Pengamat: Jenderal Sekitar Jokowi Aktor Kekerasan di Papua

Diskusi publik yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Honai Center yang mengakat tema ‘Jokowi, Kenapa (Tak) Urus HAM Papua’ di Ruang Pleno Utama, Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, hari Jumat (4/3). (Foto: Martahan Lumban Gaol)

 

JAKARTA, Kabar Amugi kibah– Pengamat hukum dari Universitas Cenderawasih, Martinus Yaung, mengatakan jenderal-jenderal yang ada di sekeliling Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, merupakan penyebab masih maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terjadi di tanah Papua.
"Di sekeliling Jokowi itu jenderal berdarah dingin semua, nyawa bagi mereka murah sekali, makanya masih mengandalkan kekerasan dalam penyelesaian masalah Papua," ucap Martinus dalam diskusi publik yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Honai Center yang mengangkat tema ‘Jokowi, Kenapa (Tak) Urus HAM Papua’ di Ruang Pleno Utama, Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, hari Jumat (4/3).
Lebih lanjut, dia menduga, negara dalam Pemerintahan Presiden Jokowi ikut berperan dalam memelihara konflik di tanah Papua. Menurut hasil pengamatannya, sepanjang era Pemerintahan Presiden Jokowi, sebanyak 6.000 peluru beredar di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu.
“Apa peluru dan senjata itu berjalan sendiri dari PT Pindad yang ada di Kota Bandung? Pusat peredaran peluru dan senjata itu ada di Kota Jayapura dan Lanny Jaya, ini ada permainan dengan aparat,” kata Martinus.
“Negara memelihara konflik di Papua,” dia menambahkan.
Sementara peneliti HAM dari Elsam, Budi Hernawan, meminta Presiden Jokowi tidak hanya fokus pada persoalan pembangunan infrastruktur di Papua. Menurutnya, keamanan warga Papua harus ikut mendapatkan jaminan negara.
Dia menekankan bahwa kesejahteraan dan keamanan bukan lah dua hal yang harus dipilih oleh masyarakat Papua.
"Jadi tidak bisa, ah kesejahteraan dulu saja, lalu keamanan belakangan," tutur Budi.

sumber- satuharapan.com