Nasib Freeport Ada di Tangan Jokowi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan belum ada keputusan pemberian perpanjangan usaha bagi PT Freeport Indonesia hingga 20 tahun. Perubahan status Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan disampaikan kepada presiden terlebih dahulu.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan kesepakatan yang tercapai dengan Freeport Indonesia hanya terkait perubahan pola hubungan kerja dari kontrak karya menjadi IUPK.

"Freeport itu hanya menyampaikan persetujuan bahwa yang semula dari kontrak karya menjadi IUPK. Itu saja," kata Sudirman ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Kamis (11/6).

Sudirman menuturkan perubahan status IUPK itu diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam beleid itu disebutkan IUPK mendapat izin konsesi hingga 20 tahun. Namun dia menegaskan belum ada kepastian mengenai perpanjangan izin konsesi hingga 20 tahun.

"Aturannya kan gitu. Kalau mengajukan IUPK bisa dapat 20 tahun. Tapi pemerintah belum memutuskan," ujarnya.

Namun Sudirman belum bisa memastikan pemberian status IUPK tersebut. Dia hanya menjelaskan kesepakatan IUPK merupakan capaian dalam pembahasan amendemen kontrak Freeport Indonesia. "Jadi itu adalah jalan keluar supaya proses pemutusan Freeport bisa selesai," katanya.

Kesepakatan IUPK itu merupakan hasil pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama dua jam sejak pukul 14.00 WIB di kantor Menteri Sudirman pada 10 Juni kemarin. Dari pihak manajemen Freeport hadir COE Freeport Mcmoran James R. Moffet dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin.

berita terkait

Anggota Komisi VII Apresiasi Perubahan Status Freeport

Pengamat: Perpanjangan KePemerintah Beri Perpanjangan Usaha Freeport hingga 20 Tahunntrak 

Freeport Bertentangan dengan Aspirasi Rakyat

ESDM Tetap Komit Selesaikan Amendemen Kontrak Freeport

sumber-sp