 |
Asisten PM Salom island, saat menanggapi argumen Indonesia,tv.un.Org/KM.
|
Yogyakarta (KM)-Dalam sesi tanya jawab, tanggapan Salomon lsand terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat kepada Indonesia pada sidang umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) (03/10/2015) dengan jeda waktu 3:32, waktu United Nations (UN).
“Pemerintahan Salomon island menghargai hubungan harmonis dengan pemerintah Indonesia. Namun, saya ingin sedikit memperbaiki peryataan yang dibuat oleh indonesia bahwa hukum internasional mengedepankan tiga komitmen utama yaitu keamanan, perdamaian dan pembangunan. Kami juga meyampaikan bahwa semua negara mempunyai hukum dan tanggung jawab untuk mengedepankan, menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia HAM. Kami perlu untuk mencegah dan melindungi (HAM) sesuai dengan hukum United Nations dan hukum internasional”. Kata Asisten PM Island itu.
“Untuk pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat kami sudah membuat keputusuan bersama negara-negara pasifik (PIF). Bahwa di sidang umum PBB ini, kami ingin bekerja bersama dengan setiap orang, termasuk komisi HAM PBB dan setiap negera yang ingin berpasitisipasi untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM di Papua dan Papua barat”.
Kami ingin membangun komunikasi dan pendekatan yang baik-baik dengan pemerintah Indonesia untuk menyikapi pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Papua barat berdasarkan hukum united Nation dan hukum internasiol. Tandasnya. (kadepa Agust/KM).
