor Komnas HAM Jakarta, Jumat (4/3/2016) sore.
"Fokus ini telah mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat Papua akan tegaknya hak asasi manusia," tambah dia.
Dia melanjutkan, ketika belum tuntas pelanggaran HAM yang terjadi masa lalu selama satu tahun lebih kepemimpinan Jokowi, telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM baru.
Komnas HAM mencatat, setidaknya terjadi penangkapan, penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap kurang lebih 700 orang papua dari periode November 2014-November 2015 yang dilakukan aparat keamanan baik TNI dan Polri.
"Seluruh peristiwa ini dilakukan oleh negara secara terstruktur sistematis dan masif," kata Natalius.
Natalius pun mengakui Komnas HAM tidak bisa berbuat banyak karena belum ada kesadaran dari pemerintah pusat untuk menghentikan kekerasan ini.
Anggota Tim Kerja United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk menambahkan, berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan aparat ini terjadi karena warga Papua sudah mulai mengkonsolidasikan diri untuk bersatu di bawah ULMWP.
Padahal, ULMWP sendiri, kata dia, bukan lah organisasi terlarang.
"Apa dasarnya menyebut kami terlarang? Kami resmi diakui oleh PBB," ujar Markus.
Adapun pengamat hukum Universitas Cenderawasih Marinus Yaung menengarai jenderal-jenderal yang ada di sekeliling Jokowi menjadi penyebab kenapa kekerasan yang dilakukan aparat masih terjadi di tanah Papua.
"Di sekeliling Jokowi itu Jenderal berdarah dingin semua, nyawa bagi mereka murah sekali," ujarnya.
Sementara Peneliti Elsam Budi Hernawan meminta Presiden Jokowi untuk tidak hanya fokus pada persoalan infrastruktur di Papua. Keamanan warga Papua, juga harus dijamin oleh negara.
Dia menekankan bahwa kesejahteraan dan keamanan bukan lah dua hal yang harus dipilih oleh masyarakat Papua.
"Jadi tidak bisa, ah kesejahteraan dulu saja, lalu keamanan belakangan," ucap Budi.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan juga diundang dalam acara diskusi ini. Namun Luhut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan perwakilannya.
sumber- Kompas TV
Komnas HAM menganggap selama satu tahun lebih kepemimpinannya, Jokowi abai terhadap berbagai masalah HAM yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu.
"Kendati tokoh nomor satu Indonesia ini paling tidak dalam satu tahun belakangan telah beberapa kali mengunjungi tanah Papua, namun kehadirannya hanya sebatas mengurusi infrastruktur pembangunan," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dalam diskusi "Jokowi, kenapa (tak) urus HAM Papua?" di Kantor Komnas HAM Jakarta, Jumat (4/3/2016) sore.
"Fokus ini telah mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat Papua akan tegaknya hak asasi manusia," tambah dia.
Dia melanjutkan, ketika belum tuntas pelanggaran HAM yang terjadi masa lalu selama satu tahun lebih kepemimpinan Jokowi, telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM baru.
Komnas HAM mencatat, setidaknya terjadi penangkapan, penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap kurang lebih 700 orang papua dari periode November 2014-November 2015 yang dilakukan aparat keamanan baik TNI dan Polri.
"Seluruh peristiwa ini dilakukan oleh negara secara terstruktur sistematis dan masif," kata Natalius.
Natalius pun mengakui Komnas HAM tidak bisa berbuat banyak karena belum ada kesadaran dari pemerintah pusat untuk menghentikan kekerasan ini.
Anggota Tim Kerja United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk menambahkan, berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan aparat ini terjadi karena warga Papua sudah mulai mengkonsolidasikan diri untuk bersatu di bawah ULMWP.
Padahal, ULMWP sendiri, kata dia, bukan lah organisasi terlarang.
"Apa dasarnya menyebut kami terlarang? Kami resmi diakui oleh PBB," ujar Markus.
Adapun pengamat hukum Universitas Cenderawasih Marinus Yaung menengarai jenderal-jenderal yang ada di sekeliling Jokowi menjadi penyebab kenapa kekerasan yang dilakukan aparat masih terjadi di tanah Papua.
"Di sekeliling Jokowi itu Jenderal berdarah dingin semua, nyawa bagi mereka murah sekali," ujarnya.
Sementara Peneliti Elsam Budi Hernawan meminta Presiden Jokowi untuk tidak hanya fokus pada persoalan infrastruktur di Papua. Keamanan warga Papua, juga harus dijamin oleh negara.
Dia menekankan bahwa kesejahteraan dan keamanan bukan lah dua hal yang harus dipilih oleh masyarakat Papua.
"Jadi tidak bisa, ah kesejahteraan dulu saja, lalu keamanan belakangan," ucap Budi.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan juga diundang dalam acara diskusi ini. Namun Luhut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan perwakilannya.
sumber- Kompas TV
