“Memangnya mereka yang punya batu, tanah dan emas. Ini rakyat Papua yang punya, sembarang saja orang datang mengaku dan ambil lalu dibicarakan di Jakarta,” kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (30/6/2015).
Gubernur menilai, orang Papua punya hak untuk kelola sumber daya alamnya sendiri, dan tidak harus dibawa ke Jakarta untuk dibahas tanpa libatkan masyarakat dan orang orang yang memiliki kewenangan.
“Dari mana ko, memang nenek moyang mu yang taro disini ka, terlalu kurang ajar. Ini Tuhan kasih buat orang yang ada di atas tanah ini, yakni orang Papua,” ucapnya.
Menanggapi itu, Gubernur tegaskan, mulai saat ini tidak boleh lagi ada orang dari luar Papua yang seenaknya masuk dan miliki kekayaan Papua.
“Sumber daya yang ada di Papua semuanya dipergunakan untuk kemajuan Papua. Semua orang harus bicara itu, tidak boleh semua sumber daya yang ada di Papua diambil orang lain, sementara rakyat terus miskin,” kata Enembe.
Secara terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Bangun Manurung mengaku selama ini pihaknya sudah melayangkan protes ke Pusat, khususnya soal pembicaraan kontrak karya PT. Freeport tanpa melibatka gubernur dan juga pihak di daerah.
“Kami menolak betul cara cara seperti itu, karena gubernur berharap semua harus dibicarakan di Papua dengan melibatkan masyarakat Papua dan gubernur,” kata Bangun Manurug.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya akan terus sampaikan hal yang sama kepada Pusat agar didengar, karena ketika bicarakan soal tambang tanpa libatkan Papua itu sia-sia.
“Kira-kira layak apa tidak, membicarakan tentang masa depan tambang dan Freeport di Papua tanpa melibatkan masyarakat dan gubernur. Apakah benar itu, ya ga bener,” ucapnya.
