TIDAK EFEKTIF OTONOMI KHUSUS PAPUA

Kabar amugikibah--Tidak Efektif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, merupakan politik Negara Indonesia kepada rakyat Papua, dengan dasar pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Propinsi Papua selama berintgrasi dengan Indonesia pada tahun 1962 sampai tahun 2001 belum memenuhi rasa keadilan, kesejahteraan, belum  mewujudkan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi Manusia, khusus bagi  (OAP) orang asli Papua.padahal banyak(SDA) yang menguntungkan negara indonesia .otonomi khusus tersebut, keberpihakan kepada orang asli papua, untuk mempemberdayakan orang asli papua, perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli papua dari berbagai bentuk penyimpangan dari negara NKRI,kekerasan,pemerkosaan,kepenjaraan secara terpaksa, penganiayaan, penghinaan, dan pembunuhan secara membabibuta dll. Indonesia berupaya menarik simpati dari dunia internasional masalah politik  tahun 2001 melahirkan undang-undang otonomi khusus bagi provinsi papua,Indonesia berjanji akan membangun wilayah yang amat besar dan mensejahterakan  masyarakat papua,namun kenyatanya sampai sekarang belum ada pembangunan yang merata seluruh pelosok tanah papua.

pelaksanaan otonomi khusus dari tahun 2001sampai tahun 2014 ini (OAP) orang asli papua diharapkan  kepada pemerintah pusat,pemerintah daerah rovinsi dan pemerintah daearah kabupaten kota,menghentikan semua bentuk pelanggaran hak-hak dasar, kekerasan dan konflik kemudian mengutamakan pembangunan dalam rangka  meningkatkan kesejahteraan rakyat, supaya mewujudkan  keadilan, kedamaian, penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua.  tetapi realitasnya masih belum menunjukan implementasi otonomi khusus banyak menimbulkan penyimpangan dari amanat pokok otonomi khusus. Akibatnya, orang Papua masih merasa tetap tertinggal dalam kondisi yang dilematis, tidak dapat menikmati hasil otonomi khusus itu, hal ini karena belum nampaknya secara signifkan adanya kondisi kesejahteraan yang meningkat, iklim kedamaian yang belum kunjung tiba dan penghormatan terhadap hak-hak dasar, sebaliknya orang Papua masih merasa semakin teraniaya  hak-hak dasarnya oleh kebijakan Pemerintah yang selalu kontroversial, yang malahirkan konflik baru antara masyarat dengan masyrakat, maupun antara masyarakat Papua dengan aparat keamanan sehingga selalu diwarnai kekerasan, pembunuhan dan penganiayaan yang muncul berulang kali di provinsi papua. 
PENULIS OLEH: TENDY ZOGGONAU