Gereja-gereja Pasifik: Bawa Papua ke Komite Dekolonisasi PBB

Ilustrasi: umat Kristen gereja Protestant church tiij France di French Polynesia' (Foto: AFP/ Valerie Macon)

AUCKLAND, Kabar Amugi Kibah- Gereja-gereja Protestan yang tergabung dalam Pacific Conferences of Churches (PCC) belum lama ini mengadakan pertemuan di kantor sekretariatnya di Auckland, Selandia Baru. Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah isu, seperti isu pelanggaran HAM Papua, perubahan iklim, serta nasib pengujian nuklir dan militerisasi di Pasifik.

Kepada radionz.com, yang melaporkan pertemuan itu hari ini, Sekretaris Jenderal PCC, Francois Pihaatae, mengatakan ia mengharapkan suara gereja tidak dianggap remeh karena gereja membawa suara umat.

"Ketika berbicara, mereka tidak hanya sebagai gereja, mereka juga sebagai umat. Karena sebagian besar waktu umat bersama kami. Kami tidak bisa mengabaikan kesatuan umat di akar rumput karena mereka memiliki kekuasaan untuk berbicara," kata Pihaatae.

Terkait isu Papua,  Pihaatae, mengatakan dewasa ini kelompok-kelompok gereja lebih bersatu dalam menekan para pemimpin politik untuk berbicara. Misalnya, ia mengatakan untuk pertama kalinya sejak didirikan 20 tahun yang lalu, Papua New Guinea Council of Churches juga bergabung  untuk mendukung agar masalah Papua dibawa ke Komite Dekolonisasi PBB.

Lebih jauh, ia mengatakan anggota dewan gereja di Papua Nugini menginginkan agar pemerintah Indonesia  mengakhiri apa yang disebut sebagai genosida di Papua.

"Menyerukan kepada Indonesia untuk menghentikan pembunuhan (orang Papua). Itulah satu-satunya prioritas pertama bagi kami untuk meminta militer dan kepolisian Indonesia  atau apa pun yang mereka gunakan untuk membunuh. Mereka (orang Papua) bukan binatang, mereka adalah manusia seperti mereka, orang Indonesia," kata Pihaatae.

"Kedua,  yang kami coba lakukan adalah untuk mengangkat isu Papua  pada daftar dekolonisasi. Agar mereka menikmati kemerdekaan seperti negara-negara Pasifik merdeka lainnya," kata dia.

Ia menambahkan, PCC mengikutsertakan gereja-gereja di Papua dan berharap mereka mengetahui bahwa mereka tidak sendirian.

"Sekarang ini ada dua gereja di Papua yang telah menjadi anggota dan kami akan menyambut dua anggota baru lagi tahun depan. Jadi itu berarti bahwa melalui tindakan kita, kita berusaha untuk membawa orang-orang Papua pulang ke rumahnya."

Dalam pertemuan tersebut, masalah-masalah lain juga dibahas. Termasuk dampak dari ekstraksi sumber daya pada lingkungan, penyakit menular dan peran gereja dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam presentasinya, Francois Pihaatae juga menunjukkan fakta sejarah dimana gereja memegang peran kunci di kawasan Pasifik. Ia mengingatkan bahwa dulu gereja-gereja Protestan di French Polynesia pernah mengadukan Prancis ke International Criminal Court atas dampak dari pengujian nuklir di wilayah mereka. Ia menambahkan, pemimpin gereja memegang kunci dalam mengakhiri pengujian nuklir di wilayah itu pada 1996.

Dia mengatakan contoh ini menunjukkan bahwa apabila  memiliki kesatuan suara, gereja akan menjadi kekuatan yang tidak dapat diremehkan.

Pihaatae mengatakan PCC akan terus membawa umat Pasifik bersama-sama untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian untuk melindungi masa depan kolektif mereka.

 SUMBER =   radionz.com,

Oposisi Desak Solomon Hormati Kedaulatan RI dalam Isu Papua

PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare (Foto: pmpresssecretariat.com)

HONIARA,  Kubu oposisi di parlemen Solomon Islands mendesak perdana menteri dan pemerintahannya untuk meninjau ulang pendekatannya atas isu Papua dengan Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan resmi hari ini (10/11) yang disiarkan oleh Solomon Times Online, kubu oposisi mengatakan peringatan Menlu Indonesia terhadap Solomon ISlands yang disampaikan melalui Menlu Australia tidak boleh dianggap enteng.

"Kita semua memiliki kekhawatiran atas masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua (Barat). Tapi ada cara lain untuk menangani masalah ini, bukan dengan pendekatan konfrontatif yang diambil oleh Perdana Menteri saat ini. Hal ini tidak hanya mengganggu kedaulatan Indonesia tetapi juga dengan urusan dalam negeri negara itu sendiri," kata pernyataan itu.

Oposisi merekomendasikan PM Solomon Islands, Manasseh Sogavare, memperkuat hubungan yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya dan bekerja melalui Duta Besar Solomon Islands di Jakarta.

"Sikap tidak hormat yang  terus-menerus kepada Indonesia seperti yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri tidak akan membantu isu Papua di tingkat internasional, belum lagi kerusakan yang diakibtkannya terhadap hubungan Solomon Islands dengan Indonesia," kata pernyataan itu.

Kelompok oposisi mengatakan PM telah keliru tentang masalah penting ini, yang tidak hanya akan memperburuk permasalahan Papua tetapi juga menyakiti Solomon Islands sendiri.

"Indonesia adalah mitra penting negara kita dalam perdagangan, energi, perikanan,  pelatihan dan pertukaran budaya. Ia adalah anggota berpengaruh dari beberapa lembaga multilateral dan di kawasan Asia, dimana Solomon Islands sangat bergantung," lanjut pernyataan itu.

Oleh karenanya, kelompok oposisi menyarankan PM Solomon Islands tidak menggunakan pendekatan konfrontatif, seperti yang sudah diambil saat ini.

Ditegur Melalui Australia

Akhir bulan lalu, di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri bersama Menteri Pertahanan Australia dan Indonesia, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan dirinya telah meminta Australia  untuk menegur Kepulauan Solomon.

"Tolong sampaikan ke negara Solomon (dan) ke enam negara itu (Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Palau, Tonga dan Tuvalu) jangan pernah menganggu-ganggu atau mengajak Papua bergabung, memangnya siapa dia," kata Ryamizard, dikutip oleh berbagai media.

Australia  merupakan negara pemberi bantuan kepada Solomon Islands  melalui Regional Assistance Mission to Solomon Islands atau Misi Bantuan Regional bagi Kepulauan Solomon (RAMSI). Ryamizard menganggap jika Australia yang menyampaikannya akan lebih didengar oleh negara  yang sebagai ketua Melanesian Spearheard Group (MSG), gencar menyuarakan perlunya PBB melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM di Papua.

SATUHARAPAN.COM -

Usik Indonesia, Negara-negara Pasifik Ikut Campur soal Papua Barat

Para pemimpin negara di Kepulauan Pasifik ikut campur urusan dalam negeri Indonesia perihal Papua Barat. | (U.N. Photo)

NEW YORK - Negara-negara di Kepulauan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Negara-negara itu di forum PBB menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ada enam negara Kepualauan Pasifik—Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu—yang blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

”Pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” kata Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare.

”Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi,” lanjut dia, seperti dikutip radionz.co.nz, Senin (26/9/2016).

Presiden Marshall Island, Hilda Heine, mendesak Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan yang kredibel atas pelanggaran di Papua Barat.

Sikap ikut campur negara-negara Kepulauan Pasifik itu membuat Indonesia terkejut.  Nara Masista Rakhmatia, seorang pejabat Indonesia untuk misi tetap di PBB, menyayangkan pernyataan para pemimpin Kepulauan Pasifik itu.

Masalah Papua Barat sejatinya tidak ada dalam agenda pembahasan di forum PBB. Agenda yang dibahas itu sejatinya soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respon global terhadap perubahan iklim.

”Para pemimpin yang sama memilih bukan untuk melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya,” kata Nara.

Nara menolak tuduhan adanya pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua Barat. “Laporan bermotif politik mereka rancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut (Papua Barat dan Papua) yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris bersenjata,” kata Nara.

Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme untuk menangani masalah di Papua
.

Tonga Akan Laporkan Kejahatan HAM Indonesia Di Papua

INTERNASIONAL (MAnews) - Perdana Menteri Tonga - Samuela 'Akilisi Pohiva, menyerukan para pemimpin Pasifik untuk bersatu meminta intervensi PBB di Papua dan Papua Barat. Tahun lalu, 'Akilisi mengatakan di hadapan Majelis Umum PBB di New York agar PBB menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia dan mengambil tindakan terhadap "kegiatan brutal dan tidak manusiawi".

Menjelang Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF) ke-47 di Negara Federasi Mikronesia yang akan digelar pada tanggal 7-11 September 2016 mendatang, 'Akilisi mengatakan dirinya akan meminta para pemimpin Pasifik untuk tidak menghindar dari pengambilan sikap bersatu.

“Saya akan melakukan apa yang saya lakukan di pertemuan PBB terakhir. Keprihatinan saya adalah bahwa saya hanya ingin negara-negara lain, para pemimpin di Pasifik untuk bergabung dengan saya atau untuk mendukung posisi saya dalam hal pelanggaran yang terjadi dalam 20 tahun terakhir atau lebih di Papua Barat," kata Pohiva sebagaimana dilansir dari Radio New Zealand, hari Kamis (04/08/2016).

Sementara itu, Perdana Menteri Kepulauan Solomon - Manasye Sogavare, juga menyerukan intervensi PBB di Papua Barat. Sebelumnya pada bulan Juni 2016, Sub Komite Regionalisme atau Specialist Sub-Committee on Regionalisme (SSCR) Pacific Islands Forum (PIF) yang bertemu di Suva menyatakan telah menerima sebanyak 47 proposal isu yang diusulkan untuk dibahas. Dari 47 proposal, isu pelanggaran HAM Papua dan penentuan nasib sendiri menjadi yang mayoritas atau dominan.

Isu Papua mencapai 13 proposal, sementara sisanya terdiri dari berbagai macam isu.

"Ada 47 proposal yang diajukan dalam kerangka Regionalisme tahun ini, dan seperti tahun lalu, SSCR akan membahas setiap usulan," kata Willy Kostka, perwakilan masyarakat sipil di SSCR.

"Kami menghabiskan tiga hari yang ada tidak hanya berdebat dan menilai setiap usulan, kami juga terlibat dalam dialog dengan semua pihak terkait pemerintah anggota, lembaga-lembaga CROP, mitra pembangunan penduduk, masyarakat sipil dan organisasi sektor swasta, berdasarkan pelajaran yang didapat dari proses tahun lalu," lanjutnya, sebagaimana dilansir dari situs resmi sekretariat PIF.

Laporan dan rekomendasi dari SSCR akan dibawa ke Forum Officials Committee (FOC) yang akan berlangsung pada 9-10 Agustus mendatang, dan kepada Forum Menteri-menteri Luar Negeri PIF pada 12 Agustus mendatang. Kedua forum itu akan dilangsungkan di Suva, Fiji.

Laporan dan rekomendasi itu juga akan disampaikan sebagai bagian dari agenda pertemuan pemimpin PIF atau Pacific Islands Forum Leaders, yang akan dituan-rumahi oleh Federated States of Micronesia, pada 7-11 September mendatang.

"Panitia terdiri dari para ahli di bidang khusus dan kami bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan kepada para pemimpin forum serangkaian inisiatif yang transformatif dari wilayah tersebut dan mendukung regionalisme yang lebih dalam," kata Lopeti Senituli, salah seorang anggota SSCR

"Selama penilaian kami, kami menemukan bahwa 13 dari 47 proposal yang diterima adalah menyangkut masalah Papua," kata dia, sebagaimana dilansir dari Fiji Times.

Berdasarkan penelusuran LITBANG MATA ANGIN NEWS MULTIMEDIA, dari dokumen yang ada di situs PIF, isu-isu menyangkut Papua yang diusulkan untuk dibahas adalah topik-topik sebagai berikut:

Pertama, Pelanggaran HAM dan Penentuan Nasib Sendiri bagi Penduduk Asli Papua (Human Right Violation and Self Determination for Indigenous People from Papua). Isu ini diangkat oleh .Yoseph Novaris Wogan Apay, yang beralamat di Merauke, Papua. Proposal ini menyatakan bahwa PIF telah merekomendasikan adanya tim pencari fakta terhadap pelanggaran HAM di Papua. Namun karena pemerintah RI menolaknya, proposal ini meminta PIF membawa masalah ini ke Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kedua, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua (Truth and Reconciliation Tribunal for West Papua), diusulkan oleh West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, The University of Sydney. Proposal ini meminta agar PIF mendorong pemerintah RI membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua.

Ketiga, Mengakui Papua menjadi bagian dari Pacific Islands Forum, diajukan oleh Sisters of St Joseph Justice Network. Proposal ini menyebutkan bahwa tim pencari fakta yang direkomendasikan oleh PIF ke Papua belum juga terlaksana. Proposal ini mendesak agar PIF mendorong pelaksanaannya.

Selain itu, diusulkan pula agar representasi rakyat Papua diberi tempat pada pertemuan pemimpin PIF pada September mendatang untuk mendengarkan suara mereka.

Keempat, Penetapan Perwakilan Khusus PBB untuk Menginvestigasi Pelanggaran HAM di Papua (Appointment of UN Special Representative to Investigate Human Rights Violations in West Papua). Proposal ini diajukan oleh Pacific Islands Association of Non-Governmental Organisations (PIANGO).

Kelima, Pelanggaran HAM di Papua (Human Rights Abuses in West Papua), diajukan oleh Dale Hess.

Keenam, Status dan Dukungan HAM bagi Rakyat Papua, (Status and Human Rights Support for West Papua) diajukan oleh Catherine Delahunty, dari Partai Hijau, Selandia Baru.

Ketujuh, Dukungan Terhadap Rakyat Melanesia Papua di PIF dan di PBB (Melanesian Peoples of West Papua – Support at the Pacific Island Forum and at the United Nations), diajukan oleh David Jhonson.

Kedelapan, Papua, Perlunya PIF Mengangkat Isu Ini di PBB (West Papua: the need for the PIF to take the issue to the United Nations), diajukan oleh Dr Jason MacLeod, Coordinator of Pasifika, sebuah LSM berbasis di Vanuatu dan Australia.

Kesembilan, PIF Mengambil Langkah Membawa Isu HAM Papua di UNGA dan UNHRC (The PIF to Take Action on Human Rights in West Papua at the UNGA and the UNHRC), diajukan oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane.

Kesepuluh, West Papua - Cause for Concern, diajukan oleh Australia West Papua Association, Sydney.

Kesebelas, Papua dalam Agenda PBB (West Papua on the United Nations Agenda), diajukan oleh Jane Humpreys.

Keduabelas, Isu HAM di Papua harus Menjadi Prioritas (Human Rights Issues in West Papua to be Prioritised), diajukan oleh Marni Gilbert, West Papua Action Auckland dan Leilani Salesa, Oceania Interrupted.

Ketigabelas, Papua, Perlunya PIF Membawa Isu Ini ke PBB (West Papua: the Need for the PIF to Take the Issue to the United Nations), diajukan oleh Thomas Dick, direktur Further Arts.

Pacific Islands Forum (PIF) didirikan pada tahun 1971 dengan nama South Pacific Forum (SPF). Negara anggota PIF meliputi 16 negara, yaitu: Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Disamping anggota tetap, PIF memiliki 13 mitra dialog, yaitu: Amerika Serikat, China, Filipina, India, Indonesia, Inggris, Jepang, Kanada, Korea, Malaysia, Perancis, Thailand, dan Uni Eropa. Indonesia menjadi mitra wicara PIF sejak tahun 2001.

Sejak tahun 1989 Post Forum Dialogue (PFD) merupakan Pertemuan rutin dari PIF dengan negara-negara mitra dialog dan organisasi-organisasi terpilih yang dilakukan setelah Pertemuan para pemimpin PIF. Sejak bergabungnya Indonesia sebagai negara mitra dialog PIF, Indonesia tidak pernah absen dalam Pertemuan PFD-PIF.

Adapun arti penting Indonesia dalam PIF, seperti dilansir dari kemlu.go.id, antara lain adalah keikutsertaan Indonesia dalam PIF merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luarnegeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju look east policy.

kehadiran Indonesia dalam Pertemuan PFD-PIF, merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, khususnya dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog PIF dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap Indonesia dalam fora internasional.

Pada tahun 2015, PIF mengeluarkan komunike bersama yang antara lain menyatakan agar pemimpin Pasifik mengingat keputusan dan keprihatinan mereka pada pertemuan di tahun 2006 tentang laporan kekerasan di Papua. Pada saat itu mereka juga meminta semua pihak untuk melindungi dan menegakkan HAM warga di Papua dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik tersebut dengan cara damai.

Pemimpin Pasifik dalam komunike itu mengatakan mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua tapi mencatat kekhawatiran tentang situasi HAM dan menyerukan semua pihak untuk melindungi dan menegakkan HAM semua warga di Papua. Dalam komunike tersebut diminta agar Forum Chair yang kala itu dijabat oleh PM Papua Nugini, Peter O'Neill, menyampaikan pandangan Forum kepada Pemerintah Indonesia, dan berkonsultasi tentang misi pencarian fakta membahas situasi di Papua dengan pihak-pihak yang terlibat.(MYC/DLL)

MENLU Tolak Tudingan Ada Kejahatan HAM Di Papua

NEW YORK, USA (MAnews) - Perhatian dunia internasional terkait beragam kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap terjadi  di Papua dan Papua Barat akibat dari tingginya militeristik disana, agaknya kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat di Jakarta.

Menteri Luar Negeri - Retno Marsudi menampik tuduhan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon - Hon Manasye Sogavare, terkait tingginya kasus kejahatan HAM di Tanah Papua akibat dari perlakuan militeristik yang tidak pernah berhenti.

"Indonesia akan segera mengambil sebuah langkah dalam bentuk Statesment (Pernyataan) mengenai ketegasan Indonesia untuk menolak pernyataan-pernyataan tersebut, dengan menyampiakan data-data" ujar Retno.

Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia telah menandatangani sembilan konvensi internasional terkait penegakan HAM, dan delapan diantaranya telah diratifikasi, yang mengikat Indonesia sebagai negara demokrasi untuk segera melakukan beragam penyelesaian kasus terkait kejahatan HAM yang terjadi pada masa silam maupun mencegah agar tidak terulang.

Selama lebih dari tujuh dasawarsa, Tanah Papua diketahui luas sarat dengan penanganan konflik secara militeristik yang rentan terhadap beragam kejahatan HAM.

Selepas era reformasi, beragam kejahatan milterisme yang terjadi di Tanah Papua pada masa Orde Baru tidak jua diselesaikan oleh pemerintahan yang silih berganti, sementara pengamanan Papua terus saja tidak pernah lepas dari unsur militerisme yang terus menciptakan ketakutan serta trauma turun temurun bagi masyarakat Papua.

23 September 2016, Perdana Menteri Solomon - Hon Manasye Sogavare dengan keprihatinan, menyampaikan sebuah pidato resmi pada sidang Majelis Umum PBB di New York Amerika Serikat, untuk mendesak pemerintah Indonesia agar segera memberikan perhatian Khusus terhadap penanganan beragam kasus kejahatan HAM di Papua yang terus terjadi.

Dalam pidatonya dihadapan Majelis Umum PBB, Manasye menyatakan bahwa Solomon Islands sangat prihatin tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan hak penentuan nasib sendiri Papua dikatakan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang menekankan dan menguatkan serta melekat antara hak untuk menentukan nasib sendiri yang dapat menyebabkan pelanggaran langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi.

"Prinsip kedaulatan adalah yang terpenting dalam lembaga apapun yang rasional dan dapat menghormatinya. Namun jika pembenaran kedaulatan terletak pada serangkaian keputusan yang dapat dipertanyakan, maka ada kasus untuk menantang legalitas argumen kedaulatan seperti halnya pada New York Agreement dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)." ujar Manasye di New York.

Kepulauan Solomon menambahkan bahwa suara untuk orang-orang dari negara-negara anggota lainnya dan organisasi masyarakat sipil yang peduli tentang pelanggaran hak asasi manusia di daerah Papua dan Papua Barat Indonesia. Sebagai ketua MSG yang mencakup Indonesia sebagai anggota asosiasi dan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) sebagai pengamat, Solomon Islands menegaskan perlunya keterlibatan konstruktif dengan Indonesia dan berharap untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi pelanggaran manusia hak di West Papua.(MYC)

Merespons Sorotan Pelanggaran HAM

 ,AMUGI KIBAH- Masalah pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia kembali disorot, bahkan oleh pihak-pihak dalam jaringan internasional. Meskipun laporan-laporan itu belum menjadi tekanan yang nyata bagi Indonesia, tampaknya kita tidak bisa mengabaikan begitu saja.

Yang pertaman ada laporan tentang pelanggaraan HAM di Papua yang disampaikan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan lalu. Dan kemudian muncul pernyataan dari panel hakim International People's Tribunal on Crimes Against Humanity (IPT1965) di den Haag, Belanda.

Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, Maina Kiai, pada bulan Juni mengangkat tindakan represif pemerintah Indonesia di Papua sebagai salah satu contoh ancaman bagi hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.

Dia bahkan menyamakan represi Indonesia di Papua dengan perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap Tibet dan Uighur, juga yang dilakukan pemerintah India dan Mauritania terhadap masyarakat dengan kasta yang lebih rendah di negara mereka.

Sedangkan pada Juli ini, IPT1965 menyebutkan Negara Indonesia harus bertanggung jawab atas terjadinya "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan" selama pembantaian oleh barisan anti komunis terkait peristiwa 1965.

Panel hakim itu dalam keputusannya menyebutkan Indonesia bertanggung jawab setelah mereka mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan mendengarkan semua kesaksian para saksi yang dihadirkan. "Negara Indonesia juga dinyatakan bersalah telah menghilangkan kewarganegaraan terhadap ribuan orang. Ini juga bisa digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," kata pernyataan itu.

 Dua hal itu sekadar cotoh dari berbagai catatan pelanggaran HAM di Indonesia yang pernah disebutkan oleh sejumlah lembaga di dalam negeri maupun lembaga internasional.

Respons Pemerintah Indonesia

Berbagai kalangan menyebutkan bahwa IPT165 bukanlah pengadilan, dan juga tidak resmi seperti Pengadilan Krisminal Internasional (ICC) yang di bawah naungan PBB. Oleh karena itu, keputusan itu tidak mengikat bagi Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, juga menyatakan sikap Indonesia yang tidak akan mendengarkan apa yang menjadi hasil putusan IPT1965 tersebut.

Alasannya Indonesia tidak memiliki hubungan dengan IPT165 dan Indonesia memiliki sistem hukum sendiri, sehingga tidak perlu mengikuti sistem hukum dari pihak manapun selain Pemerintah Indonesia.

Namun di sisi lain, dalam kasus pelanggaran HAM Papua, pernyataan datang dari dalam negeri maupun jaringan internasional dan luar negeri yang tidak bisa diabaikan hanya karena itu tidak resmi. Pernyataan secera umum menyebutkan agar pemerintah Indonesia menyelesaikannya dengan segera.

Terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Pelapor Khusus dari PBB, Indonesia tentunya tidak bisa beralasan bahwa itu bukan lembaga resmi. Apalagi masalah HAM di Papua banyak dibicarakan dalam forum internasional.

Cakrawala Yang Lebih Luas

Oleh karena itu, pijakan kita dalam merespons masalah HAM ini sebaiknya tidak sekadar  pada apakah pernyataan-pernyataan itu dikeluarkan oleh lembaga resmi atau tidak resmi, atau keputusan itu mengikat atau tidak mengikat terhadap Indonesia. Sebab, pernyataan yang dikeluarkan itu mengindikasikan adanya rekognisi terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa masalah-masalah pelanggaran HAM di suatu negara sering menjadi sorotan luas dari dalam negeri maupun internasional. Lepas kita setuju atau tidak, pelanggaran HAM sering dijadikan alasan untuk melakukan tekanan, setidaknya menjadi hambatan dalam membangun hubungan diplomatik dan perdagangan.

Praktik perlindungan dan penegakan HAM di suatu negara dimasukan dalam instrumen untuk memutuskan kerja sama antar negara, termasuk dalam ekonomi dan investasi, bahkan menjasi syarat dalam keanggotaan sebuah blok multilateral.

Indonesia sendiri dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Negara-negara Islam (OKI) di Jakarta menggunakan mekanisme perdagangan dalam memprotes pelanggaran HAM Israel terhadap Palestina. Keputusan OKI antara lain menganjurkan memboikot produk Israel, terutama yang bahan bakunya berasal dari wilayah pendudukan.

Oleh karena itu, masalah pelanggaran HAM yang disebutkan terjadi di Indonesia, juga harus dilihat dalam cakrawala yang lebih luas dalam tata pergaulan internasional. Dan ini tidak bisa diabaikan, karena nyaris tidak akan bisa suatu negara hidup dalam ketertutupan di tengah dinamika relasi internasional.

Menanggapi adanya pernyataan dan tuntutan terkait pelanggaran HAM di Indonesia, kita tidak bisa menghapuskannya hanya dengan meniru burung unta membenamkan kepala ke pasir, seolah-olah tidak ada, atau hanya karena lembaga yang menyatakan tidak ‘’powerfull’’.

Yang diperlukan sekarang justru kita perlu menata kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang lebih baik, yang mencegah terulangnya pelanggaran HAM. Dan secara paralel dengan membangun negara yang menjunjung HAM, ada tindakan nyata yang serius untuk memulihkan warga bangsa dari pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu.

Hanya hal itu yang akan membuat pihak manapun tidak mampu menyoroti Indonesia dalam masalah HAM. Menyepelekan laporan dan pernyataan, tampaknya bukan obat untuk membungkam hal itu, sebaliknya justru akan mendorong mereka bersuara lebih keras.

sumber--

SatuHarapan.Com 

KTT para pemimpin Honiara MSG 'berakhir dengan persetujuan dari berbagai resolusi kunci

HONIARA--Summit MSG (MSG) Leaders khusus 'di Honiara menyimpulkan kemarin dengan mencapai sejumlah keputusan penting tentang isu-isu yang menarik bagi sub-regional blok Melanesia.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Solomon Perdana Menteri Kepulauan, Hon Manasye Sogavare dan pemimpin yang hadir termasuk Perdana Menteri, Hon Frank Bainimarama dari Fiji, Perdana Menteri, Hon Charlot Salwai Republik Vanuatu, Papua Nugini Luar Negeri Baru dan Menteri Imigrasi, Hon Rimbink Pato dan Juru Bicara Kaledonia Baru Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Mr Victor Tutugoro.

Keputusan penting mencapai didasarkan pada isu-isu diskusi yang disampaikan oleh pra-KTT 'Meeting (FMM) juga diadakan di Honiara satu hari menjelang Pemimpin' MSG Menteri Luar Negeri Summit dan mereka adalah sebagai berikut:

Persetujuan pengangkatan mantan diplomat Fiji, Duta Besar Amena Yauvoli sebagai Direktur Jenderal Sekretariat MSG;
Persetujuan prinsip pendirian Rapat Menteri Polisi ', mencatat kebutuhan untuk konsultasi lebih lanjut dengan beberapa anggota;
Mengarahkan Sekretariat MSG untuk memperluas proses konsultasi di Pusat Koordinasi Kemanusiaan dan Tanggap Darurat MSG (HERCC) dan mengidentifikasi implikasi biaya konsultasi pada HERCC dan juga Sub-Komite Keamanan untuk bertemu dan merumuskan Response Strategi HERCC Regional dan Action Rencana;
Penundaan pertimbangan aplikasi untuk MSG keanggotaan penuh oleh Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) sampai kriteria keanggotaan dan pedoman yang dikembangkan lebih lanjut oleh Sub-Komite Masalah hukum dan kelembagaan, mengingat prinsip-prinsip dasar, aspirasi politik dan prinsip-prinsip internasional hukum dan akan selesai sebelum akhir September 2016;
Persetujuan pembubaran Solusi Melanesia Terbatas (MSL), lengan bisnis dari MSG;
Tasking Interim Dewan MSL untuk mengganti kontribusi pemegang saham dalam konsultasi dengan Sekretariat MSG;
Tasking Sekretariat MSG untuk melaporkan kembali kepada anggota pada tindakan yang dilakukan;
Memperhatikan update oleh FLNKS atas nama FLNKS dan Pemerintah Caledonian New mengenai Game Melanesia dan anggota menyesal informasi dari ketidakmampuan mereka untuk menjadi tuan rumah Olimpiade di Oktober 2016;
Berterima kasih dari Ketua MSG FMM, Hon Milner Tozaka, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Eksternal Kepulauan Solomon dari Laporan FMM yang digelar pada 13 Juli 2016 di Heritage Park Hotel di Honiara, Kepulauan Solomon. Pemimpin tidak mencapai konsensus dan diarahkan Sub-Komite Hukum dan Kelembagaan Masalah untuk melakukan penelaahan lebih lanjut pada Revisi Aplikasi Prosedur, Kriteria dan Hak Asasi partisipatif dan Kewajiban Pengamat dan Anggota Associate dengan MSG ditambahkan sebagai Annex I dan New Pedoman keanggotaan keanggotaan penuh ke MSG ditambahkan Lampiran II;
Menyetujui Menteri Perdagangan Rapat Laporan Mei 2016 karena diajukan oleh Ketua TMM, Hon Milner Tozaka, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Eksternal Kepulauan Solomon. Mereka mengucapkan selamat Hon Tozaka dan Menteri Perdagangan MSG untuk hasil pertemuan mereka dalam menyimpulkan negosiasi Perjanjian MSG Perdagangan baru;
Menyetujui untuk memenuhi proses nasional masing-masing negara anggota sebelum menandatangani Perjanjian MSG Free Trade; dan
Setuju bahwa mereka bertemu di Port Vila, Vanuatu sebelum akhir September 2016.
Program KTT dua hari Leaders 'diperparah menjadi acara satu hari, sebagai Perdana Menteri Bainimarama harus kembali ke Fiji awal untuk menghadiri acara nasional membutuhkan kehadirannya.

Sumber--
http://pmpresssecretariat.com/2016/07/15/honiara-msg-leaders-summit-ends-approval-various-key-resolutions/

Sir Michael Somare: Kami Melanesia harus membuat pilihan yang tepat di Papua

Empat perdana menteri Melanesia dari Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Fiji akan datang bersama-sama di Honiara, Kepulauan Solomon hari sebagai ketua Manasye Sogavare tuan rumah KTT ke-23 Melanesian Spearhead Group Leader khusus ini.

Dekolonisasi dan kemerdekaan negara Melanesia adalah proses pembebasan dekat dengan hati saya. Noumea Accord, misalnya, melambangkan mengejar kemandirian dan otonomi identik dengan hak-hak dan kebebasan yang tersedia untuk semua orang di abad ini.

Dalam prakteknya kesepakatan itu memberikan bantuan teknis, pelatihan program untuk rakyat Kanaky masih berada di bawah kekuasaan berdaulat Perancis.

pengaturan tersebut sudah memberikan kerangka hukum dan praktis untuk penduduk asli Kaledonia Baru untuk sepenuhnya menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, bahkan saat mereka merindukan kemerdekaan.

keputusan kita dibuat pada KTT Pemimpin MSG 'selama dua hari ke depan akan menanamkan nilai-nilai dalam generasi masa depan orang Melanesia yang akan menganggap solidaritas kami dengan kekaguman jika kita membuat keputusan yang tepat mengenai dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri.

Mulai hari ini kami akan menceritakan kisah kami sendiri, kisah hak konstitusional dan universal untuk melaksanakan kebebasan yang diberikan kepada kita pada saat kemerdekaan di masing-masing negara.



Hari ini kita dapat, dengan konsensus, memicu proses untuk lebih menentukan nasib sendiri untuk dinikmati oleh orang Papua Barat.

'Founding Father'
Sebagai "Founding Father" Saya didorong oleh kemajuan yang dibuat sudah pada isu kunci dari keanggotaan penuh Papua Barat untuk MSG.

Saya terinspirasi bahwa MSG pejabat senior, menteri dan pemimpin akan mempertahankan konsensus meskipun beberapa masalah yang kompleks dan sensitif diplomatik, ekonomi, sosial, dan politik.

Konsultasi asli dan inklusif antara semua negara anggota MSG dan satu wilayah dalam mempertimbangkan jalan masa depan untuk dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah penting sekarang lebih dari sebelumnya.

Kita bisa memperkuat MSG dan wilayah kami, yang meliputi Papua Barat, dengan memastikan bahwa para pemimpin Melanesia di Honiara menyetujui Gerakan United Liberation untuk aplikasi Papua Barat untuk keanggotaan penuh untuk MSG.

Kami adalah salah satu orang yang tersebar di berbagai benua dan lautan, dipisahkan oleh rentang laut dan gunung di yurisdiksi kedaulatan beragam.

Nenek moyang kita berkeliaran bebas di atas tanah kami bersama dan laut selama berabad-abad sebelum intervensi kolonial dan Kristen.

Kita harus memegang semangat dari masyarakat luas yang mendukung upaya modern kita dalam diplomasi dan kerjasama internasional dan dialog.

pergolakan politik
Semua negara anggota MSG dan satu wilayah telah mengalami beberapa tingkat pergolakan politik dan konflik sipil yang membutuhkan reformasi politik dan ekonomi yang menentukan dan deklarasi untuk transisi damai terjadi.

Ekspor sumber daya mineral dan komoditas pertanian tetap menjadi sumber utama pendapatan bagi semua negara dan satu wilayah di MSG.

Sehingga sangat penting bahwa kami berusaha untuk mempertahankan stabilitas politik dalam rangka untuk menopang keberlanjutan ekonomi dan lingkungan untuk kebaikan semua orang Melanesia.

Tapi sub-wilayah kita hanya bisa makmur ketika semua, ekonomi, masalah sosial budaya dan lingkungan politik dianggap dalam cahaya yang sama sesuai dengan kebutuhan semua orang-orang kita.

potensi pertumbuhan kami bergantung pada hubungan diplomatik dan resmi kami, hubungan kami dan hubungan kami ke seluruh dunia. Tetapi sebagai sekelompok orang etnis terkait kami selalu mengandalkan bicara, pertukaran dan partisipasi budaya.

Kami adalah Melanesia setelah semua. Itulah yang membuat kita berbeda.

Kami membawa fitur-fitur yang berbeda untuk setiap forum tapi minggu ini di KTT Pemimpin khusus MSG 'kami memiliki kesempatan unik lagi untuk memutuskan masa depan kita sendiri dengan integritas sebagai pemerintahan sendiri dan mandiri anggota dari blok sub-regional yang kuat.

Lebih dari sebelumnya yang sub-region perlu menyertakan Papua Barat sebagai bagian integral dan, sebagai anggota sama-sama berpartisipasi.

Rt. Hon. Grand Kepala Sir Michael Somare T
Port Moresby

Dukungan Internasional Untuk West Papua Melumpuhkan Kota Honiara Pagi Ini

HONIARA, - Hari ini kamis 14 juli 2016, jam 05 waktu honiara Dukungan Pemerintah di Honiara bersama rakyatnya turun jalan bersama dengan ketua Umum Komite Nasional Papua Barat KNPB Victor Yeimo.

Dukungan Internasional terus melumpuhkan kota Honiara dengan ribuan rakyat Honiara mendukung ULMWP Untuk menjadi Full Member di MSG.

Berikut potret oleh ketua Umum Komite Nasional Papua Barat KNPB Victor Yeimo.

Desra Percaya Pimpin Delegasi RI Ke KTT MSG di Honiara

Direktur Jenderal Asia Pasifik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Desra Percaya (Foto: Bob H Simbolon)

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir mengatakan  Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, akan memimpin delegasi Indonesia ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) di Honiara, Kepulauan Solomon, 14 Maret mendatang.

Selain itu, Duta Besar Indonesia untuk Australia juga turut menjadi anggota delegasi.

"Duta Besar Indonesia yang berada di Canbera juga akan menjadi anggota delegasi di KTT MSG," kata dia kepada satuharapan.com di Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta p ada hari Senin (11/7).

Armanatha menambahkan, pimpinan delegasi sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri pada hari ini, Senin (11/7) di Jakarta.

"Tadi memang Pak Desra Percaya sudah berkoordinasi dengan Ibu Menteri," kata dia.

Dia mengatakan, poin-poin yang akan dibawa Indonesia ke KTT tersebut tergantung pada apa yang jadi pembahasan di KTT MSG.

"Point-poin yang akan disampaikan sih tergantung apa menjadi pembahasan di KTT MSG," kata dia.

KTT MSG  akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli mendatang bersamaan dengan Pacific Islands Development Forum (PIDF) di Honiara, Kepulauan Solomon.

KTT MSG awalnya dijadwalkan di Port Vila di Vanuatu pada awal Mei lalu, tapi kemudian dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini, menjelang akhir Juni.

Namun, kemudian ditunda lagi karena para pemimpin tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk bertemu selama pertemuan Asia Caribbean Pacific (ACP) di Port Moresby.

Sumber-SATUHARAPAN.COM

Delegasi RI dan Gerakan Pembebasan Papua Bertemu di Fiji

Delegasi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri di Fiji, 16 Juni 2016, berfoto bersama. Tampak dalam gambar direktur jenderal MSG yang baru, Amena Yauvoli, duduk di tengah. Sedangkan Ketua Delegasi Indonesia, Desra Percaya, duduk paling kiri. Delegasi ULMWP dipimpin oleh Rex Rumakiek (paling kanan). (Foto: Sekretariat MSG)

LAUTOKA, Kabar Amugi Kibah - Ketua Pertemuan menteri-menteri luar negeri negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung di Lautoka, Fiji pada hari Kamis (16/6), memuji terciptanya kesempatan delegasi Indonesia dan delegasi Gerakan Pembebasan Papua duduk di meja yang sama.

Milner Tozaka, yang juga adalah Menteri Luar Negeri negara Kepulauan Solomon (Solomon Islands), mengatakan ini lah pertama kalinya dalam sejarah MSG, delegasi RI dan delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), duduk dalam meja yang sama dengan anggota penuh MSG lainnya.

ULMWP saat ini berstatus pengamat di MSG sedangkan Indonesia berstatus associate member. Baik ULMWP maupun Indonesia berjuang untuk mendapat keanggotaan penuh, namun, Indonesia sendiri tidak menginginkan MSG menerima keanggotaan ULMWP.

Menurut Milner Tozaka, sebagaimana diberitakan oleh radionz.co.nz, kehadiran ULMWP di meja yang sama pada awalnya ditentang oleh Indonesia. Namun, kata dia, ia bersikeras bahwa baik ULMWP maupun Indonesia harus turut serta.

Sementara itu delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, menyebut ULMWP tidak memiliki legitimasi mewakili rakyat Papua.

"Suatu kelompok yang menamakan dirinya ULMWP tidak lain dan tidak bukan merupakan gerakan separatis di dalam suatu negara berdaulat. Gerakan tersebut tidak memiliki legitimasi dan bukan wakil masyarakat Papua," kata Desra Percaya,  sebagaimana dilansir oleh situr Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Dikatakan juga bahwa upaya ULMWP untuk mendapatkan status anggota penuh bertentangan dengan perjanjian pendirian MSG tahun 2007. Perjanjian itu secara tegas menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri.

Setelah melalui pembahasan internal di antara anggota dan lobi intensif delegasi Indonesia, menurut Desra, upaya ULMWP mendapatkan keanggotaan penuh berhasil digagalkan. Dalam kaitan ini, kata dia, MSG hanya mencatat aplikasi tersebut dan membentuk Komite untuk membahas kriteria keanggotaan. Hal ini dikaitkan pula dengan adanya keinginan dari anggota MSG agar Indonesia menjadi anggota penuh MSG.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG akan diselenggarakan bulan Juli mendatang di Honiara, Solomon Islands. Pada pertemuan itu, status keanggotaan ULMWP dan Indonesia kembali dibahas.

Utusan khusus Kepulauan Solomon untuk urusan Papua, Rex Horoi, menggambarkan pertemuan di Fiji ini merupakan awal proses yang sudah lama ditunggu dan diharapkan oleh MSG. Menurut dia, MSG ingin menyediakan kerangka bagi RI maupun ULMWP untuk menyelenggarakan dialog yang transparan dan terbuka atas isu pelanggaran HAM yang dihadapi oleh orang Melanesia asli di wilayah Papua.

Sebagai catatan, MSG adalah perhimpunan sejumlah negara-negara di Pasifik Selatan. Anggotanya terdiri dari Vanuatu, Solomon Islands, Fiji, Papua Nugini, Kaledonia Baru (diwakili oleh Kanak and Socialist National Liberation Front, FLNKS), Indonesia (associate member) dan ULMWP sebagai peninjau.

Tiga anggota, Vanuatu, Solomon Islands dan FLNKS selama ini telah memberi sinyal dukungan untuk menerima keanggotaan ULMWP, sedangkan Indonesia, Fiji dan Papua Nugini menolak.

sumber-SATUHARAPAN.COM

Masalah Papua Jadi Agenda Komite Duta Besar ACP Di Uni Eropa

Duta Besar Vanuatu untuk Uni Eropa, Roy Mickey Joy – IST

Jayapura, 7komen – Duta Besar Vanuatu untuk Uni Eropa mengkonfirmasi persiapan pertemuan Komite Duta Besar Afrika, Pasifik dan Karibia (ACP) yang akan dilaksanakan minggu depan.

“Pertemuan komite ini untuk mempersiapkan berkas Papua Barat yang akan diajukan kepada dewan menteri Parlemen Uni Eropa pada bulan Oktober nanti,” jelas Roy Mickey Joy kepada Jubi melalui surat elektronik, Selasa (14/6/2016).

Joy yang telah menjabat sebagai Duta Besar Vanuatu untuk Uni Eropa selama dua periode ini menambahkan saat ini beban untuk memperjuangkan Papua Barat di arena ACP ada di pundak wakil khusus Vanuatu untuk ACP, Marco Mahe.

“Mahe adalah orang muda dan enerjik. Dia akan menjadi tulang punggung kami di ACP. Menteri luar negeri Bruno Leingkone yakin, Mahe akan menjalankan mandat yang diberikan kepadanya, termasuk mandat untuk Papua Barat,” ungkap Joy.

Ia juga mengkonfirmasi bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Dewan Menteri Uni Eropa dan menjelaskan bahwa Komite Duta Besar ACP akan bertemu di Brussels pekan depan untuk membahas masalah Papua Barat.

“Kami di Brussels akan bekerja bersama dengan Mahe melalui Komite Duta Besar. Kami harus memastikan saat Menteri Luar Negeri Leingkone datang ke Brussels pada bulan Oktober, ada cukup konsultasi dan keterlibatan bersama Parlemen Uni Eropa dan anggota ACP untuk mendukung berkas Papua Barat tersebut,” kata Joy. (*) [Jubi]

Emele Duituturaga: Saya Telah Serahkan Laporan Pelanggaran HAM Papua Kepada Sekjen PBB

Emele Duituturaga dan Baan Ki-moon

PAPUA - Terkait pemberitaan media minggu ini bahwa juru bicara sekjen PBB membatah bahwa ia bertemu dengan perwakilan Papua Barat pada KTT kemanusia dunia di Istanbul, Turki bulan Mei lalu.

Namun, Direktur eksekutif Asosiasi LSM Pasifik Emele Duituturaga menegaskan ia bertemu Baan Ki-moon pada pertemuan meja bundar, dan laporan berisi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat tersebut diberikan asistennya.

Duituturaga mengatakan ia berharap bahwa Sekjen PBB  Ban Ki-moon akan memperhatikan Papua.

Pasifik menyerukan hal itu. Tidak hanya di Pasifik. Ada pertemuan anggota parlemen di Inggris. Ini sekarang menjadi isu dunia," katanya.

"Ini sangat membesarkan hati untuk melihat Ban Ki-moon mengecam pelanggaran di bagian dunia lain, dan itu hanya masalah waktu. Dia perlu memperhatikan isu Papua Barat dan mengirim misi pencari fakta independen sehingga kita semua bisa menetapkan apa yang sebenarnya terjadi di Papua Barat. " (Radio New Zealand)

Sorotan Lukisan Bendera OPM di Australi Oleh Konsulat Jenderal RI untuk Darwin

Aktivis pembebasan Papua Barat Piter Elaby memberikan sapuan akhir mural di pusat kota Darwin pada Australia Day 2016 lalu.

Konsulat Jenderal RI untuk Darwin, Andre Siregar membantah telah menekan pemilik dinding untuk menghapus mural yang menampilkan bendera Papua Barat, namun mengatakan pihaknya memang telah melaporkan keberadaan mural itu ke Jakarta.

"Mural itu merupakan sesuatu yang kita hormati, Kita harus menghormatinya tapi harap diingat kalau gambar semacam itu adalah sesuatu yang ofensif bagi kami,” kata Siregar.

Siregar mengatakan sebagai Perwakilan Pemerintah Indonesia di Darwin dirinya telah menyampaikan posisi Indonesia mengenai Papua Barat.

"Tentu saja ini merupakan bendera dari kelompok separatis – mereka menginginkan Papua Barat menjadi negara sendiri,” kata Siregar.

"Mereka tidak mempedulikan 2,5 juta warga Papua yang telah mengikuti pemilu dan memberikan pilihan mereka dan juga 3,9 juta warga Papua yang tinggal disana,”

"Jadi sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di Darwin Saya telah menyampaikan situasi ini kepada Pemerintah NT dan Kami tidak ingin mereka kurang informasi.”

Siregar mengatakan kepada ABC kalau dirinya tidak mengetahui sama sekali mengenai "tekanan pihak luar” dan desakan untuk menghapuskan mural tersebut.

"Saya kira Saya orang terakhir yang mengetahui hal itu, seseorang harus menunjuk orang yang perlu dipersalahkan,” kata Siregar.

Siregar mengatakan pemilik bangunan - Carlo Randazzo, Wakil Konsul untuk Italia – menghubunginya mengenai hal ini pekan lalu.

"Dia mengatakan ‘Kami akan membersihkan [mural] itu’, Saya katakan ‘itu dinding Anda, dinding Anda’- dia hanya memberikan saya kabar terbaru mengenai hubungan mereka dengan mereka yang melukis mural itu.

"Saya juga telah secara tidak resmi berbicara dengan Peter Styles mengenai hal ini, dan dia meminta Menteri Urusan Multikultural untuk membahasa masalah ini. Tapi lagi-lagi Saya tidak terlalu mengikuti pembahasannya,” kata Siregar.

Konsulat Jenderal RI untuk Darwin Andre Siregar mengatakan Bendera Papua Barat merupakan hal yang ofensif bagi masyarakat Indonesia.

Isu lukisan mural besar yang menampilkan gambar Bendera Gerakan Papua Merdeka di pusat Kota Darwin ini mencuat setelah seniman yang melukis mural itu pada Juni 2015, diminta untuk menghapus mural tersebut oleh pegawai dari Randazzo Properties.

Email yang ditujukan bagi seniman itu menyebutkan adanya ‘tekanan luar’ sebagai alasan agar lukisan mural itu segera dan mendesak untuk dihapus.

Mural itu sendiri juga menampilkan Bendera Aborijin dan dilukis sebagai symbol solidaritas antara kedua kelompok.

Siregar mengatakan Konsulat Jenderal RI di Darwin menghormati kebebasan berekspresi di Australia, dia menjelaskan kepada pejabat Indonesia yang berkunjung kalau mural bendera Papua Barat tidak merefleksikan sikap warga Australia.

"Sekarang setelah 8 bulan ada banyak juga warga NT yang bertanya kepada Saya dan bertanya ‘ada apa dengan bendera itu?’ kata Siregar.

Siregar juga mengatakan Indonesia bekerja untuk memperbaiki catatan penegakan hak asasi manusianya.

"Jika ada beberapa kekhawatiran tentang hak asasi manusia, sebagai negara berkembang kita semua berjuang untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia, bahkan jika ada pelanggaran, Kami berkomitmen untuk meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut."

Sumber : ABC News: Stephanie Zillman /http://news.metrotvnews.com/abc/read/2016/06/07/7488198/mural-bendera-opm-di-darwin-tidak-dihapus