Jayapura, TAPANEWS.com – Pangdam XVII/ Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Siahaan menyatakan keinginannya bertemu dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) meski di sisi lain, pihaknya mendukung Pernyataan Kapolda Papua, Irjen Pol Jotje Mende bahwa organisasi harus dibubarkan.
“Saya berkeinginan berdialog dengan KNPB maupun yang lain, meskipun legalitas hukumnya belum ada. Saya anggap mereka kelompok organisasi masyarakat biasa. Mau atau tidak mereka berbicara, buka-bukaan aja,” kata Pangdam dalam jumpa pers yang digelar di Kodam XVII/Cenderawasih, Rabu (25/3) sore.
Lanjut Pangdam, kalau tidak pernah berdialog atau berdiskusi maka pihaknya dan KNPB maupun kelompok lainnya akan selalu berseberangan. Meskipun di sisi lain, sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih, pihaknya mendukung pernyataan Kapolda Papua. Kapolda berbicara sudah sesuai dengan aturan dan hukum.
“Kalau kita lihat KNPB, apakah punya legalitas hukum atau tidak. Kalau tidak legal berarti KNPB tidak mempunyai landasan hukum yang benar. Apalagi organisasi ini tidak mempunyai maksud dan tujuannya tidak sesuai dengan bingkai NKRI. Dan saya dukung pernyataan Bapak Kapolda,” ujar Pangdam.
Pangdam mengatakan, keberadaan TNI maupun Polri adalah sebagai alat negara dan hadir di Papua adalah legal, bukan illegal karena dilandasi payung hukum UUD Tahun 1945. Ini berarti TNI maupun Polri berjalan berdasar konstitusi. Lebih lanjut ungkap jenderal bintang dua ini, perkembangan demokrasi di Indonesia dewasa ini sangatlah bebas dalam mengungkap pendapat.
“Di era demokrasi sekarang ini, kita harus berbicara di rel atau aturan yang ada. Kejadian KNPB di Yahukimo maupun di Timika saat melakukan aksi penggalangan dana maupun mensosialisai maksud dan tujuan di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh, seperti dilakukan di gereja,” kata Pangdam lagi.
Menurut Pangdam, tidak seharusnya penggalangan dilakukan di gereja karena nanti kalau aparat mau melakukan tindakan hukum, nanti dibilang salah lagi, nanti dipolitisir lagi. Terkait dengan pendekatan yang dilakukan untuk meluruskan ideologi kelompok berseberangan, Pangdam mengatakan, dalam mempertahankan kedaulatan NKRI merupakan tugas seluruh komponen bangsa, termasuk peran pemerintah daerah. (Edy Siswanto)
berita terkait:
