Kepala Suku Moni Ancam Tembak Mati Wisatawan Asing

Gunung Chartenz/ilustrasi

 Papua, Amugi Kibah – Kepala Suku Moni Kabupaten Intan Jaya serta pemilik hak ulayat Gunung Chartenz Melianus Wandagau mengancam tembak mati Wisatawan Mancanegara yang mengunjungi Gunung Chartenz, jika tidak segera dibuatkan perjanjian kerja sama (MOU), antara pemerintah dan masyarakat pribumi.

Selaku pemilik hak ulayat gunung Chartenz atau Mbaigela, Melianus Wandagau meminta Pemerintah agar secepatnya dibuatkan Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara Pemerintah dan Masyarakat Pribumi Intan Jaya.

“Pemerintah Pusat, Provinsi Papua dan Pemda Kabupaten Intan Jaya segera buat Perjanjian Kerja Sama (MOU) dengan masyarakat Intan Jaya,” ucapnya Rabu (6/7/2016).

Dengan tegas dirinya mengatakan jika tak ada perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Kabupaten maka jangan salah masyarakat jika mereka melakukan kekerasan terhadap para wisatawan yang mengunjungi Chartenz.

“Kami akan tembak mati wisatawan yang akan ke Mbaigela atau Chartenz, jika perjanjian kerja sama (MOU) antara Pemerintah Pusat, Provinsi Pemda Intan Jaya tidak dilakukan, maka kami minta pihak-pihak terkait segera buat perjanjian kerja sama (MOU) yang ‘Jelas dan Adil’ supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak,” ujarnya.

Disamping itu hal yang sama dilontarkan oleh Kepala Suku Pougani dan meminta pihak pemerintah agar bisa menyelesaikan persoalan yang dimaksud.

“Pihak-pihak terkait segera buat MOU supaya Wisatawan Manca Negara jalan dengan aman ke Cartenz,” ucapnya.

Kedua tokoh adat tersebut meminta Pemerintah segera mengutamakan pembuatan MOU, untuk membiarkan para Wisatawan Mancanegara mengunjungi gunung Chartenz dengan aman dengan harapan tidak merugikan semua pihak dikemudian hari.  (Misael Maiseni) 

Menteri-menteri Jokowi Setujui KEK Dibangun di Sorong

Rapat Koordinasi Pembangunan KEK di Sorong dan Maraue di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta (Foto: Ekon.go.id)

JAKARTA, KABAR AMUGI KIBAH- Pemerintah Joko Widodo akan melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sorong dan Merauke. 

Pembangunan KEK di Sorong dan Maraue direncanakan akan menjadi titik fokus pemerintah dalam membangun kawasan Industri dan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.

Hal itu terungkap dalam  rapat Koordinasi Perkembangan Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Rabu (29/6).

Dalam rapat koordinasi  itu, ada beberapa isu penting dibahas terkait pembentukan KEK, di antaranya isu soal pengadaan tanah atau lahan, industri jangkar (anchor industry) yang akan menjadi pioneer dan penopang utama KEK, infrastruktur pendukung serta persoalan administratif. 

"Status tanah menjadi penting karena isu ini sering menjadi masalah di Papua, “ kata Ketua Bappenas Sofyan Djalil pada saat rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Rabu (30/6).

Menteri Perdagangan Tom Lembong yang hadir dalam rapat menambahkan, potensi pariwisata di tanah Papua juga besar.

"Jangan sampai KEK merusak lingkungan dan merusak potensi wisata yang ada," kata dia.

Untuk Sorong, seluruh persyaratan administratif sudah lengkap dan rakor menyetujui untuk mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) sehingga resmi ditetapkan sebagai KEK. 

“Kita setujui Sorong sebagai KEK dan segera diproses peraturannya,” kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution. 

Kesiapan lahan dan infrastruktur di KEK Sorong nantinya akan mencakup area seluas 523,7 ha. Adapun rencana pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur akan terbagi menjadi dua tahap, yaitu di tahun 2017-2018 dan 2019-2020. PLN juga sudah siap untuk menyediakan listrik sebanyak 40 MW, sementara infrastruktur juga akan segera dibenahi. 

“Saya atas nama masyarakat Sorong berterima kasih dan ini menjadi hadiah Idul Fitri bagi kami,” kata Bupati Sorong Stepanus Malak. 

Sementara itu, Merauke yang juga akan dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus belum dapat diputuskan dalam rapat pada hari Rabu (29/6) itu karena masih membutuhkan kajian teknis. Secara administrasi, syarat yang belum lengkap adalah dokumen AMDAL, tapi perlu dilihat lagi apakah ada hal lain yang perlu dibicarakan, seperti infrastruktur jalan dan lain sebagainya. 

”Jangan meragukan pemerintah untuk memproses KEK Merauke. Karena secara prinsip, kita sepakat Merauke untuk jadi KEK. Hanya perlu rapat teknis dan kita duduk sekali lagi untuk memutuskan,” katanya.

sumber-SATUHARAPAN.COM 

Imbangi Informasi ULMWP, Indonesia Gunakan Sosial Media

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi sebelum Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin (20/6) (Foto: Bob H Simbolon)

JAKARTA, - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, mengatakan pemerintah Indonesia akan menggunakan sosial media dalam memberikan informasi mengenai Papua berdasarkan fakta yang benar kepada masyarakat di luar negeri.

"Dalam mengantisipasi gerakan separatis, ini yang paling penting yang kita perhatikan, ialah bagaimana kita bisa memberikan informasi seintensif mungkin, sebenar mungkin dengan fakta yang benar kepada masyarakat di luar negeri," kata dia pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin (20/6).

Dia menjelaskan Kementerian Luar Negeri melalui Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri (BPPK Kemlu) telah merumuskan apa yang dinamakan satu narasi tunggal yang terkait dengan Papua.

"Nantinya melalui semua diplomat Indonesia, akan bicara mengenai Papua melalui rujukan data dari BPPK Kemlu," kata dia

Dia menjelaskan tindakan tersebut harus dilakukan untuk mengimbangi disinformasi yang selalu dicoba disebar-luaskan oleh kelompok-kelompok separatis tersebut karena mereka tidak bicara dengan data.

"Kita memiliki keuntungan karena mereka bicara dengan tidak memiliki data dan kita terus menguatkan diplomasi kita agar kedaulatan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terusik dari kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Delegasi Indonesia dalam pertemuan di Konferensi Tingkat Menteri Melanesian Spearhead Group (MSG) di Fiji beberapa hari yang lalu, menyampaikan bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tidak lebih dari gerakan separatis yang tidak memiliki legitimasi mewakili masyarakat Papua.

Indonesia Minta Bantuan Bank Dunia Bangun Pertanian di Merauke Papua

Ilustrasi: Peta Provinsi Papua. (Foto: geospasial.bnpb.go.id

MERAUKE, - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil telah meminta bantuan Bank Dunia untuk membangun pertanian di Kabupaten Merauke, Papua.

"Kita sedang diskusi dengan Bank Dunia untuk mendesain, bagaimana membangun Merauke, Provinsi Papua ini pertanian sustainable (berkelanjutan)," kata Sofyan saat berada di Merauke, hari Sabtu (18/6).

Menurut dia, penyiapan irigasi sangatlah penting dan hal itu menjadi perhatian, apalagi Kabupaten Merauke memiliki kontur tanah datar sehingga mudah dikembangkan menjadi perkebunan padi.

"Belanda dulu pernah membikin "pilot project" dan cukup berhasil. Saya mengatakan cari dokumen studi Belanda karena mereka sangat teliti, detil. Dan saya akan kembali lagi bersama tim ahli dari Bank Dunia atau dari mana untuk kita akan melihat bagaiamana mengembangkan Papua khususnya Merauke," katanya.

Jika telah dilakukan survei dan berhasil memberdayakan dua juta hektar, kata Sofyan, Merauke akan menjadi lumbung pangan di Indonesia bahkan untuk negara tetangga.

"Kita juga perlu mengembangkan ekonomi lokal," katanya.

Menteri Sofyan Djalil merupakan anggota rombongan yang datang bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, dalam rangka tatap muka dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Merauke. (Ant)

sumber- Satuhan Harapan.com

Editor : Eben E. Siadari

"Pembangunan Papua menggunakan pendekatan antropologi"

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/M. Agung Rajasa/P003)

 Pemerintah menggunakan pendekatan antropologi, Papua dibagi menjadi tujuh wilayah adat, sesuai suku besar yang ada di sana dan dalam pembangunan itu orang Papua ikut terlibat,"

Kabar Amugi kibah,Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan di Papua menggunakan pendekatan antropologi.

"Pemerintah menggunakan pendekatan antropologi, Papua dibagi menjadi tujuh wilayah adat, sesuai suku besar yang ada di sana dan dalam pembangunan itu orang Papua ikut terlibat," kata Luhut di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pembangunan di Papua akan dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan mengutamakan pembangunan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu.

Mengenai pelanggaran HAM di Papua, pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut, penyelesaian itu juga melibatkan orang Papua.

"Dari 22 kasus yang mereka laporkan sekarang tinggal 12, nanti akan dikelompokkan lagi, kami akan tuntaskan masalah ini. Kalau perlu diadili ya diadili, tetapi semuanya harus dengan data," kata dia.

Dia meyakini bahwa Indonesia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa perlu bantuan orang lain.

Pada awal Mei, Kemenkopolhukam mengundang mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta untuk berkunjung dan melihat situasi di Papua, Horta mengatakan Indonesia dapat menyelesaikan masalah HAM Papua tersebut.

Dia mengatakan sebagain besar masyarakat Papua masih percaya dengan pemerintah Indonesia dan tidak mau berpisah.

"Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan, aku melihat banyak harapan pada pemerintahan yang baru ini," kata Ramos Horta. 

Papua Merdeka Menguat, Otus Plus akan Kembali Diperjuangkan

Hinca Panjaitan/ilustrasi

Kabar Amugi kibah( mk) Jakarta: Undang-undang Otsus Plus akan kembali diperjuangkan walau pemerintahan Jokowi-JK enggan memasukannya dalam program Legislasi Nasional. Kali ini motornya penggeraknya ialah Partai Demokrat.

Hinca Panjaitan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat memastikan pihaknya akan memperjuangkan RUU Otsus Plus, saat menutup rapat koordinasi  DPD Demokrat Papua di Jayapura,

“Kalau pemerintah kemarin tidak memasukan, namun mulai hari ini, Rakorda ini adalah momentum untuk memperjuangkan RUU Otsus Plus sebagai solusi terbaik bagi Papua,” kata Hinca Rabu (3/5/2016).

Ia juga memerintahkan jajaran partai Demokrat dari pusat hingga tingkat cabang bersatu memperjuangkan RUU Otsus Plus.

Politisi Muda partai Demokrat asal Tanah Batak itu berjanji akan menyampaikan kepada ketua umum partai demokrat, juga meminta Fraksi Partai Demokrat DPR RI agar RUU Otus Plus dibahas dalam rapat pembahasan mendatang.

“Tidak usah khawatir, Demokrat paling depan perjuangkan RUU Otsus Plus Papua dan saya sekjen DPP Partai Demokrat akan memimpinnya langsung,” kata Hinca optimis.

Gubernur Papua, Lukas Enembe Mengatakan, persoalan papua telah menjadi isu internasional. Teriakan ‘Papua Merdeka’ terjadi di mana-mana. Menurutnya, RUU Otsus Plus bisa menjadi affirmasi untuk menuntaskan persoalan Papua.

Isu Papua, menurut Enembe,  tidak dimainkan untuk kepentingan politik. Papua sebenarnya sama dengan provinsi lainnya. Oleh karena itu harus diberikan kepercayaan untuk membangun.

“Jadi, RUU Otsus Plus untuk menjawab permasalahan yang tengah terjadi di Papua yang kini menjadi isu internasional,” tegasnya seperti dikutip wiyainews.com. (Auki G.T.)

Kopassus Ajak Mahasiswa Ekspedisi ke Papua Barat

Foto: Elza Astari/detikcom

 

Jakarta, Kabar amugi kibah - Kopassus kembali menggelar Ekspedisi NKRI yang pada awal 2016 akan dilakukan di Papua Barat. Korps baret merah pun mengajak serta mahasiswa yang berminat bergabung dalam ekspedisi tahunan ini.

Kegiatan program ekspedisi akan mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk para ahli. Kegiatannya adalah meng-eksplore potensi alam yang kali ini sasarannya adalah seluruh wilayah di Papua Barat.

"Kegiatan berupa penjelajahan, penelitian lintas keilmuan dan pengabdian masyarakat. Semua dari berbagai komponen," ungkap Kabagops ekspedisi Letkol Inf Rachmad PS dalam acara sosialisasi Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 di Balai Komando, Mako Kopassus, Cijantung, Jaktim, Selasa (3/11/2015).

Hadir dalam acara sosialisasi Danjen Kopassus Mayjen TNI Herindra, sejumlah komandan satuan seperti Dangrup 3 Kolonel Inf Richard Tampubolon, Dansat 81 Gultor Kopassus Kolonel Inf Thevi Zebua dan petinggi di jajaran korps baret merah. Selain itu sosialisasi juga dihadiri perwakilan perguruan tinggi, mahasiswa, perwakilan TNI/Polri, dan tenaga ahli.

"Ekspedisi akan diikuti oleh 1.200 peserta dari pusat dan daerah. Baik dari TNI/Polri, tenaga ahli, mahasiswa, umum atau relawan, dan juga kementerian/lembaga/instansi," kata Rachmad.

Tujuan dari ekspedisi adalah untuk mendata dan memetakan semua potensi SDA dan SDM, mendorong peningkatan kesejahteraan sosial, menumbuhkan rasa cinta Tanah Air dan meningkatkan pertahanan keamanan nasional. Tak hanya itu, program ini secara spesifik akan melakukan penelitian mengenai kehutanan, flora dan fauna, geologi, potensi becana, dan sosial budaya.

"Termasuk membuka daerah terisolir, mendorong peningkatan kesejahteraan sosial serta kesadaran akan pertahanan dan keamanan wilayah. Selain penelitian peserta juga akan mengajar masyarakat," jelas Rachmad.

Namun untuk bisa ikut dalam seleksi ini tidak bisa sembarangan. Kopassus akan melakukan seleksi bagi seluruh peserta. Pasalnya kegiatan ini memerlukan fisik dan psikologi yang bagus mengingat waktunya cukup lama dan area penjelajahan mulai dari gunung, hutan, hingga pantai.

Secara keseluruhan kegiatan akan berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Untuk terjun ke lapangan diagendakan akan berlangsung selama 3,5 bulan untuk mengitari wilayah-wilayah di Papua Barat.

"Untuk mahasiswa hanya boleh bagi mereka yang sudah akan melaksanakan skripsi. Harus ada surat rekomendasi dari kampus dan surat izin dari orangtua. Pendaftaran untuk wilayah Jabodetabek langsung ke Mako Kopassus, tapi yang di daerah di masing-masing kodam," tutur Rachmad.

Kopassus juga membuka pendaftaran melalui situs online dan dapat diakses di www.ekspedisinkri.com dengan tanggal pendaftaran serta pengumpulan berkas mulai dari 5 November sampai 24 Desember 2015. Pengumuman seleksi administratif pada 25 Desember 2015.

Bagi mereka yang lulus tahap ini, seleksi tahap 2 akan dilakukan pada 5 sampai 8 Januari 2016. Jika berhasil lolos untuk seleksi fisik, maka otomatis peserta akan ikut dalam ekspedisi. Namun sebelumnya peserta akan mendapat pembinaan di Pusdik Kopassus Batujajar mulai 10-27 Januari 2016.

"Kita hanya bawa yang sehat. Gimana bisa nolong masyarakat kalau nggak bisa nolong diri sendiri. Minimal harus bisa renang, dan kita ada tes psikologis. Pelaksanaan mulai 1 Februari sampai 31 Mei 2016," tutur Rachmad.

Selain mahasiswa, ekspedisi ini juga mengajak peserta dari umum atau relawan yang memiliki kompetensi dalam bidang kegiatan alam terbuka atau keterampilan lainnya. Seperti fotografi, sinematografi, SAR, komputer, media, dll.

Sementara itu menurut Danjen Kopassus, Papua Barat dipilih sebagai lokasi ekspedisi pada 2016 untuk bergantian. Tahun lalu ekspedisi digelar di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

"Emang ini kan agenda tahunan sejak 2011 dimulai dari Sumatera sampai Bali dan Nusa Tenggara tahun ini. Kita lakukan supaya kita bisa explore potensi yang ada di Indonesia," ucap Herindra di lokasi yang sama.

"Ini kolaborasi antara TNI, mahasiswa dan komponen lain dengan harapan kita bisa tahu tentang Indonesia karena masih banyak wilayah Indonesia yang belum dieksplore. Di Papua Barat banyak kekayaan alam yang belum dieksplore saya yakin akan banyak potensi di sana yang bisa digali," sambungnya.

Untuk mahasiswa yang akan menjadi peserta, Kopassus akan menjadikan ekspedisi ini untuk dapat dimanfaatkan sebagai tempat penelitian skripsi dan atau dikonversikan bagi kegiatan KKN. Kopassus akan mengadakan MoU dengan sejumlah perguruan tinggi (PT).

"Jangan sampai mahasiwa yang ikut nggak ada nilai positifnya, karena pelaksanaan juga lama sehingga akan dikonversikan ke nilai KKN. Nanti tenaga ahli yang akan beri nilai. Ada beberapa PT yang sudah MoU ke kita, nanti kita MoU lagi dengan kampus lain," terang Herindra.

Ekspedisi ini ternyata cukup diminati oleh para mahasiswa. Seperti mahasiswa STTI I-Tech, Jendro (20) yang berharap bisa ikut dalam kegiatan ekspedisi bergengsi ini.

"Pengennya sih ikut tapi saya masih semester 3, terus nggak bisa berenang. Semoga bisa masuk. Asyik bisa ikut ekspedisi kayak gini," ujar Jendro yang hadir dalam acara sosialisasi.

Hal yang sama diungkapkan oleh anggota Menwa Jayakarta, Nawfil dan Mufid. Meski sudah lulus dari kampusnya, keduanya masih aktif dalam kegiatan Menwa dan berharap bisa ikut dalam program tersebut.

"Kami baru aja lulus. Tapi masih aktif di menwa. Mau banget ikut. Tadi kata panitia nanti akan ditentukan masuknya umum/relawan atau ke menwa. Kami sudah lakukan persiapan dari sekarang," tukas Mufid yang hadir dengan seragam menwa-nya.

"Persiapan latihan fisik, kesehatan, berenang, pola makan juga diatur. Alasan mau ikut karena pertama cinta Tanah Air, lalu kami ingin melakukan pengabdian masyarakat,"

Freeport Ingin Lepas 10,64% Saham Lewat IPO, Aturannya Belum Ada

Jakarta -PT Freeport Indonesia akan menawarkan 10,64% sahamnya ke pemerintah sebagai kewajiban divestasi saham. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini ingin saham dilepas dengan mekanisme Initial Public Offering (IPO) di pasar saham, namun belum ada payung hukumnya.

"Saat ini belum bisa IPO. Belum ada aturan hukumnya," kata Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama, ditemui di Wisma Bakrie, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Riza mengungkapkan, saat ini saham Freeport sebanyak 9,36% sudah dikuasai pemerintah pusat. Pihaknya menargetkan secara bertahap pada 2019 divestasi saham yang dilepas mencapai 30%.

"Ingin menjadi 30% pada 2019 saham yang dimiliki pemerintah. Tahun ini rencana kami akan divestasi saham 10,64%. Jadi totalnya tahun ini 20%," kata Riza.

Namun Freeport kata Riza baru akan melepas sahamnya 10,64% bila perpanjangan kontrak di Grasberg, Papua sudah jelas yakni hingga 2041, atau diperpanjang 20 tahun setelah kontrak berakhir pada 2021.

"Tapi divestasi baru bisa dilakukan kalau perpanjangan kontrak sudah jelas. Dapat jaminan kelanjutan operasi Freeport dan kepastian fiskal sampai dengan 2041," katanya.

Bila Freeport sudah mendapatkan perpanjangan kontrak, pihaknya juga langsung merealisasikan investasi pengembangan tambang bawah tanah dan penambahan kapasitas smelter di Gresik, Jawa Timur.

"Sejalan dengan sudah dilakukannya investasi senilai US$ 4 miliar, serta rencana investasi berikutnya sebesar US$ 15 miliar di Papua ditambah US$ 2,3 miliar dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Gresik," katanya.

Riza menambahkan, dalam Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, urutan divestasi itu pertama pemerintah pusat, kemudian baru BUMN, lalu BUMD.

"Belum diatur mekanisme IPO. Kami belum mengatur berapa proporsi masing-masing divestasi dari 10,64% itu. Kita tunggu mekanismenya jelas. Kita tunggu revisi keempat dari PP itu," ucapnya.

Bagi Freeport, mekanisme penawaran saham lewat IPO jauh lebih baik, karena dapat dipertanggungjawabkan, dan rakyat Indonesia merasa memiliki Freeport.

"Kita lebih pilih ke IPO karena lebih transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kepemilikannya ke publik kan jadi publik bisa ikut memiliki," tutup

berita terkait:

ESDM: Freeport Dapat Sinyal Keras Kontraknya Diperpanjang

Bos Besar Freeport Sebut Sudah Dapat Kepastian Perpanjangan Kontrak

Menteri ESDM Bicara Soal Freeport dan Rencana Investasi Ratusan Triliun

Gubernur Papua Marah Tiga Menteri Kunjungi PT. Freeport Diam-Diam

Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Foto: google.com)

Timika, (KM)—Gubernur Papua, Lukas Enembe, sangat kecewa sekaligus marah lantaran tiga menteri Kabinet Kerja itu secara diam-diam berkunjung ke area Pertambangan PT FreeportIndonesia. Apalagi menurut dia, lawatan itu tanpa berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

"Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu?" kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, di Timika, Senin (21/9), seperti dilansir dari Antara, merdeka.com, Senin, (21/09).

Eltinus mengatakan dia saat ini sedang berada di Manado, Sulawesi Utara, guna menghadiri rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria, dan kementerian terkait lainnya soal penyelesaian status hukum tanah-tanah bandara bekas peninggalan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Ketiga mentri itu, yaitu: Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.

Ketiga menteri didampingi sejumlah pejabat teras BUMN itu, tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika, pada Sabtu (19/9) pukul 04.30 WIT. Mereka menumpang pesawat Airfast milik PT Freeport Indonesia. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Tembagapura dengan menumpang helikopter Airfast milik PT Freeport. Eltinus mengatakan, baru mengetahui kegiatan kunjungan kerja ketiga menteri itu sehari setelahnya.

"Mereka meminta untuk melakukan rapat dengan kami dari Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo Rumah Negara (rumah jabatan Bupati Mimika di Karang Senang-SP3) pada hari Minggu jam 10 pagi. Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena itu hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah," ujar Eltinus.

Terkait hal itu, kata Eltinus, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika menyatakan akan menyampaikan surat protes keras kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta.

"Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden di Jakarta. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti ini. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu harus koordinasi dengan pemda," ucap Eltinus sambil bersungut.

Eltinus juga mempertanyakan ada kepentingan apa di balik kunjungan ketiga menteri secara diam-diam ke Freeport. Dia menilai selama ini pemerintah pusat memberikan hak-hak sangat istimewa kepada PT Freeport Indonesia.

Akibat adanya perlakuan istimewa itu, ujar Eltinus, terkadang para pejabat Jakarta tidak pernah merasa ada pemerintahan di Papua yang juga punya hak dan kewenangan mengatur dan mengawasi Freeport.

Kunjungan kerja ketiga menteri itu berlangsung di tengah-tengah sengketa dengan warga Suku Amungme. Mereka meminta perusahaan penambangan emas asal Amerika Serikat itu membayar ganti rugi lebih dari Rp 400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare buat kelanggengan bisnis pertambangannya.

Tuntutan imbal balik pemanfaatan tanah hak ulayat itu didasarkan atas kenyataan. Selama lebih dari 40 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Papua, perusahaan itu belum pernah sepeser pun membayar ganti rugi hak ulayat Suku Amungme.

Freeport kabarnya hanya membayar dana satu persen, atau sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996, sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat setempat. Tentu bukan itu keinginan warga setempat dan jumlahnya pun jauh dari harapan.

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) pertama di Indonesia yang menjalin kontrak karya I dengan Pemerintah Indonesia pada 1967. Mereka memperpanjang kegiatan pengerukan emas dan hasil tambang lainnya melalui kontrak karya tahap II pada 1991, semasa pemerintahan Presiden Soeharto.

Menjelang masa akhir kontrak karya tahap II PT Freeport pada 2021, mereka kini terus melobi pemerintah di Jakarta guna segera mendapatkan kepastian perpanjangan kegiatan pertambangannya, melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).(Alexander Gobai/KM)

Pertemuan Gubernur dan 16 Bupati Papua dengan Barack Obama

Presiden AS Barack Obama di Oval Office, White House (photo by Pete Souza)

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe bersama 16 Bupati di wilayah Pegunungan Papua, direncanakan bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan Presiden AS Barack Obama bulan Juli 2013. Selain itu, Gubernur dan para bupati akan menggelar pertemuan dengan pemilik PT Freeport Indonesia di Amerika Serikat.

“Bulan depan, sesuai rencana, saya akan memimpin para bupati di wilayah pegunungan tengah ke Amerika untuk bertemu dengan Barack Obama, Presiden AS,” ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe, kepada wartawan di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Senin (24/6/2013).

Pertemuan dengan Barack Obama difasilitasi adik sang presiden, Maya Soetoro. “Adik Barack Obama, Maya Soetoro sebelum berangkat ke Amerika akan berkunjung ke Papua, karena dia sangat tertarik dan berkeinginan besar untuk mendukung program pendidikan dan kesehatan di tanah Papua,” kata Lukas.

Sementara, untuk pertemuan dengan pemilik PT Freeport Indonesia, Moffett, Lukas mengatakan akan dibicarakan masalah Freeport di tanah Papua. Gubernur berharap dapat membicarakan keberpihakan Freeport kepada rakyat Papua, khususnya pemilik tambang, yang selama ini belum merasakan hasil buminya sendiri.

“Kami berharap, dengan cara ini, Freeport bisa berbuat yang lebih banyak lagi kepada rakyat Papua, khususnya masyarakat pemilik tambang, seperti di kabupaten Puncak dan Intan Jaya, karena satu persen yang diberikan selama ini tidak seimbang dengan apa yang diambil dari perut bumi Papua,” bebernya.

Gubernur Papua Lukas Enembe berbincang dengan warga. (photo: Katharina Lita

Adik Presiden Amerika Barack Obama, Maya Soetoro, menyangkal pemberitaan bahwa dia akan memfasilitasi pertemuan Gubernur beserta 16 bupati di Papua dengan kakaknya. Maya yang juga dosen di Universitas Hawaii meluruskan kabar tersebut.

“Ini hanya sebuah kesalahpahaman. Saya bukan seorang pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan tindakan untuk menghubungkan pertemuan ini,” ujar Maya Soetoro melalui juru bicaranya, Micah Fisher, Selasa (25/6/2013). Pernyataan Maya terkait dengan berita berjudul Gubernur dan 16 Bupati Pegunungan Papua Akan Bertemu Barack Obama.

Maya menjelaskan, tanggal 9-16 Juni lalu, dia bersama delegasi dari Universitas Hawaii berkunjung ke Yogya. Delegasi tersebut membicarakan kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia di bidang pendidikan.

“Saat itu, selain bertemu perwakilan dari universitas-universitas di Indonesia, ada juga pertemuan dengan delegasi dari Papua, karena pendidikan di Papua kan sangat sulit,” ungkap Maya.

Maya Soetoro, adik Presiden AS Barack Obama (photo: Lucy Pemoni / AP)

Maya pun terlibat diskusi dengan delegasi tersebut apa yang bisa dikembangkan dari pendidikan di Papua. Selanjutnya delegasi dari Papua itu sempat meminta dirinya untuk menyiapkan pertemuan dengan Barack Obama.

“Tidak pernah ada informasi bahwa saya menyanggupi, karena memang tidak mempunyai kewenangan. Kakak saya sangat tegas mengatakan cara kerja yang sah itu sangat penting,” lanjutnya. (detik.com)

TRILOGI PENIPUAN DI PAPUA

Republik Indonesia (RI) menghalalkan segala cara dalam menghadapi perjuangan bangsa Papua. Salah satu caranya melalui penerapan taktik tipu muslihat. Bukan hanya melalui kata-kata saja, tapi tipu muslihat RI dikemas juga dalam dan melalui berbagai kebijakan pembangunan.

Kebanyakan pejabat di Papua tertipu dengan banyak tipu muslihat dari Jakarta. Pejabat pemerintah Papua pun telah meniru gaya tipu muslihat dari gurunya, "Pemerintah Pusat". Dan, ikut menipu orang asli Papua .

Akhirnya, terjadilah mata rantai penipuan, yaitu "Jakarta tipu Papua" (JATIPA), "Papua tipu Jakarta"(PATIPA), dan "Papua tipu Papua" (PATIPA). Mata rantai penipuan ini saya beri nama "TRI LOGI PENIPUAN".

Tri Logi Penipuan itu adalah gaya pemerintah pusat yang kini dipraktikkan oleh pemerintah di tanah Papua. Tipu muslihat itu dikemas misalnya dalam pemekaran daerah otonomi baru. Pemekaran di
tanah Papua tidak sesuai dengan syarat-syarat pembentukan. Pada tahun 2013 hanya 2 provinsi dan 41 kabupaten/kota di tanah Papua.

Pada akhir tahun 2013, atas amanah presiden RI pada 27 Desember 2013 menetapkan 3 provinsi dan 33 kabupaten/kota di tanah Papua. Jadi, jumlah total kabupaten/kota di tanah Papua adalah 74 dan jumlah total provinsi sebanyak 5.

Bandingkan dengan jumlah pemekaran baru pada tahun 2014 dari Sabang sampai Ambon hanya 32 kabupaten/kota. Sementara di tanah Papua, pemekaran Daerah Otonomi Baru sebanyak 33. Penduduk di Papua hanya berkisar lebih dari 4 juta jiwa.

Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang jumlah penduduknya masing-masing 50 juta jiwa, tetapi tidak sebanyak pemekaran kabupaten/kota baru seperti di Papua. Agus Kraar katakan, "Itu artinya bahwa orang Papua benar-benar tenggelam sesuai tesis Sendius Wonda dan Socratez Sofyan Yoman dalam buku: Tenggelamnya Rumpun Melanesia dan Pemusnahan Etnis Melanesia." 

Selama ini terjadi baku tipu antara Orang Papua tertentu dan Jakarta. Juga antara orang Papua. Jakarta menipu orang Papua dengan banyak janji dan tawaran manis, namun ternyata hasilnya pahit/racun yang mematikan/menghancurkan eksistensi dan kelangsungan hidup orang asli Papua.

Misalnya, Otonomi Khusus yang kini menjadi lambang kejahatan kemanusiaan. Ini yang disebut Jakarta tipu Papua (JATIPA). Selain itu, ada orang Papua tertentu yang kejar jabatan, kehormatan dan kekayaan menipu Jakarta dengan banyak alasan. Seperti menggunakan isu Papua Merdeka sebagai harga tawar untuk meloloskan kepentingan pribadi/golongan.

Padahal, tanpa keterlibatan mereka dalam perjuangan Papua Merdeka, orang asli Papua yang lain tetap akan berjuang; tanpa keterlibatan mereka, Papua pasti akan merdeka pada waktu-Nya. Mereka itu bukan penentu Papua Merdeka, tetapi mereka ini hanyalah "Pelacur Politik", tetapi Jakarta tertipu. Ini yang disebut Papua Tipu Jakarta (PATIJA).

Terjadi pula Papua tipu Papua (PATIPA). Ada orang Papua tertentu menipu orang asli Papua, misalnya mereka berkampanye bahwa dengan adanya pemekaran kabupaten/provinsi baru di tanah Papua, orang Papua akan lebih sejahtera. Ternyata itu tidak terbukti.

Pemekaran Daerah Otonomi Baru di tanah Papua sudah terbukti menjadi jembatan untuk
menciptakan marginalisasi, diskriminasi, minoritasi dan pelanggaran HAM yang berakibat pada pemusnahan etnis Papua.

Ada pula orang Papua tertentu menipu orang asli Papua pada saat kampanye menjelang Pilkada, baik bupati/gubernur dan juga kampanye menjelang pemilihan umum, baik pemilihan DPR maupun Presiden RI.

Mereka berkampanye bahwa setelah terpilih, mereka/ia akan memerdekakan Papua, atau akan mensejahterakan rakyat. Namun, setelah di antara mereka ada yang terpilih, ternyata mereka tidak menepati janji-janji manisnya. Justru mereka menjadi kaki tangan NKRI untuk menjajah orang
Papua.

***
Penipuan sudah menjadi tradisi RI. Misalnya, sejarah Indonesia itu kebanyakan ditambal sulam dan direkayasa. "Penipuan" sudah diterapkan oleh RI sejak proses aneksasi bangsa Papua ke dalam NKRI. RI berhasil menipu segelintir orang Papua pada tahun 1960-an. Penipuan itu lebih banyak dilakukan oleh masyarakat migran tertentu yang berasal dari Indonesia Timur yang didatangkan oleh pemerintah Belanda.

Orang Papua tertentu ini tertipu dengan kelicikan orang Indonesia. Setelah Indonesia menduduki di tanah Papua, pada akhirnya orang Papua yang tertipu itu, ada yang kecewa. Ternyata kemudian mereka mengetahui karakter dan tabiat Indonesia yaitu negara miskin, rakus, kejam, bodoh, penipu, pembunuh dan perampok. Walaupun orang asli Papua sudah mengetahui karakter dan tabiat Republik Indonesia, namun sampai saat ini ada orang asli Papua tertentu yang masih setia dan berkorban untuk
keutuhan NKRI.

"Jakarta Tipu Papua" (JATIPA), Papua Tipu Jakarta (PATIJA), dan Papua Tipu Papua (PATIPA) yang disebut TRI LOGI PENIPUAN itu dapat juga disebut "TIGA MATA RANTAI AKAL BUSUK PENIPUAN". TRI LOGI PENIPUAN Ini sudah berakar kuat dalam praktek perpolitikan di Indonesia selama ini, maka sangat sulit untuk mencabut dan memperbaikinya. Kecuali ada mukjizat dari Tuhan. Karena itu, selama bangsa Papua masih berada dibawah penjajahan RI, maka selama itu pula TRI LOGI PENIPUAN itu akan dipraktekkan.

Tidak ada cara lain bangsa Papua keluar dari praktek Tiga Dimensi Akal Busuk penipuan ini, kecuali keluar melalui satu jalan yaitu Papua Merdeka (Berdaulat Penuh).

Inilah saatnya setiap orang asli Papua dan para simpatisan di mana saja Anda berada, baik yang
berkarya dalam sistem NKRI maupun yang berada di luar sistem NKRI untuk segera membangun persatuan nasional dan pemulihan diri menuju kebebasan total dan pemulihan bangsa Papua.

Dihimbau kepada rakyat bangsa Papua, lebih khusus para pejuang Papua di mana saja Anda berada camkanlah bahwa "Penipuan" itu bukan gaya dan tradisi dari para moyang bangsa Papua, tetapi itu gaya moyang dan pemerintah Indonesia, yang kini diwariskan kepada para pejabat pemerintah di tanah Papua, karena itu rakyat bangsa Papua jangan sekali-kali meniru gaya Tri Logi Penipuan itu. Gaya dan tradisi para moyang Papua adalah jujur dan apa pun masalah dibawah ke para-para adat untuk memecahkan masalah agar menciptakan perdamaian dan kebaikan.

Kepada para pejabat Papua segera berhenti melacurkan diri dalam permainan kotor. Serta kepada RI segera berhenti menipu bangsa Papua melalui berbagai siasat, dan mari majukan Dialog  untuk menyelesaikan masalah Papua dengan damai yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral demi tegakan martabat manusia Papua di atas segala kepentingan.

Selpius Bobii adalah Ketua Umum Front PEPERA Papua Barat, juga TAPOL Papua.

Sumber : http://majalahselangkah.com

Kepala Suku Moni Tolak Perusahaan Masuk Wilayahnya

Jayapura, Jubi –  Kepala suku besar Moni Intan Jaya, tingkat Provinsi Papua, Agustinus Somau menyatakan, menolak semua perusahaan yang akan masuk ke wilayah adatnya.

Menurutnya, hingga kini belum ada satu perusahaan pun yang membuat kesepakatan dengan masyarakat adat. Kini informasi yang didapat pihaknya, akan ada perusahaan masuk ke Intan Jaya untuk mengelola pariwisata Cartenz.

“Freeport juga penggalian tambang bawa tanahnya, sudah sudah masuk wilayah Intan Jaya. Masyarakat menolak itu, karena hingga kini belum ada kesepakatan dengan masyarakat adat,” kata Agustinus Somau di Jayapura, Senin (16/2/2015).

Menurutnya, perusahan manapun yang ingin beroperasi di wilayah adatnya, harus terlebih dahulu bermusyawarah dan memubuat kesepakatan dengan masyarakat adat setempat.

“Suku Moni belum pernah melakukan musyawarah adat. Gubernur, menteri, bupati, dan DPR jangan ambil kebijakan sendiri. Masyarakat adat ini punya organisasi. Freeport saja belum pernah bayar adat suku Moni. Jangan bawa perusahaan baru masuk ke tanah adat kami,” ucapnya.

Katanya, selama ini masyarakat adat hanya dibodohi. Hingga kini masyarakat adat masih miskin dan terpinggirkan. Padahal, pembagian hasil kekayaan alam diatur dalam undang-undang.

“Jadi stop. Selesaikan dulu hak ulayat masyarakat adat. Selama ini Pemda Intan Jaya sendiri, juga belum pernah bicara dengan masyarakat adat,” katanya.

Hal yang sama dikatakan salah satu pemuda Intan Jaya, Yafet M. Katanya, jangan memprovokasi masyarakat dengan hal-hal yang bisa mengganggu ketentraman warga Intan Jaya. (Arjuna Pademme)

Eks Menteri SBY Tagih Janji Jokowi

JAKARTA - Rakyat Papua menyambut positif gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkomitmen menjadikan bumi Cenderawasih menjadi lebih damai.

Mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) di era SBY, Freddy Numberi menagih janji Jokowi, yang telah mengeluarkan dua pernyataan untuk membuat masyarakat di pulau paling timur Indonesia tersebut merasa aman.

"Pada perayaan Natal tanggal 27 Desember 2014, Jokowi, mengatakan rakyat Papua butuh didengarkan, dan Jokowi mengatakan kita ingin akhiri konflik dan jangan lagi ada kekerasan. Tanggal 9 Mei 2015 kata Jokowi dirinya ingin menciptakan Papua sebagai wilayah yang damai, adil dan sejahtera. Dan itu harus segera diwujudkan," ungkap Freddy di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Mantan Gubernur Papua ini juga meminta ke semua pihak untuk tidak membesar-besarkan insiden pembakaran masjid di Tolikara yang terjadi saat hari raya Idul Fitri lalu.

"Insiden Tolikara itu kecil, jangan lagi dibesar-besarkan dan jangan dipanas-panasi lagi, sehingga masalah itu tidak menjadi sorotan nasional," katanya.

Pria yang juga pernah menjadi Menteri Perhubungan ini menambahkan, seluruh masyarakat Papua sangat ingin wilayahnya menjadi aman dan tentram. Namun, selalu ada saja oknum yang sengaja membuat Papua menjadi mencekam.

"Sejak lama, kita harapkan Papua itu damai, tapi ada saja yang pembunuhan dan ada aja yang buat tidak damai," pungkasnya.

Jokowi Akan Berkantor di Papua

JAKARTA - Seringnya melakukan kunjungan kerja ke Papua, rupanya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin berkantor di bumi Cenderawasih tersebut.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamananan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, alasan Jokowi ingin berkantor di Papua agar lebih dekat dengan masyarakat di sana.

"Kita akan membangun guest house (rumah singgah) untuk beliau ada tempat di sana, dan bekerja di sana kan bekerja bisa di mana saja, tidak harus di Jakarta, kan kantor bisa dimana saja bisa di Sentani, bisa di Jayapura," ungkap Tedjo di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Tempat singgah atau kantor tersebut dikatakan Tedjo tidak harus mewah dan megah sepeti di Istana Bogor. Menurutnya, yang terpenting Jokowi bisa lebih dengan masyarakat di Papua.

"Beliau ingin tidak terlalu mewah dan (terpenting) beliau bisa bertemu dengan masyarakat (Papua), dan masyarakat bisa bertemu beliau di sana," katanya.

Saat disinggung kapan akan dibangunnya tempat singgah tersebut, Tedjo mengaku belum bisa memastikannya, tatapi dia menegaskan secepat mungkin rencana tersebut akan segera direalisasikan. "Kapan saja akan membangun itu," pungkasnya.




Sumber :http://news.okezone.com/ 

BENTUK IMPREALISME, KAPITALISME DAN KOLONIALISME DI HAPUSKAN DIATAS MUKA BUMI

SWP-News, Bentuk kapitaslisasi, Imprealisasi dan kolonialisasi yang semakin genjar di belahan dunia, adalah bentuk tindakan yang tidak dapat mematuhi nilai-nilai kemanusia yang mengedepankan prinsip-prinsi kedaulat yang berada dibawa satu nagara yang berdaulat. Negara berdaulat, tetapi menindas sewenang-wenang dan sering diantek-antek kaum imprealis/kapitalis melalui hubungan bilateral sepang hidup negara berdaulat ini.

Dalam hal ini, kepulauan ras melanesia, wilayah papua barat tidak terluput dari pengalaman imprealisasi, kapitalisasi dan kolonialisasi semakin inklusif. Tak pernah kunjung berhenti atas ketamakan penguasa terhadap rakyatnya.

Seringkali kita membenci terhadap Indonesia karena adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang begitu lama terjadi di Tanah Papua.

Semestinya, kita jangan selalu membenci kepada kaum penjajah tetapi juga kepada negara asing yang sedang menguras kekayaan alam kita saat ini. Karena negara penjajah pun sering menghormati, dan selalu bertahluk dibawa kaki tangan imprealisme, kapitalisme dari negara superpower (Amerika).

Indonesia bertindak kebodohan terhadap rakyat-Nya, sehingga negara berdaulat itu dapat dikatakan sebagai negara konsumtif atas kekayaan alam-Nya. Bertindak brutal yang tak bermoral, terhadap suatu bangsa dapat kutuki, oleh “Tuhan Yang Maha Esa”. Tak berkenan atas tindakan sewenang-wenang yang diterapkan oleh penguasa atau penajajah terhadap bangsa melanesia, papua barat selama ini.

Tindakan dan kekerasan TNI/POLRI, disebabkan kurangnya proteksi dari penguasa itu sendiri, sehingga bangsa papua wajib menuntut hak kebebasan kepada pemerintah Indonesai, Amerika dan Belanda harus menyelesaikan persoalan papua, dibawa pengawasan perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

Selama ini, Indonesia tak pernah menikmati hasil kekayaan alamnya, 100% sebagai sebuah negara yang berdaulat, tetapi diatur oleh negara imprealis/kapitalis. Itulah sebabnya, derat sebuah negara semakin menghilang atas nama negara berdaulat, sehingga landasan hidupnya dikantongi oleh sistem imprealisme dan kapitalisme secara terstruktur. 

Pemerintah Indonesia jangan heran, bila papua sudah mereka, karena dukungan dari rakyat Nusantara menjadi kebersaamaa kita untuk membubarkan bentuk republik/NKRI lalu membentuk negara rakyat nusantara (NRN). Kita adalah manusia yang paling mulia dan saling berafeksi sesama, sebagai umat beragama yang mempunyai “Tuhan Yang Maha Esa” sehingga nilai-nilai atau prinsip-prinsip humanis terus bangkit dari berbagai kota di negara ini.

Diikuti perkembangan saat ini, rencananya akan membubarkan negara bentuk republik / NKRI, lalu akan membentuk Negara Rakyat Nusantara, (NRN). Hal seperti itu sangat wajar karena kedaulatan penuh ada ditangan rakyat-nya. Bukan selalu diantek-antek oleh imprealis, kapitalis melalui invetasi asing menjadi akar pemicuh berbagai konflik di Tanah Air.  Baik berkonflik agama, konflik sosial, dan konflik persoalan ideologi kebebasan suatu bangsa. Konflik-konflik itu semuanya distrategiskan atas kepentingan segolongan manusia yang tidak memiliki rasa humanis.

Indonesia sering mengklaim bahwa, Sumber daya manusia di Indonesia menjadi tolak ukur memerangi investasi asing, tetapi nyatanya hal-hal tentu masih diatur. Semua kebijakan pemerintah selalu mengharapkan pada pemodal asing sehingga hubungan bilateral antara negara semakin meningkat.  

“Disimaknya kehebatan dan intelektual orang Indoneia semakin dipermainkan oleh kaum imprealis dan kapitalis, sehingga negara ini tak memiliki landasan yang cukup solid sebagai sebuah negara yang berdaulat”. Realitanya.

Kita bersatu padu memerangi investasi asing seperti, PT. Freeport milik Amerika, karena adanya perusahaan bentuk korporasi, manusia papua dapat diperkosa, dibunuh, dibantai dan dirusak kekayaan alam terus-menerus sepanjang perjungan. 

Musuh abadi kita tidak hanya para penjajah tetapi juga bagi kaum imprealis dan kapitalis. Dukungan kita masih terus bangkit dari rakyat nusantara dibawah presiden NRN, sehingga jangan sekalipun percaya pada kaum imprealisme,kapitalisme untuk pembebasan ini. Karena mereka datang membawa malapetaka bagi bangsa papua barat. Dan kita harus berusaha menghapuskan bentuk kolonialisme diatas bumi Cendrawasih-Papua.  (Admin / SWP)