Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/M. Agung Rajasa/P003)
Pemerintah menggunakan pendekatan antropologi, Papua dibagi menjadi tujuh wilayah adat, sesuai suku besar yang ada di sana dan dalam pembangunan itu orang Papua ikut terlibat,"
Kabar Amugi kibah,Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan di Papua menggunakan pendekatan antropologi.
"Pemerintah menggunakan pendekatan antropologi, Papua dibagi menjadi tujuh wilayah adat, sesuai suku besar yang ada di sana dan dalam pembangunan itu orang Papua ikut terlibat," kata Luhut di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan pembangunan di Papua akan dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan mengutamakan pembangunan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu.
Mengenai pelanggaran HAM di Papua, pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut, penyelesaian itu juga melibatkan orang Papua.
"Dari 22 kasus yang mereka laporkan sekarang tinggal 12, nanti akan dikelompokkan lagi, kami akan tuntaskan masalah ini. Kalau perlu diadili ya diadili, tetapi semuanya harus dengan data," kata dia.
Dia meyakini bahwa Indonesia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa perlu bantuan orang lain.
Pada awal Mei, Kemenkopolhukam mengundang mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta untuk berkunjung dan melihat situasi di Papua, Horta mengatakan Indonesia dapat menyelesaikan masalah HAM Papua tersebut.
Dia mengatakan sebagain besar masyarakat Papua masih percaya dengan pemerintah Indonesia dan tidak mau berpisah.
"Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan, aku melihat banyak harapan pada pemerintahan yang baru ini," kata Ramos Horta.
"Pemerintah menggunakan pendekatan antropologi, Papua dibagi menjadi tujuh wilayah adat, sesuai suku besar yang ada di sana dan dalam pembangunan itu orang Papua ikut terlibat," kata Luhut di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan pembangunan di Papua akan dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan mengutamakan pembangunan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu.
Mengenai pelanggaran HAM di Papua, pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut, penyelesaian itu juga melibatkan orang Papua.
"Dari 22 kasus yang mereka laporkan sekarang tinggal 12, nanti akan dikelompokkan lagi, kami akan tuntaskan masalah ini. Kalau perlu diadili ya diadili, tetapi semuanya harus dengan data," kata dia.
Dia meyakini bahwa Indonesia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa perlu bantuan orang lain.
Pada awal Mei, Kemenkopolhukam mengundang mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta untuk berkunjung dan melihat situasi di Papua, Horta mengatakan Indonesia dapat menyelesaikan masalah HAM Papua tersebut.
Dia mengatakan sebagain besar masyarakat Papua masih percaya dengan pemerintah Indonesia dan tidak mau berpisah.
"Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan, aku melihat banyak harapan pada pemerintahan yang baru ini," kata Ramos Horta.
