96 Distrik di Papua Belum Punya Puskesmas

JAYAPURA-Dari hasil pendataan potensi desa (Podes) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua pada tahun 2014, tercatat masih ada 96 distrik di Provinsi Papua yang belum memiliki Puskesmas atau Puskesmas pembantu.
Selain itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Didik Koesbianto menyebutkan, dari pendataan Podes Tahun 2014 masih ada 2.114 kampung di Provinsi Papua yang warganya belum menikmati listrik baik dari PLN maupun non PLN.
Dikatakan,  dari 529 distrik di provinsi Papua, terdapat 433 distrik yang memiliki fasilitas Puskesmas atau Pustu atau sekitar 81,85 persen.
 “Sedangkan sisanya sebanyak 96 distrik atau 18,15 persen belum memiliki Puskesmas/Pustu sebagai penunjang sarana pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Didik Koesbianto dalam berita resmi BPS, kemarin.
 Menurutnya, pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai amanat UUD 1945.
Untuk itu, menurut Didik Koesbianto, ketersediaan sarana kesehatan dasar di setiap wilayah menjadi sangat penting.  “Ya, sarana kesehatan dasar ini sangat penting dalam melayani kesehatan masyarakat,” ujarnya.
 Dari data Podes 2014-2015 yang disampaikan BPS Provinsi Papua, kabupaten/kota yang sudah semua distrik memiliki sarana kesehatan dasar yaitu Kabupaten Merauke, Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Paniai, Mimika, Mappi, Asmat, Keerom. Selain itu, Kota Jayapura, Mamberamo Tengah, Puncak, Intan Jaya dan Yalimo.
 Sedangkan,  kabupaten yang belum semua tersedia sarana kesehatan dasar itu, Kabupaten Jayawijaya, Biak Numfor, Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Waropen, Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Dogiyai dan Deiyai.
Saat disinggung tentang kampung yang belum menikmati listrik, Didik Koesbianto mengungkapkan bahwa kampung-kampung yang warganya belum menikmati listrik pada umumnya berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua yang jumlahnya di atas 50 persen dari jumlah kampung yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan untuk daerah pesisir pantai jumlahnya sekitar 10 sampai 50 persen. “Ini harus emnjadi perhatian serius pemerintah, sebab ketersediaan penerangan listrik menjadi hal yang penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah,” tambahnya.
 Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua,  Ir. Bangun Manurung, MPlan, yang dikonfirmasi mengakui masih banyaknya kampung di Papua khususnya di daerah pegunungan yang belum menikmati listrik.
“Pemprov Papua tentu berupaya untuk masyarakat dapat menikmati listrik ini,” kata Bangun Manurung dikonfirmasi via telepon selulernya.
 Manurut Bangun Manurung, upaya yang dilakukan Pemprov Papua melalui Dinas ESDM, dengan melihat potensi air yang ada di daerah tersebut, dengan membangun PLTMH atau PLTS, hanya saja hal itu terbatas dilakukan oleh Pemprov Papua.
 Menurutnya, dengan banyaknya dana Otsus yang diberikan ke kabupaten/kota, pihaknya mengharapkan daerah menjadi terdepan untuk penyediaan listrik bagi masyarakat ini.
 “Kami tetap programkan, tapi terbatas 2 – 3 kampung pertahun. Kami harap kabupaten dengan dana Otsus dapat memprogramkan penyediaan listrik bagi masyarakat ini sehingga bisa terpenuhi,” ujarnya.
 Untuk program solar cell, Bangun Manurung mengatakan bahwa hal itu biayanya cukup besar, sehingga pihaknya mengharapkan bantuan dari APBN.
 Hanya saja, menurut Bangun Manurung, kendalanya pengalokasian dana untuk solar cell melalui APBN itu tidak sesuai dengan standar di Papua, sehingga yang terjadi program  gagal lelang karena banyak pengusaha  yang mundur, mengingat biaya distribusi mahal, belum lagi harus dibawa jalan kaki dari kampung ke kampung.
 “Ada program dari APBN, tapi gagal lelang, karena biaya angkutnya tidak dikover oleh pusat dan harga dibawah standar, sehingga pengusaha mundur,” jelasnya.