Orang Non Papua Datang Mencari Uang Di Papua

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Awi

PAPUA, kabar amugi kibah– Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Awi mengatakan, orang non Papua yang datang, bukan untuk menuntu ilmu di daerah paling ujung timur Indonesia itu, melainkan untuk mencari uang dan nantinya kembali lagi ketempat kampung halaman mereka.

Disamping itu dirinya meminta Pemerintah pusat untuk memberikan peluang bagi generasi muda anak Papua termasuk putra/i asal Port Numbay untuk maju dan berkembang, diantaranya melalui bidang Pendidikan.

“Pendidikan merupakan satu investasi yang sangat besar nilainya, dan tidak bisa diukur sehingga dengan dukungan Dana Otonomi Khusus, Walikota Jayapura DR. Benhur Mano telah melakukan berbagai terobosan dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM),” ungkapnya, saat menyampaikan sambutan pada acara peresmian Asrama Mahasiswa Port Numbay, di Salatiga, Jawa tengah, Sabtu (25/06) lalu.

Sebab ia menilai SDM sebagai suatu investasi yang tak bisa diukur nilainya. Maka perlu ditanamkan untuk 20-30 tahun mendatang seirama dengan  perkembangan dan pembangunan kota Jayapura khususnya serta Papua pada umumnya.

“Karena itu kalau Papua tidak maju dan tidak diberikan ruang maka yang tidak maju adalah Indonesia. Karena Papua merupakan integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

Awi juga mengapresiasi Walikota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano yang bukan berwacana melainkan sudah membuktikan dengan tindakan yang nyata. Lanjutnya, situasi politik terkini menuntut agar Bhineka Tunggal Ika betul-betul terwujudkan dan bukan hanya lips service saja. Dan hal itu telah dimulai oleh Wali kota Salatiga dengan memberikan ruang serta tempat bagi pembangunan asrama Port Numbay di kota yang terkenal dengan kesejukkannya.

Ia mengakui saat anak-anak Port Numbay membawakan tarian adat Papua, dirinya selaku ketua LMA sempat terharu dan mengeluarkan air mata saat memberikan sambutan.

“Karena anak-anak Port Numbay menuntut ilmu ditanah rantau namun mereka bisa memperlihatkan kepada masyarakat Salatiga bahwa adat Port Numbay betul-betul dilestarikan bukan saja di Kota Jayapura, namun diluar Papua pun mereka lestarikan,”terangnya.

Awi juga sempat berpikir di era globalisasi seperti saat ini keberadaan generasi seangkatannya akan berakhir.

“Namun ternayata walaupun anak-anak ini mereka berada di Salatiga namun mereka tetap menunjukan eksistensi dan jati diri mereka selau anak-anak Port Numbay dimana hal ini juga memperkaya khasana budaya indonesia,” tuturnya.

Meskipun demikian, Awi menganggap masi ada yang kurang dengan pembangunan asrama Port Numbay yang tak tampak jati dirinya.

“Filosofi yang memberikan nilai spirit dan moral terhadap anak-anak Port Numbay yang dididik di Salatiga tak tampak terlihat. Padahal hal ini merupakan salah satu alat komunikasi yang mengkomunikasikan kepada semua orang di Salatiga bahwa ini adalah Port Numbay sehingga nampak jelas  bahwa ciri khas Bhineka Tunggal Ika betul-betul nampak,” katanya.

Sebab jika Wali Kota Salatiga tak menerima budaya Port Numbay berarti hal tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini merupakan konsep dari intelektual anak Port Numbay untuk bagaimana melibatkan semua komponen dalam proses pembangunan. 

“Kami tidak boleh jadi objek tapi bagaimana kita menjadi subyek dalam pembangunan ini sehingga tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara adat ada pada kami dan itu merupakan konsep DR. Benhur Tomi Mano,” jelasnya.

Kepada mahasiswa salatiga, Awi mengingatkan bahwa mereka datang untuk menuntut ilmu yang nantinya menjadi bekal untuk dibawa pulang dan diterapkan di Papua.

“Orang Jawa, Makassar dan yang lainnya datang ke Papua bukan untuk menuntut ilmu tapi mereka datang untuk mencari uang dan setelah itu kembali ke kampung masing-masing. Namun anak-anak Papua khususnya anak-anak Port Numbay yang datang ke Salatiga bukan untuk membeli tanah namun mereka datang untuk belajar dan kembali untuk membangun daerah,” terangnya.

Awi juga berharap mahasiswa yang saat ini sedang study di UKSW salatiga dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sebagai generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet dalam membangun Jayapura dan Papua.

“Kita semua berharap setelah kembali, ilmu dan kepintaran yang diperoleh tidak disimpan dan hanya menjadi pameran gelar di kertas tulis tapi bagaimana mengimplementasikan,” harapannya.
Pada kesempatan itu juga Awi juga meminta Wali Kota Salatiga untuk menjaga, melayani serta memperlakukan anak-anaknya sebagai warga negara indonesia sebagaimana dengan warga masyarakat lainnya. (Dami Zanambani/BP)

sumber=Majalahkribo.com, Papua 

KABAG KESRA KABUPATEN INTAN JAYA SELALU ABAIKAN ASPIRASI MAHASISWA INTAN JAYA DALAM HAL BANTUAN PENDIDIKAN.

Kabar Amugi Kibah-Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Intan jaya dalam hal ini Kabag KESRA, ke setiap kota study sebelumnya Badan Pengurus dan semua anggota sudah siapkan aspirasi  secarah tertulis maupun lisan yang kami mau sampaikan kepada Kabag KESRA Sebagai orang tua kami, dan setiap tahun kunjungan kerja kami selalu sampaikan dan naikan Aspirasi bahwa trasferan bantuan itu  mahasiswa masih dalam situasi kulia dari bulan April-Juni agar bantuan itu masuk, mahasiswa bisa gunakan sesuai kebutuhan kulia, kalau  mahasiwa dalam situasi libur dari bulan Juli-Agustus biasanya gunakan dalam perjalanan libur / kebutuhan libur itu bukan kebutuhan kulia hal ini kami selalu sampaikan trus,Sesuai dengan kebutuhan mahasiswa setiap kota study namun Kabag KESRA Selaluh abaikan trus dalam hal ini, terutama dalam hal Bantuan Pendidikan (BANDIK)  tidak adil  90-95% dapat bantuan, 5-10% tidak dapat bantuan hal ini selalu terjadi terus setiap tahun, sehinga  kami Badan Pengurus yang selalu urus  dari kota study menuju ke Daerah Kabupaten Intan Jaya  ketemu dengan Kabag KESRA Bahkan Bupati kami korban betul-betul dengan  biaya sendiri sedangkan kami setiap Badan Pengurus tidak mendapat dana operasional Asrama maupun Pengurus dari Pemerintah Daerah Kabupaten  Intan Jaya pemerintah (KABAG KESRA)".

  Kami Badan Pengurus masing-masing  kota study yang hadapi dengan banyak mahasiwa,yang punya pendapat,ide dan pikiran berbeda-beda   bukan Kabag KESRA.

  Dengan demikian kami mintah Kabag KESRA Segerah transfer bantuan Pendidikan dalam waktu yang dekat agar mahasiswa bisa menggunakan kebutuhan kuliah masing-masing atau membayar biaya semester, sebelum liburan. 

Kami Badan Pengurus minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dalam hal ini Kabag KESRA Setiap kunjungan kerja segerah di Evaluasi Perjalanan / kunjungan kerja, agar kedepan tidak terulang lagi hal yang sama, kalu hal ini terulang-ulang trus kira-kira kapan mau menuju ke arah perubahaan Daerah Kabupaten Intan Jaya!  kepada kabar amugi kibah.

Penulis oleh: BP (Badan Penggurus) FKMI  kota studi Manado. Thomas Miagoni

                       Editor: Tendi 

Distrik Duma-Dama Kab, Paniai Provinsi Papua belum Senduh Undang-undang No 21 Tahun 2001

Kabar amugikibah--Wilyah papua  Distrik  Duma-dama  Kabupaten  paniai  daerah  ini masih terdapat   banyak   sekali  gunung-gunung,  sungai,  yang  besar,  medan yang  cukup berat,  sehingga  sangat  sulit  dijangkau  oleh  pemerintah  Kabupaten,  Paniai  .  Distrik,  ini  amat  luas  dengan  hutan  rimba  dan  berbagai  jenis  dataran  tinggi  yang  sangat besar dan  subur.  Namun  untuk  kemampuan  pemerintah  Distrik  maupun  pemerintah  Kabupaten  masih  belum  mampu  untuk  menjangkau  dan  mengembangkan  sumber  daya  manusia  (SDM), maupun  sumber  daya  alam  (SDA),  dalam  mengelola, melalui  program  pendidikan,  pelatihan,  serta  bimbingan  Program   inilah  yang  akan  meningkatkan  kompetensi,  keahlian, dan  kemampuan   sumber  daya  manusia, namun kenyataan di  daerah ini masih keterbelakangan pendidikan, kesehatan ekonomi katakan belum adah /belum sentu sampai saat ini, pada hal kabupaten ini kabupaten induk dari pengunungan tengga di provinsi papua namun

Lebih  khusus  di  Distrik  duma-dama,  sesuai  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  otonomi khusu,mengatur  dan  mengurus  rumah  tanggahnya  sendiri  berkaitan  dengan  kebutuhan  dan  kemauan  masyarakat  setempat  namun  undang-undang otonomi  khusus  ini    belum  menyendu   pada  masyarakat, terlebih khusus masyarakat Duma-dama secara  optimal

,,Pemerintah  Distrik  pada  umumnya  masyarakat, Distrik  Duma-dama  masih  belum  menentu dengan  ilmu  pengetahuan, melalui  Infromasi, komunikasi,    Transprotasi,  baik  Udara, Darat, serta   Listrik,  untuk  meningkatkan  kemampuan  efektivitas,  dan  efisiensi  pegawai,  pengusaha,  dan  juga  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  yang  ada  Distrik duma-dama ,  Sumber  daya  aparatur / pegawai  sebagai  langkah  awal,  pemerintah  Kabupaten paniai  telah  dilaksanakan  penerimaan  sejumlah  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil (CPNS).  Namun ini pun tidak melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan mereka ditempat itu.

''Untuk  Mengembangan sumber  daya  manusia disuatu daerah itu seharusnya menyiapkan lembaga pendidikan, kesehatan  itulah program  pengembangan mengajarkan berbagai  keterampilan  baru  kepada masyarakat agar  mereka tidak  menjadi bimbang  untuk  memenuhi  keinginan  dan meningkatkan sumber daya manusia didaerah tersebut  supaya mereka  bisa merubah perubahan  lingkungan sosialnya. Program-program  ini  memberikan  manfaat  yang  cukup  signfikan  pada  pengembangan  masyarakat khusus duma-dama . 

 Pengembangan  juga  suatu  usaha  untuk meningkatkan   kemampuan  teknis, teoritis,  konseptual  dan  moral  karywan  sesuai  dengan  kebutuhan  pekerjaan/jabatan  melalui  pendidikan  dan  latihan.  Meningkatkan  keahlian  teoritis, Konseptual,  dan  moral,  karyawan  sedangkan  latihan  bertujuan  untuk  meningkatkan  keterampilan  teknis  pelaksanaan  pekerjaan  karyawan,  sumber  daya  manusia  dengan   perencanaan  tenaga  kerja  yang  baik  diharapkan  dapat  menentukan  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  mengembangkan  sumber  daya  manusia.  Pemanfaatan  perencanaan  yang  dimaksud dengan  memberhitungkan  tingkat  efisiensi  dalam  mengembangkan  sumber  daya  manusia  pada  kantor  distrik  duma-dama,  kabupaten  paniai.  Melalui  pendidikan  dan  pelatihan  dapat  memastikan  organisasi  pemerintah  distrik  duma-dama  harus di  perhatikan  perencanaan  tenaga  kerja yang  handal, profeional  dan meningkatkan  kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  sebagai  pemerintah  distrik  yang  baik  dalam  mengembangkan  sumber  daya  manusia. Mendapatkan  dan  mempertahankan  kuantitas  maupun  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan.  Mampu  mengantisipasi  masalah-masalah  yang  timbul  keadaan  potensi  yang  dimiliki  maupun  kekurangan  tenaga  yang  dimiliki.  Memperhitungkan  akibat  situasi  dan  kondisi  lingkungan,  menuntut  dinamika  kehidupan  yang  handal.

 Pengembangan  sumber  daya  manusia  Pada  distrik duma-dama   Kabupaten  paniai menentukan  kebutuhan  tenaga  kerja,  melalui  analisis  perkiraan  kebutuhan  dan  survei  untuk  mengali  kebutuhan  atau  kelebihan  tenaga  kerja  di  masa  yang  akan  datang.   Perkiraan  kebutuhan  tenaga  kerja    manusia  di  masa  depan,  dengan  mengacu  pada  rencana  strategis  pemerintah  duma-dama  perkiraan  tingkat  kegiatan  sesuai  dengan  kebutuhan  pemerintah  distrik  dimaksudkan  dengan bentuk  jumlah  tenaga  kerja  manusia,  yang  memiliki  keterampilan,  keahlian,  yang  dibutuhkan,  setiap  adanya  perubahan  teknologi  dan  pengetahuan  atau  perubahan  lain  yang  disatukan  dengan  perncanaan  strategi  harus  dinilai,  untuk  dapat  disusun  rencana  penerimaan  tenaga  kerja  baru.  Adanya  pelatihan  secara  periodik  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  keterampilan,  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Serta  adanya  perkiraan  penerimaan  tenaga  kerja  dalam  dan  luar  organisasi  pubrik  berdasarkn  kebutuhan  dan  kemampuan  pemerintah  distrik,  ada  juga  instrumen  sebagai  dasar  penilaian  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan  bagi  pemerintah  itu  sendiri.  Dan ada  juga  mempersiapkan  kemungkinan  kebutuhan  tenaga  kerja  atau  untuk  mengatasi  kalau  terjadi  adanya  kelebihan  tenaga  kerja  dalam  organisasi  pubrik/pemerintah.  Sumber  daya  manusia  yang  memberikn  dasar  untuk  memenuhi  kebutuhan  perncanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia  baik  untuk  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Melalui  sistem  informasi  sumber  daya  manusia  digunakan  juga  untuk  menyiapkan  informasi  stastika  tenaga  kerja  dan  menganalisis  keluaran  tenaga  kerja  siap  dipakai.

Proses  pengembangan  sumber  daya  manusia  di  distrik  duma-dama  kabupaten paniai  sebagai  dasarnya  di  mulai  dari   strategi  tenaga  kerja.  Strategi  ini  diarahkan  kepada  tenaga  kerja pengertian  yang  lebih  khusus  pada  masa  yang  akan  datang.  Tujuannya  membantu  dan  memastikan  bahwa  pemerintah  distrik  tersebut  membutuhkan  tenaga  kerja  yang  terampil,  ahli,  dan  berpengetahuan  yang  di  perlukan  oleh  pemerintah  distrik  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  serta  pelayanan  kepada  masyarakat. Membutuhkan  sumber  daya  manusia yang  profesional, bertujuan  untuk  melatih  para  tenaga kerja di  kantor  distrik,  pengembangan  sumber  daya  manusia guna  memperoleh  tingkat  kemampuan  yang  dibutuhkan  dalam  pekerjaan  mereka  dengan  cepat dan  ekonomi,  pendidikan,  serta  mengembangkan  kemampuan-kemampuan  dari  orang-orang  yang  sudah  punya  kemampuan  bisa memberikan  pendidikan  dan  pelatihan   sehingga ada   prestasi  kerja,  mereka  miliki  lebih  meningkatkan  hasil  kerjanya dan  dipersiapkan  juga  agar  para  tenaga  kerja  yang  sudah  memiliki  jabatan/tanggung  jawab  lebih  percaya  lagi  untuk  menduduki  jabatan  yang  besar  dimasa  depan. 

   

Dengan  demikian  sebenarnya  sumber  daya  manusia  mengolah  cakupan  tenaga  kerja yang   lebih  luas  serta  memiliki potensi   keterampilan. Ditinjau dari segi tingkat  pendidikan di  Distrik  duma-dama  berkaitan  langsung   dengan  pengembangan  sumber daya  manusia, masih   belum ada  karena  tingkat  pendidikan  yang  mereka  tekuni  rata-rata SD,  SD itupun tidak ada  pemerintah harus memberhatikan didaerah ini semua sektor  tidak memberhatikan Rakyat distrik ini. Sumber  daya  manusia  merupakan  modal  dan  kekayaan  yang  terpenting  dari  setiap  kegiatan  manusia. Manusia  sebagai  unsur  terpenting  mutlak,  dinamis  dan  dikembangkan  dengan  cara  tersebut,  waktu,  tenaga,  dan  kemampuannya  benar-benar  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  bagi  kepentingan  organisasi  maupun  bagi  kepentingan  individu.  Hubungan  manajemen  dengan  sumber  daya  manusia  merupakan  proses  usaha  pencapaian  tujuan  melalui  kerja  sama  dengan  orang  lain.  Ini  berarti  menunjukkan  pemanfaatan  daya  yang  bersumber  dari  orang  lain  untuk  mencapai  tujuan.  Sumber  daya  manuisa  sering  disebut  (Human  Resource ) tenaga  atau  kekuatan  manusia  energgi  atau  power,  sumber  daya  juga  disebut  sumber  tenaga,  kemampuan,  kekuatan,  keahlian  yang  dimiliki  oleh  manusia,  dipunyai  juga  mahkluk  organisme  lainya.  Manusia  sebagai  perencana,  pelaksana  pengendali,  dan  evaluasi  suatu  pembangunan  dan  menikmati  hasil  evaluasi  suatu  pembangunan,  karena  manusia  mempunyai  peran  yang  sangat  menentukan dalam kehidupan disuatu wilayah/ daerah.(PENULIS OLEH: TENDY ZONGGONAU, SEMENTARA MENGENYAM ILMU DI SALAH SATU UNIVERSITA KATOLIK DI INDONESIA TENGA MANADO)

Pemda Kabupaten Intan Jaya Melayani bukan Dilayani

Krismas Bagau, Mahasiswa Jurusan Pemerintahan di STPMD "APMD" Yogyakarta

kabar amugikibah-Pemerintah Intan Jaya: Kembali disadarkan melalui isu di media masa, ditengah kalangan masyarakat, intelektual, tokoh agama, tokoh adat, dan kepala daerah tidak di tempat. Sudah barang tentu kekecewaan juga terhadap kepala daerah yang tidak ditempat, kekecewaan mereka dapat dilihat oleh masyarakat terhadap pelayanan. Masyarakat menilai kepala daerah dan SKPD-nya ditempat kerja. Padahal, Masyarakat sudah lama merindukan transformasi baru terhadap pelayanan keberpihakan kepada masyarakat. Katanya: “Jangan libur terlalu lama di luar Kabupaten karena kami rindu dan membutuhkan terobosan baru, wajah pembangun harus berubah”. Sudah memasuki pemerintahan definitif  sejak dilantik sampai kini tidak ditempat. Pemerintahan masih kacau balau. Semua SKPD berjalan semau mereka, entah kenapa? yang jelas kepala daerah sendirilah yang tahu alasan mereka tidak ditempat kerjanya.

Satu hal yang menjadi kwatir adalah tidak mendisplingkan SKPD di lingkungan pemerintahaa. Kepala Daerah juga harus menjadi contoh untuk menetap di daerah. Contoh bagi SKPD di lingkungan pemerintahannya, tidak selamanya kepala daerah harus keluar banyak. Sudah jenu mendengar diberbagai media sosial bahwa kepala daerah  tidak  di tempat membuat juga para SKPD tidak di tempat. Buktinya kita lihat semua kantor pemerintahan rumput naik setinggi lutut manusia. Andai Bupati, Wakil Bupati, SKPD dan Jajarannya di tempat, maka tentu saja rumput di sekitar kantor di lingkungan pemerintahan tidak setinggi lutut manusia.

Untuk membersihkan rumput yang tinggi itu, tentu tidak ada lain, selain Pemda  harus ditempat. Andaikan  saja, orang berbudaya dan beradat, setiap kali mengadakan pesta barapen atau setidaknya ada orang di lingkungan pemerintahan, maka rumput di halaman rumah tidak setinggi lutut. Itu tanda bahwa pemerintahan tidak jalan dengan baik dan libur berbulan-bulan di kabupaten lain. Ungkapan masyarakat bahwa kami senang kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat. Melayani masyarakat dengan hati karena kami memilih kepala daerah untuk melayani kami dengan hati. Kami membutuhkan kehadiranmu untuk merubah wajah seluruh Intan Jaya. Kami butuh pelayanan dan butuh uluran tanganmu supaya kami menjadi tuan di tanah kami sendiri. Kami tidak mau menjadi korban pembangunan yang tidak jelas dan tidak memihak masyarakat setempat.

Kami masyarakat minta kepala daerah dan wakil kepala daerah mesti berada di tempat tugas, mendisplingkan SKPD yang terlalu banyak keluar daerah dengan perjalanan dinas sampai berbulan-bulan, kami tidak tahu mereka ke mana? Yang jelas kami pilih dan kami angkat kepala daerah dan wakil kepala daerah  bukan keliling Jawa atau pulau lain yang kami tidak tahu, Jayapura, Timika dan Nabire.

Kami tunjukkan ini sebagai aksi peduli kami supaya kepala daerah dan SKPDnya bisa beta tinggal di kabupaten bukan berkeliaran dengan perjalanan dinas tidak jelas. Semoga mengindahkan permintaan kami. Kami sudah bosan dan sudah lama tidak ditempat. Ditempat tugas kepala daerah di kabupaten ini bukan di luar dari kabupaten Intan Jaya.

Pemda di tempat, Masyarakat Menginginkan.

Selama Pemda tidak ditempat kerja, maka akan mengakibatkan semua lini dalam pelayanan masyarakat di kabupaten macet total. Padahal masyarakat mendambakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya. Masyarakat melihat dan mengikat kepala daerah untuk tinggal di tengah masyarakat dan bekerja untuk melayani masyarakat setempat. Masyarakat membutuhkan pelayanan Pemda bukannya keluar dari Intan Jaya sampai berbulan-bulan melupakan  harapan masyarakat setempat.

Dampak dari Pemda keluar banyak dari kabupaten Intan Jaya, membuat semua aktifitas tidak berjalan sebagaimana kita lihat selama ini. Kepala daerah di luar kota maka wakil kepala daerah dan sekda harus menempati ruang yang kosong untuk menggantikan posisi pelayanan kepada masyarakat. Namun hal yang terjadi saat ini adalah kepala daerah yang keluar maka wakil kepala daerah dan semua SKPD pun ikut terlibat keluar daerah dengan alasan yang tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut disebabkan karena tidak ada ketegasan dari kepala daerah dalam memberi intruksi kesiplinan kerja dan tidak memberi kebebasan kepada SKPD pemerintahan untuk menjalankan sesuai fungsi masing-masing.

Bupati Cari Kontraktor dan Pimpinan SKPD Tidak Mau Kerja.

Baru saja, penulis dengar dari orang melalui telepon, dan baca di media tabloidjubi Jayapura. Jubi – Mantan Kepala Dinas Kesehatan Intan Jaya, meminta pemerintah setempat menunda pembangunan salah satu bangunan Puskesmas di Kabupaten Intan Jaya. Katanya, program fisik itu tak masuk dalam rencana pihaknya alias program ‘siluman’.

Entah alasan apa sehingga mantan kepala dinas kesehatan bahwa rencana pembangunan puskesmas sebagai program siluman Kabupaten Intan Jaya. Mantan Kepala dinas kesehatan bukan pembangunan puskesmas tetapi dibutuhkannya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Itu merupakan Prioritas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, kata mantan  Jacob Sani, SKM., M.Si, ketika menjadi Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Intan Jaya. Tentu saja, Pembangunan RSUD menjadi prioritas bagi pemerintah dan kebutuhan/keinginan masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang sangat mendasar sebagai sarana pelayanan kesehatan.

Jika dilihat, pernyataan seperti itu, kurang adanya koordinasi dengan SKPD sebelumnya dan SKPD baru yang bersangkutan. Sisi lain,  para SKPD  tidak senang dengan tindakan kepala daerah sebagai pemimpinnya. Untuk itu kepala daerah harus memberi kebebasan kepada SKPD untuk mengatur dan mengurus rumah tangga mereka sendiri sesuai job mereka. Kepala daerah tidak perlu/terlalu banyak monopoli tugas dan tanggungjawab para SKPD dalam rangka menjalankan program kerja para pemimpin SKPD di lingkungan Pemerintahan supaya dapat menyukseskan visi dan misi Kepala Daerah.

Dampak lain, kepala daerah yang mencari investor membuat SKPDnya kerja apa? Itulah pertanyaan penulis kepada kepala daerah di sana, ya sebagai manusia tentu, tidak akan beta bekerja di daerah Kabupatennya. Untuk itu, jangan heran, bila pimpinan SKPD yang tidak beta dan berbulan-bulan di luar Kabupaten. Lalu perpanjangan tangan kepala daerah: siapa lagi yang bapak mau percayakan? Hal lain yang nampak di sana adalah semua SKPDnya menjadikan bahan sereb bagi kepala daerah sendiri. Jangan dong, Bupati berikan kebebasan kepada SKPD untuk menjalankan program bapak bupati sendiri untuk sukseskan Visi dan Misi yaitu “Intan Jaya sehat, Intan Jaya Pintar, dan  Intan Jaya Sejahtera”. Kalau Bupati menjadikan SKPD menjadi bahan sereb, lalu yang diharapkan bapak Bupati untuk membangun di Intan Jaya dan bagaimana reaksinya nanti?

Jujur saja, semua SKPD hilang dan tidak ada di kabupaten karena tidak memberi kebebasan untuk menjalankan program kerja, untuk itulah, saya khawatir dengan program menjadi mimpi tinggal mimpi dalam visi dan misi Bupati, jika tidak berikan kebebasan kepada SKPD untuk menyukseskan transformasi pembangunan daerah yang akan berhasil. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, masih dalam sisa waktu, masa pemerintahan bapa segera adakan terobosan-terobosan baru dan beri kebebasan kepada SKPD supaya mengharumkan program Bupati di sana.

(Penulis oleh: Krismas Bagau)
  

kabar amugi kibah