NEW YORK, USA (MAnews) - Perhatian dunia internasional terkait beragam kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap terjadi di Papua dan Papua Barat akibat dari tingginya militeristik disana, agaknya kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat di Jakarta.
Menteri Luar Negeri - Retno Marsudi menampik tuduhan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon - Hon Manasye Sogavare, terkait tingginya kasus kejahatan HAM di Tanah Papua akibat dari perlakuan militeristik yang tidak pernah berhenti.
"Indonesia akan segera mengambil sebuah langkah dalam bentuk Statesment (Pernyataan) mengenai ketegasan Indonesia untuk menolak pernyataan-pernyataan tersebut, dengan menyampiakan data-data" ujar Retno.
Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia telah menandatangani sembilan konvensi internasional terkait penegakan HAM, dan delapan diantaranya telah diratifikasi, yang mengikat Indonesia sebagai negara demokrasi untuk segera melakukan beragam penyelesaian kasus terkait kejahatan HAM yang terjadi pada masa silam maupun mencegah agar tidak terulang.
Selama lebih dari tujuh dasawarsa, Tanah Papua diketahui luas sarat dengan penanganan konflik secara militeristik yang rentan terhadap beragam kejahatan HAM.
Selepas era reformasi, beragam kejahatan milterisme yang terjadi di Tanah Papua pada masa Orde Baru tidak jua diselesaikan oleh pemerintahan yang silih berganti, sementara pengamanan Papua terus saja tidak pernah lepas dari unsur militerisme yang terus menciptakan ketakutan serta trauma turun temurun bagi masyarakat Papua.
23 September 2016, Perdana Menteri Solomon - Hon Manasye Sogavare dengan keprihatinan, menyampaikan sebuah pidato resmi pada sidang Majelis Umum PBB di New York Amerika Serikat, untuk mendesak pemerintah Indonesia agar segera memberikan perhatian Khusus terhadap penanganan beragam kasus kejahatan HAM di Papua yang terus terjadi.
Dalam pidatonya dihadapan Majelis Umum PBB, Manasye menyatakan bahwa Solomon Islands sangat prihatin tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan hak penentuan nasib sendiri Papua dikatakan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang menekankan dan menguatkan serta melekat antara hak untuk menentukan nasib sendiri yang dapat menyebabkan pelanggaran langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi.
"Prinsip kedaulatan adalah yang terpenting dalam lembaga apapun yang rasional dan dapat menghormatinya. Namun jika pembenaran kedaulatan terletak pada serangkaian keputusan yang dapat dipertanyakan, maka ada kasus untuk menantang legalitas argumen kedaulatan seperti halnya pada New York Agreement dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)." ujar Manasye di New York.
Kepulauan Solomon menambahkan bahwa suara untuk orang-orang dari negara-negara anggota lainnya dan organisasi masyarakat sipil yang peduli tentang pelanggaran hak asasi manusia di daerah Papua dan Papua Barat Indonesia. Sebagai ketua MSG yang mencakup Indonesia sebagai anggota asosiasi dan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) sebagai pengamat, Solomon Islands menegaskan perlunya keterlibatan konstruktif dengan Indonesia dan berharap untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi pelanggaran manusia hak di West Papua.(MYC)
"Indonesia akan segera mengambil sebuah langkah dalam bentuk Statesment (Pernyataan) mengenai ketegasan Indonesia untuk menolak pernyataan-pernyataan tersebut, dengan menyampiakan data-data" ujar Retno.
Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia telah menandatangani sembilan konvensi internasional terkait penegakan HAM, dan delapan diantaranya telah diratifikasi, yang mengikat Indonesia sebagai negara demokrasi untuk segera melakukan beragam penyelesaian kasus terkait kejahatan HAM yang terjadi pada masa silam maupun mencegah agar tidak terulang.
Selama lebih dari tujuh dasawarsa, Tanah Papua diketahui luas sarat dengan penanganan konflik secara militeristik yang rentan terhadap beragam kejahatan HAM.
Selepas era reformasi, beragam kejahatan milterisme yang terjadi di Tanah Papua pada masa Orde Baru tidak jua diselesaikan oleh pemerintahan yang silih berganti, sementara pengamanan Papua terus saja tidak pernah lepas dari unsur militerisme yang terus menciptakan ketakutan serta trauma turun temurun bagi masyarakat Papua.
23 September 2016, Perdana Menteri Solomon - Hon Manasye Sogavare dengan keprihatinan, menyampaikan sebuah pidato resmi pada sidang Majelis Umum PBB di New York Amerika Serikat, untuk mendesak pemerintah Indonesia agar segera memberikan perhatian Khusus terhadap penanganan beragam kasus kejahatan HAM di Papua yang terus terjadi.
Dalam pidatonya dihadapan Majelis Umum PBB, Manasye menyatakan bahwa Solomon Islands sangat prihatin tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan hak penentuan nasib sendiri Papua dikatakan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang menekankan dan menguatkan serta melekat antara hak untuk menentukan nasib sendiri yang dapat menyebabkan pelanggaran langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi.
"Prinsip kedaulatan adalah yang terpenting dalam lembaga apapun yang rasional dan dapat menghormatinya. Namun jika pembenaran kedaulatan terletak pada serangkaian keputusan yang dapat dipertanyakan, maka ada kasus untuk menantang legalitas argumen kedaulatan seperti halnya pada New York Agreement dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)." ujar Manasye di New York.
Kepulauan Solomon menambahkan bahwa suara untuk orang-orang dari negara-negara anggota lainnya dan organisasi masyarakat sipil yang peduli tentang pelanggaran hak asasi manusia di daerah Papua dan Papua Barat Indonesia. Sebagai ketua MSG yang mencakup Indonesia sebagai anggota asosiasi dan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) sebagai pengamat, Solomon Islands menegaskan perlunya keterlibatan konstruktif dengan Indonesia dan berharap untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi pelanggaran manusia hak di West Papua.(MYC)
