JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan keinginan orang Papua bukan main – main. Keinginan itu seperti bagaimana proteksi mereka, pemberdayaan mereka serta masalah ideologi mereka. “Orang di Papua ini bukan berjuang karena masalah kemiskinan. Di halamannya saja ada emas kok. Dia berbicara soal ideologi. Ideologi ini ada didalam konsep yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. karena kita yang tau persoalan. Karena semua kerja di Papua ini semua OPM. Tau permasalahan maksudnya,”kata Gubernur Papua kepada pers di Jayapura beberapa waktu lalu.
Sebab menurutnya jika persoalan ini tidak kunjung diselesaikan maka masalah Papua tidak pernah akan selesai.
“Jadi jangan kalau tidak mendengar aspirasi kita tidak usah urus sudah. Kasih tinggal sudah. Bukan makan minum,”selanya.
Katanya lagi dalam konsep itu ada didalam Otsus Plus. Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah pusat agar mempelajarinya secara baik – baik untuk segera disahkan.
“Kalau tidak. Maka persoalan ini tidak akan selesai. Selama orang Papua masih ada. Maka itu tidak akan selesai. Makanya dengar kami soal Otonomi khusus Plus,”tukasnya.
Gubernur memberikan sinyal kedatangan mantan pejuang Timor Leste Ramos Horta dan juga kedatangan tokoh gereja Katolik yakni para Uskup di kawasan Pasifik berkunjung ke Jayapura – Papua awal tahun ini.
Semua di Otsus Plus
Selain itu juga Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengklaim Presiden Jokowi telah memberikan lampu hijau yang memberikan seluruh kepercayaan mengatur sumber daya alam di Papua kepada daerah.
“ Tidak perlu ijin Jakarta. Kalau sudah mandek atau bermasalah. Baru menghadap saya,”kata Gubernur menirukan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Kata Lukas, sumber daya alam Papua bisa dikelola sendiri, yang nantinya akan ada regulasinya.
“Saya juga sudah sampaikan kepada gubernur bahwa semuanya ada di Otonomi Khusus. Bapak (Presiden-red) pelajari ulang. Kalau tidak setuju kembalikan. Akan tetapi kalau setuju pakailah UU Otsus Plus. Regulasinya harus ada di UU Otsus,”ucapnya.
Gubernur juga menepis keraguan dari pusat dimana ada pasal yang meminta referendum.
“Tidak ada itu kita sudah delete semua mengenai pasal yang berbicara kemerdekaan. Semua sudah kita coret. Yang tersisa hanyalah kebijakan anggaran di 28 sektor. Itu semuanya untuk kepentingan Papua. Nanti bapak pelajari mana yang baik, baru kalau bisa akan menjadi regulasi Papua,”tuturnya. (maria fabiola)
