Pacific CSO Partnership Dialogue di Port Moresby, 1-3 September 2015 - Jubi
Jayapura, Jubi – Kelompok masyarakat sipil di Pasifik mendesak Forum Kepulauan pasifik untuk mengirimkan misi khusus ke Papua Barat.
Menjelang pertemuan para pemimpin Pasifik (Forum Kepulauan Pasifik/PIF), masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah se Pasifik (PIANGO) telah bertemu di Port Moresby sebelum PIF diselenggarakan pekan depan.
Emele Duituturaga Direktur PIANGO, kepada Jubi, Sabtu (5/9/2015) mengatakan dua isu utama yang didorong oleh Piango untuk menjadi agenda utama dalam PIF adalah perubahan iklim dan Papua Barat.
Emele mengatakan kelompok itu menginginkan perjanjian internasional yang mengikta tentang pengurangan emisi gas rumah kaca. Ia juga menambahkan bahwa masalah Papua Barat perlu diperhatikan oleh para pemimpin Pasifik.
“Kami memiliki informasi langsung dari Papua Barat tentang kekejaman pelanggaran HAM. Ya, kami tahu bahwa ini sedang dipertanyakan. Ini juga mengapa kami mendesak misi pencari fakta atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ini sangat mendesak,” kata Emele.
“Kami memiliki informasi langsung dari Papua Barat tentang kekejaman pelanggaran HAM. Ya, kami tahu bahwa ini sedang dipertanyakan. Ini juga mengapa kami mendesak misi pencari fakta atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ini sangat mendesak,” kata Emele.
Emele menambahkan, PIANGO bersama kelompok masyarakat sipil di Pasifik meminta para pemimpin Pasifik mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB.
“Pasifik belum bebas jika Papua Barat belum lepas dari kolonialisme. Seluruh wilayah Pasifik harus bebas. Kini sebagian wilayah Pasifik yang masih terjajah seperti bangsa Kanaki akan menentukan nasib mereka sendiri. Juga Tahiti yang sudah masuh daftar dekolonisasi PBB. Mengapa Papua Barat tidak bisa? Negara-negara Pasifik punya kewajiban untuk membebaskan Papua Barat, saudara tua bangsa-bangsa di Pasifik,” kata Emele.
“Pasifik belum bebas jika Papua Barat belum lepas dari kolonialisme. Seluruh wilayah Pasifik harus bebas. Kini sebagian wilayah Pasifik yang masih terjajah seperti bangsa Kanaki akan menentukan nasib mereka sendiri. Juga Tahiti yang sudah masuh daftar dekolonisasi PBB. Mengapa Papua Barat tidak bisa? Negara-negara Pasifik punya kewajiban untuk membebaskan Papua Barat, saudara tua bangsa-bangsa di Pasifik,” kata Emele.
Secara terpisah, Jefrey Bomanak dari PNG Union for Free West Papua menegaskan semua keputusan yang diambil dalam Pacific CSO Partnership Dialogue yang diselenggarakan dari tanggal 1-3 September di Port Moresby, Papua Nugini ini akan disampaikan kepada para pemimpin Pasifik.
“Masyarakat sipil di Pasifik merupakan bagian penting dalam pertemuan PIF. Keputusan ini akan menjadi rekomendasi masyarakat sipil Pasifik untuk para pemimpin 14 negara Pasifik yang akan bertemu pekan depan. Sebelumnya, United Liberation Movement of West Papua dan sekretariat PIF telah mendorong isu Papua sebagai salah satu agenda utama di PIF. Desakan ini yang ditegaskan kembali oleh masyarakat sipil se Pasifik,” kata Bomanak. (Victor Mambor)
“Masyarakat sipil di Pasifik merupakan bagian penting dalam pertemuan PIF. Keputusan ini akan menjadi rekomendasi masyarakat sipil Pasifik untuk para pemimpin 14 negara Pasifik yang akan bertemu pekan depan. Sebelumnya, United Liberation Movement of West Papua dan sekretariat PIF telah mendorong isu Papua sebagai salah satu agenda utama di PIF. Desakan ini yang ditegaskan kembali oleh masyarakat sipil se Pasifik,” kata Bomanak. (Victor Mambor)
