Ilustrasi
Pertemuan IPWP dihadiri sejumlah pemimpin negara di Pasifik, termasuk Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, pertemuan itu memperburuk opini internasional terhadap Indonesia. Seharusnya dukungan terhadap Papua Merdeka dapat diminilisir.
"Pertemuan untuk menggalang itu dilakukan negara-negara Melanesia, yang didalammnya ada OPM (Organisasi Papua Merdeka), sesungguhnya sudah diketahui jauh-jauh hari," kata Hasanuddin kepada Metrotvnews.com, Rabu (4/5/2016).
Politikus PDIP itu mengatakan, bila tak ada upaya lebih keras dan langkah efektif melawan opini itu, bukan tak mungkin dukungan makin deras terhadap kelompok tersebut.
"Sehingga pertemuan itu berjalan dan semakin banyak peminatnya. Ini saran saja, pemerintah perlu ekstra untuk melawan opini ini. Ekstra keras melawan opini ini, lebih efektif dan lebih efesien lagi," kata dia.
Pemerintah Indonesia seharusnya menggalakkan upaya diplomasi untuk meredam gejolak dan penggalangan dukungan Papua Merdeka.
"Ini merugikan opini di internasional. Ini sudah lama diketahui, gejelanya mulai dari demo-demo, puncaknya ya pertemuan di London ini. Mestinya diplomat-diplomat kita menggalang diplomasi lebih efektif. Karena Melanesia ini dalam rangka mendukung OPM," ujar dia.
Sehingga kata dia, upaya Papau Barat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin kecil peluangnya. Dia berharap pemerintah melakukan upaya penggalan lebih keras melawan opini negera Melanisia tersebut.
